.

.

.

Jumat, 15 Juli 2016

Mendagri Cabut Sejumlah Perda di Luwu Raya dan Toraja

Ahyar Kasim, SH, MH : Pemda dan DPRD Luwu akan Segera Membahas


LUWU, Tabloid SAR- Setelah Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Tjahjo Kumolo, mengeluarkan perintah pencabutan dan atau revisi 3.143 Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Indonesia yang dianggap bermasalah, karena menghambat proses perizinan dan ivestasi di daerah, tertanggal 21 Juni 2016.

Khusus di wilayah Luwu Raya dan Toraja (Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo, serta Kabupaten Tana Toraja- red) di daerah tersebut Mendagri RI, Tjahjo Kumolo, mengeluarkan perintah pencabutan dan perintah merevisi delapan Perda di daerah tersebut.

Untuk Pemda Luwu Timur (Lutim) Mendagri RI mengeluarkan perintah untuk mencabut/merevisi dua Perda Lutim yang dianggap bermasalah. Kedua Perda tersebut adalah Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan, serta Perda Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Sedangkan di Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Mendagri RI perintahkan pencabutan/revisi Perda Lutra Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum.

Sementara di Tana Toraja, Mendagri RI juga mengeluarkan perintah mencabut/merevisi tiga Perda, diantaranya Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Untuk Pemerintah Kota Palopo, Kemendagri juga mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Mendagri RI, Tjahjo Kumolo, juga mengeluarkan perintah yang sama untuk Pemda Luwu, untuk mencabut/merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Terkait pencabutan/revisi Perda Luwu Nomor 3 Tahun 2018, menurut Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Luwu, Ahyar Kasim, SH, MH saat dikonfirmasi wartawan Tabloid SAR, Rabu (22/06/2016) siang, mengatakan bahwa perintah pencabutan atau revisi Perda Nomor 3 Tahun 2008 oleh Mendagri itu sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya diatur dalam Pasal 251 ayat 1, 2 dan 3, ujar Ahyar.

Ia menambahkan bahwa terkait pencabutan Perda tersebut, maka dalam waktu dekat ini Pemkab Luwu dan DPRD Luwu akan membahas hal tersebut, kata Ahyar.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam hal ini Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, juga sudah menyurati sejumlah Pemerintah Daerah di Sulsel termasuk Pemkab Luwu untuk segera menindak lanjuti Keputusan Kemendagri terkait pencabutan sejumlah Perda yang dianggap bermasalah itu, tambah Ahyar.

“Insyah Allah sebelum lebaran (Idul Fitri- red) Pemda dan DPRD Luwu sudah duduk bersama membahas masalah ini. Karena kalau tidak segera dibahas atau ditindak lanjuti, maka tentu ada sanksinya,” jelas Ahyar. (RD/WM)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.