.

.

Rubrik

.

Selasa, 07 Juni 2016

Pemerintah Berencana Mengurangi 1 Juta PNS, Mulai 2017 Hingga 2019

Keterangan Gambar : Ilustrasi foto sejumlah PNS yang akan dipensiun dinikan.
JAKARTA, Tabloid SAR-  Pemerintahan Jokowi- Jk berencana mengurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan jumlah PNS yang akan dirasionalisasi cukup fantastis karena mencapai 1 juta orang. Kebijakan pemerintah tersebut akan dilaksanakan mulai tahun 2017 hingga 2019 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Crisnandhi, baru-baru ini di Jakarta. 

Menurutnya, Kementrian PAN-RB menargetkan pemangkasan jumlah  PNS sebanyak 1 juta orang mulai tahun 2017 hingga 2019. Yang jika dihitung-hitung maka berkisar 330 ribu PNS bakal dipensiun dinikan setiap tahunnya, jelas Yuddy.

Ditempat terpisah Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro, seusai Kampanye Layanan E-Filling dan E-Billing ?angkat bicara terkait dampak pengurangan jumlah PNS terhadap anggaran atau belanja pegawai. Saat ini, jumlah PNS sebanyak 4,5 juta orang dan rencananya akan dirasionalisasi menjadi 3,5 juta PNS mulai tahun depan hingga 2019.

“Sala satu dampak rasionaliasi PNS adalah berkurangnya jumlah PNS sekitar 1 juta orang, yang tentunya akan diiringi dengan berkurangnya beban APBN dan APBD. Meski demikian kita tunggu dulu proposalnya dari Kementrian PAN-RB,” ujar Menkeu Bambang, kepada sejumlah wartawan di Plaza Sarinah, Jakarta, Minggu (29/5/2016).

Meski demikian, ?Menkeu Bambang belum dapat merinci jumlah penghematan anggaran belanja rutin pegawai dari rasionalisasi 1 juta PNS tersebut. Namun sebagai Bendahara Negara, Kemenkeu harus menyiapkan pesangon bagi PNS yang dipensiun dinikan itu.

“Kalau pengen tau berapa banyak beban APBN dan APBD yang dihemat jika pengurangan PNS itu dilakukan ! Caranya, gampang dan sederhana yakni 1 juta PNS dikali jumlah gajinya. Kendati demikian harus ada semacam pesangon atau golden shake hand bagi PNS yang dipensiun dinikan. Berapa jumlah pesangonnya ? Nanti kita lihat,” tegasnya.

Menurut Bambang, pengurangan 1 juta PNS tersebut dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan publik oleh aparatur negara. Karena pemangkasan dilakukan untuk fungsi unit yang bisa digantikan dengan sistem teknologi informasi, jelas Bambang.

“Sebenarnya Kemenkeu berkurang sektor penerimaannya jika pengurangan atau rasionalisasi PNS dilakukan, seperti Pajak dan Bea Cukai. Namun disisi lain bebannya juga berkurang, yakni soal gaji PNS,” kata Bambang.

Ia menambahkan bahwa Kemenkeu juga tidak akan lepas dari rasionalisasi jumlah PNS. Tetapi pemangkasan tersebut tidak akan berdampak signifikan, bahkan cenderung tidak berarti dalam konteks pelayanannya. Sebab kami sudah menerapkan sistem teknologi informasi, jadi fungsi dan peran PNS yang dirumakan digantikan dengan sistem IT,” tandasnya. (RD/WM)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.