.

.

.

Selasa, 07 Juni 2016

Pemprov Sulsel Kerjasama dengan KPK Awasi Penggunaan Dana Desa

Keterangan Gambar : Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
MAKASSAR, Tabloid SAR- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bekerjasama dengan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan dan pemanfaatan “dana desa” di Sulsel. 

Pemprov Sulsel berharap agar pengelolaan dana desa digunakan ekstra hati-hati sesuai prosedur yang berlaku. Sebab salah membuat laporan penggunaan dana tersebut bisa masuk penjara, ujar Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Kamis (19/05/2016) siang. 

“Berdasarkan kajian KPK bahwa ada beberapa masalah dalam penggunaan dan pelaporan dana desa di daerah pada tahun 2015 lalu, sehingga lembaga anti rasua yang super body itu sengaja digandeng khusus, untuk terlibat dalam pengawasan pemanfaatan dana tersebut, tutur Agus.

Lebih lanjut Wagub Sulsel dua periode tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2015 lalu penyerapan dana desa di Sulsel mencapai hingga 99,97 persen dari total anggaran sebesar Rp 635,35 miliar lebih, yang diperuntukkan bagi 2.237 desa termasuk sejumlah desa di Luwu Raya dan Toraja. Kemudian pada tahun 2016 ini, jumlah dana desa meningkat signifikan sekitar dua kali lipat menjadi Rp1,425 triliun lebih yang akan disalurkan untuk 2.253 desa di Sulsel. 

“Melonjaknya jatah dana desa untuk Sulsel merupakan sebuah kesyukuran dan nikmat tersendiri sekaligus tantangan bagi seluruh stakeholder terkait karena dana pembangunan desa yang akan dikelola meningkat signifikan hampir mencapai angka 100 persen dari tahun sebelumnya,” jelas Agus. 

Agus menambahkan bahwa meskipun penyerapan dana desa pada tahun 2015 lalu cukup baik, namun tidak dapat dipungkiri kalau dalam pengelolaannya masih banyak masalah. Seperti, penyalahgunaan dana desa oleh oknum kepala desa, serta skala prioritas penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya.

Sementara di tempat terpisah Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, saat ditemui sejumlah awak media di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/05/2016) lalu, mengatakan bahwa di Jakarta, KPK memang sudah melakukan kerjasama dengan sejumlah instansi untuk mengawasi alokasi dan pencairan dana desa pada tingkat pusat. Kerjasama itu dilakukan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tramsigrasi (Kemendes PDT), serta Kementerian Keuangan.

“Memang KPK tidak akan melakukan pemeriksaan atau pengawasan sampai ke tingkat desa. Karena dana desa ini lebih kecil untuk skala jumlah dana yang dikelola di desa, tapi begitu besar secara nasional. Meski demikian KPK akan membantu instansi terkait pada tingkat pusat untuk membangun sistem pengawasan penggunaan dana desa,” kata Pahala. 

Selain melakukan pengawasan, lembaga anti rasuah ini juga akan fokus dalam memperketat penggunaan dana desa. Pengetatan tersebut diperlukan agar dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal, jelas Pahala. 

“Program pengembangan kapasitas aparat desa yang dilakukan Kemendagri bersama Kementerian Keuangan juga sala satu program yang dibiayai dana desa, jadi bukan cuma untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan pagar dan jalan desa saja,” beber Pahala.

Masih menurut Pahal, bahwa kajian awal terhadap dana desa pada tahun 2015, KPK sudah menemukan sejumlah permasalahan. Diantaranya mengenai sisa dana bergulir dari PNPM sebesar Rp12,6 triliun yang masih perlu diselesaikan kepemilikannya, termasuk beberapa persoalan teknis lainnya, terutama akuntabilitas atau pelaporan keuangan dana desa. (RD)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.