.

.

.

Minggu, 17 Juli 2016

Pemkab Wajo, Kembali Naik Kelas Untuk Meraih WTP

Bupati: Ini Bukti Keseriusan Pemkab dalam Perangi Korupsi SENGKANG, 

Ketua DPRD Wajo, H Andi Muh Yunus Panaungi (kiri) , Kepala BPK-RI Perwakilan Sulsel, Andi K Lologau (tengah)
dan Wakil Bupati Wajo, H.A.Syahrir Kube Dauda (kanan), foto bersama (Senin, 30 Mei 2016)
usai penyerahan LHP 2016 dengan predikat opini WTP. 
Tabloid SAR- Sejarah kembali berulang bagi pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, dalam hal meraih tentang predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pasalnya, melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 2016 ini, maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015 Bumi Lamaddukelleng ini, kembali meraih opini WTP.

Adapun penyerahan LHP - BPK RI 2016 yang memberikan predikat opini WTP terhadap Pemkab Wajo tersebut, diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Andi K Lologau, di gedung auditorium BPK Makassar, Senin, (30/05-2016).

Nampaknya, Andi K Lologau menyerahkan predikat tentang dokumen supremasi tertinggi dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah dari BPK RI tersebut, kepada masing-masing Wakil Bupati Wajo, H.A.Syahrir Kube Dauda dan Ketua DPRD Wajo, H Andi Muh Yunus Panaungi.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Andi Lologau dalam sambutannya, bahwa pemeriksaan laporan keuangan daerah merupakan perintah dan amanah undang-undang. Pemeriksaan oleh BPK tidak berhenti sampai di tahun ini saja, tetapi akan terus dilakukan setiap tahunnya.

"Saya ucapkan selamat kepada daerah yang mendapat WTP, semoga bisa dipertahankan ke depan," tutur Andi Lologau dalam sambutannya.

Sedangkan Bupati Wajo, H.A. Burhanuddin Unru menyampaikan apresiasi kepada seluruh SKPD atas pencapaian WTP tersebut. “Keberhasilan Pemkab Wajo untuk meraih WTP, berkat kerja keras dari seluruh SKPD dalam upaya memperbaiki sistem pengelolaan anggaran,” tukasnya.

Menurutnya, adanya WTP ini merupakan bukti keseriusan kita dalam memerangi korupsi, memberikan pertanggung-jawaban yang akuntable kepada masyarakat" terang Bupati Wajo dua periode ini melalui rilis yang diterima reporter Tabloid SAR di Sengkang.

Pada kesempatan itu pula, Kepala BPK Perwakilan Sulsel adalah juga menyerahkan prediket opini WTP terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Pemkot Palopo, Pemkab Soppeng, Pemkab Pangkajene Kepulauan, Pemkab Bantaeng dan Pemkab Bulukumba.

Sebelumnya, melalui LHP 2013 maka pernah pula BPK RI memberikan predikat opini WTP atas LKPD Pemkab Wajo 2012. Saat itu, Rabu (01/05- 2013) diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat, yang diterima oleh Bupati Wajo, HA Burhanuddin Unru.

Namun untuk LKPD tahun 2013 dan 2014, Pemkab Wajo adalah rupanya turun kelas dengan hanya memperoleh predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Akan tetapi melalui LHP-BPK 2016 ini, maka LKPD Pemkab Wajo 2015 justru kembali naik kelas untuk meraih predikat opini WTP.

Sementara di tengah gencarnya program pemberantasan korupsi, nampaknya Pemkab Wajo di bawah kepemimpinan Bupati HA Burhanuddin Unru, patut dikatakan masih cukup aman dari pengusutan kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Hal ini, sudah dapat dilihat pada SKPD-nya adalah rupanya belum ada yang tersangkut dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Namun berbeda dengan Pemkab Luwu, dimana sejumlah pejabat terasnya telah menjadi narapidana korupsi.

Jadi apa yang dikatakan oleh Andi Bur, begitu Bupati Wajo ini akrab disapa, bahwa ini adalah sebuah bukti keseriusan Pemkab dalam memerangi korupsi. Maka tentunya merupakan sebuah statement yang sangat patut diterima secara logika.

Karena pada dasarnya bahwa salah satu tujuan dari predikat opini WTP tersebut, tak lain untuk mewujudkan sebuah penyelenggaran pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government), sebagaimana cita-cita tentang agenda pemerintahan reformasi. (Jn)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.