.

.

Monday, 25 July 2016

Pengaduan Dugaan Pelanggaran, “Prosedur Pendaftaran Upaya Hukum Banding Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo"

Logo Pengadilan Negeri Palopo

Nomor             : 01/Pengaduan/VII/2016
Lampiran         : Kronologis Kasus
Perihal             : Pengaduan

Kepada Yth,
Direktur Eksekutif LSM Pembela Arus Bawah
Di_
Palopo

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini adalah :
-       Nama Lengkap            : Yohanis Didar
-       Jenis Kelamin              : Laki-Laki
-       Agama                         : Katholik
-       Umur                           : 54 Tahun
-       Pekerjaan                    : Petani
-    Alamat Lengkap        : Kunnu, RT/RW 001/002, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.

Dengan ini mengajukan “pengaduan” kiranya LSM Pembela Arus Bawah, yang Bapak Pimpimpin berkenan untuk membantu kami dalam melaporkan dugaan pelanggaran,  “Prosedur Pendaftaran Upaya Hukum Banding Perkara Perdata, yang tidak sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) Pengadilan, dan bertentangan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II)”.

Pelanggaran Prosedur Pentaftaran Upaya Hukum Perkara Perdata atau Standard Operational Procedure (SOP) dan atau Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) yang dilakukan oleh Ketua Pegadilan Negeri Palopo Albertus Usada, SH, MH, Panitera Pengadilan Palopo Any Bunga, SH, MH, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palopo, Tombi, SH.

Pelanggaran yang saya maksud diatas dilakukan oleh aparat penegak hukum pada  Pengadilan Negeri Palopo, sebagaimana yang saya sebut nama dan jabatannya diatas adalah, “Menolak Permohonan Banding atau Pernyataan Banding” yang saya ajukan melalui Kuasa Hukum saya pada Senin, 11 Juli 2016  dalam Perkara Perdata “Nomor : 39/Pdt.G/2015/PN.Plp”, dengan alasan bahwa :

1) Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum saya, melampaui tenggang waktu (lewat dari 14 hari sejak putusan dibacakan) meski hari ke 14 itu jatuh pada tanggal merah (hari libur).

2) Pengadilan Negeri Palopo, mengacu pada KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan Banding atau Pernyataan Banding adalah 14 hari, tanpa pengecualian hari libur.

Adapun alasan saya keberatan dan tidak menerima argumentasi pihak Pengadilan Negeri Palopo, yang menolak Permohonan Banding atau Pernyataan Banding saya adalah sebagai berikut :

1)     Dalam Prosedur Pendaftaran Upaya Hukum Banding Perkara Perdata, berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) Pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) disebutkan bahwa para pihak berperkara yang keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri berhak menempuh upaya hukum banding dengan mendaftarkan permohonan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah Putusan Pengadilan Negeri diucapkan atau pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri bagi pihak yang tidak hadir saat pembacaan putusan. Jika hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya.

Dan Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau.

2)  Menurut hemat saya bahwa aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Palopo telah menyalahi atau melanggar, Prosedur Pendaftaran Upaya Hukum Banding Perkara Perdata, berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) Pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II). Sebab Putusun Perkara Nomor : 39/Pdt.G/2015/PN.Plp dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Palopo, pada Kamis, 23 Juni 2016.

Berarti jika demikian tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan Permohonan Banding atau Pernyataan Banding, jatuh pada hari Kamis, 7 Juli 2016 yang mana pada hari tersebut tanggal merah (libur hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 H/ 2016 M).

Sementara Pengadilan Negeri Palopo, libur panjang atau mulai tidak masuk kantor sejak Senin, 4 Juli 2016 dan baru masuk kerja pada Senin, 11 Juli 2016. Yang artinya jika mengacu pada Prosedur Pendaftaran Upaya Hukum Banding Perkara Perdata, berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) Pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), berarti hari ke 14 tenggang waktu untuk mengajukan Pemohonan Banding atau Pernyataan Banding, Putusun Pengadilan Nomor : 39/Pdt.G/2015/PN.Plp yang dibacakan pada Kamis, 23 Juni 2016 jatuh pada Senin, 11 Juli 2016.

3)  Selain itu aparat penegak hukum pada Pengadilan Negeri Palopo telah menyalahi atau melanggar Prosedur Pendaftaran Upaya Hukum Banding Perkara Perdata, berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) Pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) karena Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau.

Demikain surat pengaduan ini saya ajukan, atas segala perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Palopo, 12 Juli 2016

Harmat saya,



YOHANIS DIDAR

Catatan : Prosedur Pendaftaran Upaya Hukum Banding Perkara Perdata, dapat dibaca pada

1)   Standard Operational Procedure (SOP) Pengadilan
2)   Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II)

Tembusan Kepada Yth :
1)      Ketua Komisi Yudisial di Jakarta
2)      Ketua Mahkamah Agung di Jakarta
3)      Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar
4)      Ketua Pengadilan Negeri Palopo
5)      Redaksi Media Massa untuk Diberitakan
6)      Arsip

1 comment:

  1. https://tabloidsuaraakarrumput.blogspot.co.id/2016/08/surat-terbuka-untuk-mahkamah-agung-ri.html

    ReplyDelete

.

.