.

.

Thursday, 23 June 2016

Lagi-Lagi Kejari Belopa, Kirim Pejabat Teras Pemkab Luwu ke Lapas Gunung Sari Makassar


Kajari Belopo, Zet Tadung Allo, SH. MH.
“Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga”. Atau “Sepandai-pandai menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga baunya”. Itulah kedua peribahasa, mungkin sudah sepatutnya untuk disematkan terhadap para koruptor di Kabupaten Luwu ini.

Pasalnya, bahwa selama ini adalah sudah sederet pejabat korup di daerah ini yang dikirim oleh Kejaksaan Negeri (Kejari Belopa, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sari di Makassar. 

Baru-baru ini, lagi-lagi pihak Kejari Belopa, kembali mengirim seorang pejabat teras di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu ke Lapas Gunung Sari. Adapun pejabat tersebut, tak lain adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Andi Syaifullah, bahwa diduga tersangkut kasus pungutan liar (Pungli) prajabatan CPNS Honorer K-2.

Kendati selama ini, dirinya cukup lincah melompat dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya, untuk melakukan praktek-praktek dugaan korupsi yang sifatnya bermodus pungli. Kemudian berusaha pula untuk menyimpannya dengan serapi mungkin. 

Akan tetapi akhirnya terjatuh juga, kemudian menyebabkan hasil dugaan punglinya tersebut, justru timbulkan aroma bau busuk yang begitu menyengat, hingga menusuk hidung pihak Kejari Belopa di bawah pimpinan Zet Tadung Allo.

Adapun isu-isu pungli tersebut, pada dasarnya adalah sudah cukup lama menjadi keluhan sejumlah PNS. Itupun yang sedang ditangani oleh pihak Kejari Belopa kali ini, hanya baru semacam puncak gunung es. 

Terlepas dari itu, namun kita patut untuk prihatin, sekaligus sangat menyesalkan terhadap adanya sederet pejabat teras di lingkup Pemkab Luwu, akibat tersangkut oleh kasus-kasus korupsi. 

Akan tetapi, sudah semestinya pula kita memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belopa, Zet Tadung Allo, atas adanya ekspektasi kuat yang telah ditunjukkan untuk terus mendorong program pemberantasan korupsi di Kabupaten Luwu ini.

Terkait dengan kasus dugaan pungli Prajabatan CPNS Honorer K-2 ini, nampaknya bakal menyeret enam pelaku lainnya, untuk menyusul pula dijadikan sebagai pesakitan (tersangka) oleh pihak Kejari Belopa. 

Sementara masih terdapat beberapa pejabat teras pada sejumlah SKPD lainnya di lingkup Pemkab Luwu, yang sedang dalam bidikan penyidik Tipikor, baik oleh pihak kejaksaan maupun oleh pihak kepolisian. 

Lalu siapa-saja saja mereka tersebut? Jawabannya, maka kita tunggu saja sepak terjang atas langkah pihak penyidik, baik itu di lingkup kejaksaan maupun di lingkup kepolisian. 

Akan tetapi, itu pulalah hebatnya Cakka, sapaan akrab Bupati Luwu, HA Mudzakkar dalam mendorong agenda-agenda reformasi birokrasi, melalui sistem penegakan supremasi hukum, demi mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih (good and clean government) di lingkup Pemkab Luwu ini.

Hanya saja, para birokrat di lingkup Pemkab Luwu sendiri yang tidak pernah mau belajar dari setiap sejawatnya yang sudah tersandung kasus-kasus korupsi. Karena boleh jadi urat malunya sudah putus, sehingga tidak lagi merasa malu apabila dicokok dengan kasus-kasus korupsi. 

Apa iyah, mereka tidak pernah menonton TV, mendengar radio, membaca media cetak dan media sosial (Medsos), mengenai berita-berita para pejabat pemerintah yang tersangkut kasus-kasus korupsi, baik pada pusat maupun di perbagai daerah lainnya?

Mungkinkah motivasi mereka untuk menjadi pejabat, hanya semata untuk menjadi koruptor. Karena jika dibandingkan dengan daerah lainnya, nampaknya bahwa pejabat di lingkup Pemkab Luwu lah yang paling banyak tersandung oleh kasus korupsi.

Terkait dengan tersangkanya Kepala BKD Kab Luwu dalam kasus dugaan pungli prajabatan CPNS Honorer K-2, telah menjadi isu sentral dalam hal penanganan kasus hukum pada ranah birokrasi pemerintahan, khususnya di Luwu Raya ini.

Maka hal itu pulalah, sehingga menjadi head line pada sampul Tabloid SAR melalui edisi terbitan kali ini. Karena orientasi media dwi mingguan ini adalah tiada berita tanpa kasus pejabat pada setiap kali terbit. 

Maka tentunya masyarakat Luwu, akan terus menunggu langkah-langkah progresif Kejari Belopa, bahwa pejabat siapa lagi yang bakal menyusul untuk di kirim ke Lapas Gunung Sari Makassar. 

Harapan daerah-daerah lainnya di Luwu Raya ini, termasuk Toraja dan Wajo, agar juga tersus mendorong agenda-agenda reformasi birokrasi demi terselengarahnya pemerintahan daerah yang bebas korupsi dan berpelayanan publik yang prima. 

Demikian ulasan editorial untuk kali ini, kiranya topik-topik berita yang dirilis melalui terbitan Tabloid SAR pada edisi ini, sehingga dapat memberikan informasi yang aktual bagi segenap pembaca. Maka kritisi kami jika tidak berkenan, selanjutnya selamat membaca.

Salam dari Redaksi

No comments:

Post a Comment

.

.