.

.

Rubrik

.

Jumat, 01 Juli 2016

“Mei” Sebuah Bulan bagi Simbol Perlawanan Rakyat

25 Mei Hari Perlawan Rakyat Sampoddo-Purangi terhadap Pelaksanaan Eksekusi?

Bahwa cukup berderat peristiwa sejarah pada bulan Mei ini, tidak hanya sifatnya berskala nasional namun juga berskala internasional. Kesemuanya, tentu tak terlepas sebagai bentuk perlawanan terhadap gaya pemerintahan yang sangat bersifat tiranis.

Hal terebut, berawal dari potret pejalanan sejarah pada era penjajahan Belanda, maka diketahui terdapat dua peristiwa penting yang terjadi pada bulan Mei bagi Bangsa Indonesia, yakni adalah diperingatinya Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei, dan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei.

Sementara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya menjelang runtuhnya rezim pemeritahan otoriter orde baru hingga di delapan belas tahun era reformasi sekarang ini.

Maka terdapat pula beberapa peristiwa penting yang sangat memfenomenal dalam mewarnai potret perjalanan sejarah Negara Indonesia, antara lain :

1. Terpicunya puncak pergerakan reformasi, pada tanggal 12-14 Mei 1998, oleh kalangan aktivis pergerakan menyebutnya sebagai “Hari Kejahatan Kemanusiaan Orde Baru”. Hal itu, lantaran terjadinya peristiwa penembakan terhadap aksi demonstrasi mahasiswa, sehingga memicu terjadinya aksi kerusuhan Mei, ditandai dengan adanya penculikan terhadap sejumlah aktivis mahasiswa. 

2. Jatuhnya rezim orde baru di bawah kekuasaan Soeharto, pada tanggal 21 Mei 1998, oleh para aktivis pergerakan menyebutnya sebagai “Hari Kemenangan Perlawanan Rakyat” dari cengkraman sistem pemerintahan otoriterisme. 

3. Terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap seorang aktivis buruh perempuan bernama Marsinah, pada tanggal 8 Mei 1993. Lantaran Marsinah memperjuangkan kenaikan upah buruh pabrik sebesar 20 persen dari gaji pokok, menurut surat edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 1990. Maka kematian Marsinah inipun disebut sebagai “Hari Pejuangan Buruh Perempuan”, pada setiap tanggal 8 Mei.

Sedangkan pada bulan Mei ini, nampaknya juga menjadi suatu bulan yang memiliki momentun sejarah bagi kaum buruh di seluruh dunia. Hal tersebut, ditandai dengan adanya peringatan terhadap Hari Buruh Internasional pada setiap tanggal 1 Mei yang disebut dengan istilah May Day.

Akan tetapi terlepas atas adanya pro-kontra dari berbagai pihak, dalam mengaragumentasikan pen-dapatnya masing-masing atas gagalnya pelaksanaan eksekusi, Rabu (25 Mei 2016) terhadap lahan warga di Sampoddo-Purangi Kota Palopo Sulawesi Selatan.

Jadi pada bulan Mei tahun 2016 ini adalah juga patut dikatakan sebagai simbol perlawanan bagi rakyat Sampoddo-Purangi, terkait atas upayanya untuk mengagalkan pelaksanaan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Palopo.

Maka melalui kekuatan ribuan rakyat yang didukung oleh aksi pergerakan mahasiswa dan diadvokasi oleh aktivis LSM. Hal tersebut, sehingga membuat aspirasi tuntutan warga Sampoddo-Purangi, mendapat sorotan sebagai trendig topik kalangan media massa dan sosial media (Sosmed) sampai mengagung secara nasional.

Pada giliriannya mampu mempengaruhi sistem kebijakan publik pada ranah tingkat pusat, akhirnya membuat eksekusi lahan mereka gagal dilakukan menurut jadwal yang sudah ditentukan tersebut. Hal ini pula, sehingga menjadi pertimbangan untuk diulas melalui editorial Tabloid SAR pada terbitan edisi kali ini.

Sementara itu, bahwa pasca gagalnya eksekusi atas lahan tersebut, jadi sudah semestinya pula warga Samppoddo-Purangi dapat menggunakan berbagai instrumen hukum dalam melakukan upaya perlawanan, misalnya antara lain :

1.  Menggunakan instrumen perlawanan terhadap sita eksekusi, menurut hukum disebut dengan istilah “Partij Verzet”. Hal ini, sebagaimana yang diulas dalam rubrik “Pojok Berita” (baca halaman 04).

2. Apabila memang ada indikasi surat palsu yang dijadikan alat bukti, terkait putusan pengadilan hingga pada tingkat PK (Peninjauan Kembali, red), maka warga Sampoddo-Purangi dapat pula menggunakan instrumen pengaduan melalui jalur pidana.

3.  Meminta MA-RI untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan pada setiap tingkatan, hingga pada tingkatan Peninjauan Kembali (PK), bahwa apakah autentik tidaknya putusan hakim pada setiap tingkatan tersebut, menurut alat bukti yang digunakan oleh pihak penggugat (pemenang perkara). 

4. Mengadukan kepada Komisi Yudisial (KY) agar putusan pengadilan hingga PK yang dinilai kontroversial tersebut, supaya dapat dilakukan uji kepatutan menurut kode etik terhadap sistem penyelenggaraan peradilan terkait perkara perdata ini. Karena boleh jadi alat buktinya adalah diragukan keabsahannya secara hukum.

5. Termasuk instrumen dalam bentuk lainnya yang dinilai relevan terhadap penegakan nilai-nilai rasa keadilan masyarakat, seperti meminta DPR-RI untuk menghearing MA-RI, dalam memainkan fungsinya sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja aparatur penegak hukum.

Selain langkah-langkah perlawanan hukum sebagaimana gambaran di atas, maka rupanya masih ada upaya hukum lainnya yang sangat memungkinkan untuk dapat digunakan. Namun seyogyanya pula berkonsultasi dengan pengacara berkompoten atau pakar hukum.

Karena nampaknya, bahwa langkah tersebut akan lebih patut dilakukan oleh warga Sampoddo-Purangi. Sebab siapa tahu memang lebih memberikan harapan tentan secercah rasa keadilan.

Ketimbang harus memobilisasi massa yang sangat rentan memicu terjadinya aksi kerusuhan. Akhirnya justru diperhadapkan dengan kasus tindak pidana, selain kemunginannya dapat timbulkan dampak tragedi bagi kemanusiaan itu sendiri.

Begitulah ulasan editorial Tabloid SAR ini, sebagai bentuk empati dalam mengekspresikan rasa simpati terhadap warga Sampoddo-Purangi, karena lahannya masih di bawah bayang-bayang acaman eksekusi.

Harapan rubrik-rubrik pem-beritaan melalui terbitan edisi kali ini adalah dapat memberikan informasi aktual bagi segenap pembaca. Untuk itu, diucapkan selamat membaca!!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.