.

.

.

Selasa, 26 Juli 2016

Miranda Rule, Akankah Seutuhnya Terwujud?

Ilustrasi : simbol perjuangan keadilan global

Penulis: 
Syafruddin Djalal, S.H.
(Konsultan Hukum Tabloid SAR/Pengacara)
Arturo Miranda adalah legenda dalam penegakan hukum. Dia bukan siapa-siapa, hanya seorang papah yang hidup terlunta di Arizona (USA). Namun kematiannya justru jadi pelecut lahirnya sebuah hak. Mungkin untuk mengenang dirinya, hak konstitusional itu diberi nama “Miranda Rule”.

Bermula dari sebuah perkara antara MIRANDA versus ARIZONA pada Tahun 1963. Kala itu pemuda yang tak mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya ini dituduh melakukan kejahatan serius.

Awalnya Miranda menyangkal telah melakukan penculikan dan pemerkosaan. Namun akhirnya penyidik keluar dari ruang introgasi dengan membawa secarik kertas berisi pengakuan. Dia tak tahu bahwa segala yang telah diucapkan dapat digunakan untuk melawan dirinya.

Dalam persidangan tersingkap musabab pengakuannya, yakni diberi dalam keadaan tertekan dan tanpa didampingi oleh penasihat hukum (Advokat/Pengacara- red).

Kendati demikian Miranda tetap dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Tetapi pengadilan pada tingkat selanjutnya memutuskan penundaan hukuman bagi Miranda.

Persoalan hukum lain pun selanjutnya terus menderanya. Hingga suatu ketika Miranda meregang nyawa pada usia 34 tahun karena perkelahian dalam sebuah Bar (Tempat Hiburan Malam- red). Si penikam Miranda walau menjalani proses hukum tetapi akhirnya dibebaskan karena menggunakan hak diam.

Putusan tersebut seakan menohok publik Arizona sehingga melahirkan perdebatan panjang yang berujung pada lahirnya hak di atas. Kemudian Miranda Rule merebak hingga menjadi prinsip dalam penegakan hukum yang berlaku di berbagai Negara.

Sepenggal dari prinsip hukum itu pun terdapat dalam hukum positif kita. Hak yang dimaksud yakni “Bantuan Hukum” yang terdapat dalam pasal 56 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia (HAM).

Bahkan dalam kondisi tertentu hak tersebut merupakan kewajiban bagi negara yang pemberiannya dilakukan melalui institusi tempat dimana seseorang tengah menjalani proses hukum. Tanpa pemenuhan hak itu maka proses tersebut menjadi tidak sah.

Setiap orang yang diduga melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun atau lebih, wajib didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat Pengacara- red). Jika Ia tak mampu untuk itu, maka instansi tempat dimana terduga menjalani proses hukum wajib menyediakan penasihat hukum bagi Si Terduga.

Tidak dinafikan bahwa pemerintahan di era SBY telah membuka akses bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Meskipun anggaran yang dikucurkan cukup besar namun dalam prakteknya, akses ini masih terasa bagai jaminan di atas kertas saja. Hal tersebut terutama dirasakan oleh kalangan kurang mampu di daerah yang belum terdapat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menjalin kemitraan dengan pengadilan.

Sebab layanan ini hanya boleh dijalankan oleh Advokat/Pengacara Piket, yang berasal dari lembaga yang telah bermitra itu. Kesan itu tercipta bukan atas kehendak personal dari penegak hukum tetapi keharusan regulasi yang mengaturnya yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010.

Persoalannya kemudian mendirikan lembaga seperti itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Beberapa persyaratan harus dipenuhi serta melalui prosedur yang panjang. Jadinya lebih berkesan penghamburan ‘energi’ dilakukan oleh seorang Advokat untuk melayani kalangan tidak mampu (sekelas Miranda- red).

Sehingga formalitas itu malah jadi penghambat utama bagi pemberian bantuan hukum secara prodeo. Karenanya tidak mengherankan mana-kala pemanfaatan anggaran Posbakum sebagai-mana dilansir oleh Hukum On Line hanya digunakan sebesar 30 % saja pada Tahun 2013 lalu.

Advokat selaku bahagian dari Criminal Justice System pun memikul tanggung-jawab untuk memberi bantuan hukum. Apalagi telah ditegaskan dalam Kode Etiknya bahwa seorang Advokat tidak boleh menolak memberi bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan dengan alasan biaya.

Sebab Advokat adalah profesi terhormat yang menjalankan tugas kemanusiaan untuk menegakkan hukum bukan sarana guna menumpuk harta. Dalam perspektif itu, merupakan pelanggaran etika dilakukan oleh seorang Advokat bila penegak hukum lain telah meminta dirinya untuk memberi bantuan hukum tetapi menolak tanpa disertai alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Nilai etik di atas seharusnya dijadikan pintu masuk oleh para penegak hukum untuk menerobos kebuntuan dalam menegakkan pasal 56 KUHAP yang selama ini dirasakan oleh para “Miranda”. Sehingga tanpa mesti memenuhi prosedur formal sebagai-mana diharuskan oleh kedua regulasi di atas, maka seorang Advokat wajib memberi bantuannya jika diminta.

Dan litigasi (pendampingan Advokat- red) sudah dapat dijalankan sedari awal proses hukum bukan hanya dalam persidangan saja. Mereka yang mendapat layanan secara prodeo itu cukup membuktikan ketidak-mampuannya sebagaimana ditekankan dalam Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010.

Bisa saja seorang Advokat berinisiatif untuk membantu para “Miranda” namun tetap akan terkendala pada soal yang bersifat tehnis-operasional. Dan itu adalah hal yang manusiawi, katakanlah biaya yang harus dia keluarkan untuk menjalankan tugasnya.

Sementara meminta biaya kepada para “Miranda” adalah pelanggaran keras terhadap kode etik. Beda halnya dengan Advokat Piket pada Posbakum, segala biaya yang dibutuhkan olehnya untuk menunaikan tugasnya dibebankan kepada Negara.

Satu hal yang pasti dalam kondisi tertentu kehadiran seorang Penasihat Hukum menjadi syarat mutlak bagi keabsahan sebuah proses hukum. Sebaliknya menunjuk seorang Penasihat Hukum Non Advokat Piket untuk mendampingi seorang “Miranda” tidak mengakibatkan proses hukum menjadi tidak sah.

Dalam konteks itu maka mendeskresikan pelaksanaan layanan bantuan hukum kepada para “Miranda” dengan mengacu pada Kode Etik Advokat adalah sebuah keniscayaan. Tentu dengan catatan bahwa di daerah tersebut kurang cukup terdapat Advokat Piket.

Tanpa keberanian seperti di atas maka pada akhirnya pasal 56 KUHAP sebagai cerminan dari Miranda Warning masih berjalan tertatih pada labirin formalitas birokrasi penegakan hukum yang teramat menjemukan.

Agaknya ini yang harus dibenahi oleh pemerintahan Jokowi–JK di tengah masa baktinya sehingga tagline “ERA BARU, HARAPAN BARU” bukan sekedar life service. Wassalam

** ) Penulis adalah Advokat (Pengacara) dan Konsultan Hukum Tabloid SAR yang berkantor hukum di Kota Palopo.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.