.

.

Rubrik

.

Sabtu, 02 Juli 2016

Selamat Datang dan Selamat Bekerja Buat Kapolres Baru

Diharap Prioritaskan Agenda Pemberantasan Korupsi

Tabloid SAR - Delapan belas tahun sudah tumbangnya rezim orde baru, tepatnya pada tanggal 15 Mei 1998 adalah ditandai dengan terjadinya peristiwa penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto terhadap Presiden BJ Habibie.

Maka hal tersebut, akibat diruntuhkan oleh pergerakan reformasi yang dimotori oleh aksi demonstrasi mahasiswa, dengan mengusung agenda-agenda pemberatasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Akan tetapi pada era pemerintahan reformasi sekarang ini, namun praktek-prektek korupsi adalah justru semikin masif dalam menggerayangi sistem penyelenggaraan kekuasaan, mulai dari tingkat pusat hingga di tingkat daerah, bahkan juga memfenomenal pada tingkat desa sekalipun.

Adapun agenda pemberanta-san korupsi, seolah melakonkan sebuah pentas drama untuk sekedar dipertontonkan kepada rakyat yang memang sangat haus hiburan. Pasalnya, dimana pengusutan kasus-kasus korupsi sepertinya mengalahkan drama berseri Mahabrata yang sangat penjang itu, karena tidak ada tanda-tanda akan berkesudahan disiarkan atau diberitakan oleh berbagai media massa.

Padahal sudah sederet pejabat pada berbagai level kekuasaan, mulai dari tingkat pusat hingga pada tingkat desa, telah tersandung kasus-kasus korupsi. Akan tetapi tidak juga memberikan efek jerah, apalagi dijadikan sebagai sumber pembelajaran untuk menghindar dari kasus hukum yang bersifat extra ordinary crime yang satu ini.

Namun isu-isu korupsi adalah justru kian kencang disuarakan oleh masyarakat, seakan tidak mau tahu atau pura-pura tidak mau tahu, bahwa merugikan keuangan negara adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang sifatnya berdampak pada sanksi pidana.

Jadi di tengah suasana memperingati bulan runtuhnya tokoh sentral selaku pemengang tampuk kekuasaan rezim orde baru, melalui misi pergerakan reformasi dengan tuntutan adalah agenda pemberantasan pemerintahan yang korup.

Maka sangat beralasan, apabila berbagai kalangan masyarakat sangat mengharapkan kepada Kapolres baru, baik di Luwu maupun di Luwu Timur dan Wajo agar dapat memberikan prioritas terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Terlebih lagi dari kalangan masyarakat sipil, khususnya yang bergerak pada dunia aktivis, salah satunya dari kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah yang dikenal vokal menyoroti kasus-kasus korupsi selama ini.

“Kita sangat harapkan pada Kapolres baru, baik di Luwu mapun di Luwu Timur dan Wajo, supaya dapat memberikan prioritas pada agenda pemberatasan korupsi pada wilayah hukumnya masing,” tutur Ridwan Andi Baso.

Lanjut Ridwan Andi Baso selaku Koordinator Aktivis Pembela Arus Bawah Wilayah Luwu Raya ini, apalagi mengawali tugasnya sebagai Kapolres pada daerah-daerah dimaksud, tepat pada bulan peringatan lengsernya era kekuasaan rezim orde baru.

Menurutnya, kita sangat inginkan agar makna reformasi dapat menginspirasi para Kapolres baru pada ketiga daerah (Luwu, Luwu Timur dan Wajo) ini, untuk dapat memberikan harapan baru terhadap langkah pengusutan kasus-kasus korupsi. “Apalagi sudah menjadi tugas kepolisian sebagai institusi penegakan hukum,” tukasnya.

Pasalnya, sambung Ridwan, bahwa langkah pengusutan korupsi nampaknya sangat lemah, sehingga membuat isu-isu korupsi seolah justru kian menjadi sorotan tajam disuarakan oleh masyarakat hingga di desa-desa. “Itu karena aparat penegak hukum yang terkesan kurang memberikan ekspektasi dalam menangani kasus korupsi yang sifatnya dapat memberikan shock therapy,” paparnya.

Kemudian ia membahkan, bahwa hanya saja Kejari (Kejaksaan Negeri) Belopa yang begitu gencar mengusut kasus-kasus korupsi di Kab Luwu adalah masih menjadi harapan yang membanggakan. “Jadi kita sangat menginginkan penanganan korupsi adalah setidaknya dapat meniru langkah progresif Kejari Belopa,” tandas Koordinator Aktivis Pembela Arus Bawah Wilayah Luwu Raya ini.

Hal senada juga disampaikan sejumlah aktivis lainnya, antara lain Mustaming, salah satu aktivis anti korupsi di Kab Wajo. Ia pun menambahkan, jika prestasi Polres Wajo selama ini dalam mengungkap kasus-kasus korupsi tidak ada yang perlu dibanggakan.

Menurutnya, bahwa isu-isu korupsi sangat kencang di Wajo tapi sangat kurang mendapat perhatian penanganan dari aparat penegak hukum. “Kita sangat mengingikan pada Kapolres Wajo yang baru agar dapat memberikan porsi yang terhadap langkah pemberantasan korupsi yang besar-besar,” harapnya.

Untuk diketahui bahwa AKBP Ahmad Yanuari Insan mengawali tugasnya sebagai Kapolres Luwu yang baru pada tanggal 14 Mei 2016. Halnya AKBP Parojahan Simanjuntak dalam mengawali tugasnya sebagai Kapolres Luwu Timur, pada tanggal 13 Mei 2016. Sedangkan AKBP Noviana Tursanurohmad, justru dua hari lebih awal melaksanakan tugasnya sebagai Kapolres Wajo, yakni pada tanggal 12 Mei 2016.

Nampaknya bahwa apa yang dikemukakan oleh kalangan aktivis ini, sudah menjadi harapan masyarakat hingga di pelosok-pelosok desa. Apalagi dana desa adalah juga dinilai sudah mulai terkontaminasi olah virus-virus korupsi.

Maka wajar apabila muncul tuntutan kepada para Kapolres baru, baik di Luwu maupun di Luwu Timur dan Wajo ini, untuk diharapkan dapat memaknai agenda pergerakan reformasi tentang program pemberantasan korupsi, demi mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) pada ketiga daerah ini. (Tim Lipsus)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.