.

.

Rubrik

.

Selasa, 07 Juni 2016

Perwakilan Aktivis yang Tergabung dalam AMPERA Datangi Kejaksaan Negeri Palopo ?

Keterangan Gambar : Sejumlah aktivis Kota Palopo yang tergabung dalam Aliansi Menolak Premanisme dan Kekerasan (AMPERA) Palopo, menggelar rapat khusus menyikapi ulah JPU yang dianggap melanggar undang-undang khususnya KUHA Pidana dalam pemanggilan Saksi Korban untuk menghadiri sidang dan memberikan keterangan selaku Saksi dalam perkara tersebut.
AMPERA Palopo Keberatan atas Pemanggilan Saksi Korban Secara Tidak Patut oleh JPU Kejari Palopo 

PALOPO, Tabloid SAR- Sejumlah aktivis Kota Palopo yang tergabung dalam Aliansi Menolak Premanisme dan Kekerasan (AMPERA) Palopo, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo, Rabu (01/06/2016) pagi. 

Maksud kedatangan belasan perwakilan AMPERA di Kejari Palopo kali ini adalah untuk menemui Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus penyerangan Sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Palopo, serta penganiayaan Ketua GMKI Palopo, Ardy Seru Palulun dan Ketua Serikat Rakyat Miskin Demokratik (SRMD) Palopo, Daud Rante Lundak, yang terjadi tanggal 25 Februari 2016 lalu.

Aktivis yang tergabung dalam AMPERA Palopo, tersinggung dan tidak menerima sikap JPU yang menangani perkara tersebut dengan memanggil Saksi Korban (Ardy Seru Palulun dan Daud Rante Lundak -red) Selasa (31/05/2016) untuk menghadiri sidang guna memberikan keterangannya sebagai Saksi di Pengadilan Negeri (PN) Palopo, (01/06/2016) siang.

Pasalnya kedua Saksi Korban itu dipanggil secara tidak patut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara itu. 

“Kami tersinggung dan keberatan atas sikap JPU yang memanggil rekan seperjuangan kami untuk menghadiri sidang di PN Palopo, hari ini (Rabu, 01/06/2016) siang, sebab mereka dipanggil tidak secara patut menurut ketentuan peraturan perundang-ungangan,” ujar Misbahuddin Muslimin, sala-satu perwakilan AMPERA yang mendatangi Kejari Palopo, Rabu (01/06/2016) pagi saat ditemui reporter Tabloid SAR.

Lebih lanjut, Misbahuddin menjelaskan bahwa pemanggilan secara tidak patut menurut aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh JPU terhadap para Saksi Korban adalah pemanggilan terhadap kedua rekannya untuk memberikan keterangan selaku Saksi dalam persidangan yang sedianya dilaksanakan Rabu (01/06/2016) di PN Palopo, dengan cara menghubungi Saksi Korban melalui telpon dan SMS oleh JPU yang menangani kasus penyerangan dan penganiayaan kedua Saksi Korban tersebut, kata Misbahuddin, sembari mengatakan mestinya JPU melakukan pemanggilan terhadap kedua Saksi Korban (Ardy dan Daud) melalui surat resmi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHA Pidana) bukan via telpon atau SMS.

Sekeretaris SRMD Palopo, Misbahuddin, juga menyayangkan pemanggilan terhadap Saksi Korban oleh JPU selain tidak sesuai KUHA Pidana karena memanggil Saksi via telpon dan SMS, tetapi pemanggilan terhadap kedua Saksi tersebut juga terbilang sangat prematur. Sebab agenda sidang di PN Palopo yang sedianya dilaksanakan pada PN Palopo, baru tahap Pembacaan Dakwaan, belum agenda Saksi, pungkasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Himpunan Kerukunan Mahasiswa Luwu Utara (HIKMA LUTRA) Kamal, menurutnya bahwa dalam agenda sidang Pembacaan Dakwaan, sejatinya tidak dicampur baurkan dengan agenda Pemeriksaan Saksi. Karena pemeriksaan Saksi harusnya diagendakan khusus pasca pembacaan Dakwaan, urai Kamal.

Saat perwakilan AMPERA Palopo, menemui Sakaria selaku JPU yang menangani perkara tersebut, Sakaria berdalil bahwa pemanggilan terhadap Ketua SRMD Palopo, Daud Rante Lundak, untuk hadir memberikan keterangannya di PN Palopo, Rabu (01/06/2016) yang dilakukan sehari sebelum sidang (Selasa, 31/05/2016) melalui telpon dan SMS hanyalah bersifat mengefektifkan sarana komunikasi, ujar Sakaria didepan belasan perwakilan AMPERA Palopo yang menemuinya di ruang kerja Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Palopo.

“Saya menghubungi Saudara Daud Rante Lundak, melalui telpon dan SMS untuk menghadiri sidang guna memberikan keterangannya sebagai Saksi Korban karena hanya untuk mengefektifkan sarana komunikasi aja. Lagian saya sampaikan sama yang bersangkutan bahwa Surat panggilan resminya nanti pada hari sidang baru diserahkan di PN Palopo,” jelas Sakaria, menepis soal adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan terkait pemanggilan via telpon dan SMS terhadap Daud Rante Lundak.
Kendati demikian, Sakari selaku JPU didepan perwakilan AMPERA Palopo, tetap meminta maaf jika apa yang dilakukannya itu dianggap melanggar prosedur hukum. Dia juga meminta maaf jika tindakan tersebut membuat AMPERA tersinggung khususnya kader-kader GMKI dan SRMD, pungkasnya.

Didepan perwakilan AMPERA Palopo, Sakaria, juga berjanji akan menunda pemeriksaan Saksi Korban pada hari ini (Rabu 01 Juni 2016- red) dan akan menyurati secara resmi para Saksi Korban untuk menghadiri sidang guna memberikan keterangannya selaku Saksi dalam kasus yang menimpa kader GMKI dan SRMD Palopo itu, pada Rabu, 08/06/2016.

Pihaknya juga berjanji akan menangani kasus tersebut secara normatif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan aktivis yang tergabung dalam AMPERA Palopo, tidak usah ragukan saya dalam penanganan kasus ini. Saya pastikan semuanya akan berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” janji Sakaria. 

Sementara itu, sejumlah kalangan juga menilai ada mekanisme hukum yang tidak sesuai dengan proses pemanggilan Saksi yang dilakukan oleh Sakaria, pasalnya selain tidak dipanggil melalui surat resmi, para Saksi juga dipanggil sehari sebelum sidang, padahal KUHA Pidana mewajibkan JPU untuk melakukan pemanggilan terhadap para Saksi secara patut menurut undang-undang minimal 3 x 24 jam sebelum sidang dilaksanakan.

Seperti yang dilontarkan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Basse Sangtempe (HAM BASTEM) Awaluddin Akib, menurutnya JPU selain melanggar dengan melakukan pemanggilan terhadap para Saksi dengan cara memanggilnya melalui telpon dan SMS, JPU juga melanggar KUHA Pidana karena memanggil para Saksi dalam tempo sehari sebelum sidang dilaksanakan.

“Dalam kasus ini JPU tidak hanya melanggar soal pemanggilan terhadap Saksi melalui telpon dan SMS, akan tetapi JPU juga melanggar karena para Saksi dipanggil kurang dari 3 x 24 jam sesuai KUHA Pidana”, papar Awaluddin Akib.

Indikasi pelanggaran lainnya yang terjadi terkait pemanggilan para Saksi Korban tersebut juga dapat dilihat pada proses pemanggilan Ketua GMKI Palopo, Ardy Seru Palulu, yang diberitahukan untuk menghadiri sidang hanya dengan pemberitahuan lewat SMS oleh sala seorang suruhan Orangtua Terdakwa.

Saya lebih parah, karena diberitahukan untuk menghadiri sidang sebagai Saksi sekaligus Korban dalam kasus ini, melalui SMS sala seorang yang mengaku disuruh Bapaknya Terdakwa Rio (Orangtua Terdakwa- red), ujar Ardy Seru Palulun dengan rada kesal.

“Saya tidak bisa bayangkan betapa buruknya sistem penegakan supremasi hukum di republik ini jika kasus serupa dengan apa yang menimpa saya diproses seperti ini. Disuruh untuk hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang pemberitahuannya melalui SMS orang suruhan keluarga Terdakwa yang menganiaya saya,” urai Ardy Seru Palulun, sembari mengatakan bagaimana jika masyarakat awam yang tidak mengenyam pendidikan diproses kasusnya demikian.  

Sekedar untuk diketahui dalam kasus penyerangan Sekretariat GMKI Palopo, dan pengrusakan sejumlah barang-barang milik GMKI Palopo, serta penganiayaan Ketua GMKI dan Ketua SRMD Palopo, pada Rabu (01/06/2016) JPU Kejari Palopo, mengajukan dua Terdakwa untuk diadili di PN Palopo, diantaranya Terdakwa Rio dan Rudi alias Kampe. (RD/WM)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.