.

.

.

Senin, 04 Juli 2016

Bakal Calon Walikota Palopo, Jadi Tahanan Kasus Korupsi

PONTIANAK, Tabloid SAR – Setelah jor-joran mempublikasikan dirinya sebagai srikandi politik bakal calon Wakil kota Palopo mendatang. Yuni Sikala Kope, rupanya agak cukup lama tidak lagi terdengar gaungnya.

    
Yuni Sikala Kope bersama tersangka dugaan korupsi lainnya,
saat digiring menuju rumah tahanan. 
Nampaknya, bahwa kerinduan sebagian warga Kota Palopo akan sosok seorang bakal calon walikota dari kalangan perempuan adalah pupus sudah.

Pasalnya, Yuni Sikala Kope yang juga dikenal salah satu srikandi Partai Golkar Sulawesi Selatan ini, telah meringkuk dalam tahanan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar), akibat tersangkut kasus dugaan korupsi.

Sebagaimana yang dikutip dari Tribun news, bahwa Jaksa Penyidik Kejati Kalbar menahan Yuni Sikala Kope sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan pupuk urea dan NPK.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Kepala Kejati Kalbar, Sugeng Purnomo, menuturkan dalam kasus ini sudah lima orang ditetapkan sebagai tersangka, dan sembilan saksi sudah diperiksa.

Yuni merupakan satu-satunya wanita yang ditahan beserta dua tersangka pria lainnya, yakni tersangka AS dan Jamaludin Rambe. Ketiganya mengenakan rompi merah mudah bertuliskan tahanan Kejati Kalbar.

"Tersangka YSK pada medio Mei hingga Desember 2015 bertempat di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar di Pontianak," ujar Sugeng di kantor Kejati Kalbar, Pontianak, Rabu lalu (8/6/2016).

"YSK telah menerima uang dari JR selaku Direktur CV Berkah Usaha Mandiri sebesar sekitar Rp 5 miliar dan dari JW (Junaidi Wongso) selaku Direktur CV Wijaya Mandiri sebesar sekitar Rp 2,8 miliar," imbuh Sugeng.

Uang yang diterima Yuni bersumber dari pencairan uang muka pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK.

"Untuk maksud dan tujuan memesan pupuk urea dan NPK, guna pemenuhan pekerjaan yang dimaksud, namun sampai Desember 2015 atau sebelum adanya pemutusan kontrak dari PPK pada Dinas PTPH, ternyata direktur kedua perusahaan tersebut tidak dapat merea-lisasikan pekerjaan pengadaan," jelas dia.

Akibat tak terelisasinya pekerjaan pengadaan pupuk urea dan NPK dalam rangka Upsus Padi dan Jagung tahun anggaran 2015 di Dinas PTPH Kalbar, telah merugikan keuangan negara sektar Rp 13.672.296.977.

Jaksa menjerat Yuni dan Jamaludin dan Junaidi pasal 2 ayat (1), pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Kendati Yuni Sikala Kope sempat membantah saat dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan dari Kota Palopo ini, jika dirinya tidak ditahan oleh pihak Kejati Kalbar. Namun, pada gilirannya pula ia mengakui bahwa dirinya telah menjadi tahanan institusi penegak hukum tersebut. (Cs)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.