.

.

.

Selasa, 26 Juli 2016

Tradisi 'Open Hause' Idul Fitri Pejabat Publik

Antara Niat Mulia dengan Pemujaan Terhadap Penguasa

Oleh : Ories Foxchy

Kita tentunya merasa miris dengan tradisi 'Open House' di hari lebaran atau Idul Fitri yang menguat di jaman orde baru. Ternyata masih saja mengakar sampai sekarang di kalangan tokoh-tokoh elit politik, bahkan hingga pada tingkat lokal.

Adapun konsepnya adalah sederhana saja. Bagaimana melanggengkan tradisi bagi kerabat, sahabat, dan masyarakat agar datang berbondong-bondong ke rumah pejabat atau tokoh elit-elit kekuasaan yang menggelar ‘Open House’, untuk meminta maaf.

Di manapun di negara kita ini, beberapa pejabat publik menggelar 'Open House'. Tujuannya mulia, tentu saja. Selain ‘memberi maaf’ kepada tetamu yang hadir, si tuan rumah juga menyediakan makanan yang sudah pasti sedap. Jika beruntung, semua tamu akan mendapat salam ampao lebaran.

Nah namun, di balik niat baik tersebut, justru terselip cara berpikir feodalistik. Paham yang berorientasi pada pemujaan berlebihan bagi kalangan bangsawan atau elit-elit penguasa, pejabat dan birokrat pemerintahan.

Indra Traggono, Pemerhati Kebudayaan dan Sastrawan, menilai bahwa open house mengubah hubungan sosial yang semestinya berkeadilan pada semua dimensi, menjadi feodalistik.

“Sebagai penyakit, tradisi open house mereduksi relasi sosial yang berwatak egaliter menjadi feodalistik,” tulisnya pada kompas.com, 2013 lalu.

Ratusan hingga ribuan orang yang datang ke rumah pejabat untuk meminta maaf, menyiratkan ketundukan kolektif. Ketidak-berdayaan. Meski, semua orang tahu, pejabat yang menjadi katalisator kesejahteraan belum betul-betul baik dan adil menjalankan amanah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Lalu, untuk apa ratusan hingga ribuan orang mengantri, bahkan hingga ada yang tewas terinjak, hanya sekedar untuk meminta maaf ke pejabat tersebut?

Bukankah mereka yang semestinya mendatangi masyarakat, meminta maaf atas semua agenda kesejahteraan yang tak kunjung menyejahterakan?

Ya, ironis memang. Karena sedianya rakyat yang berdaulat di era pemerintahan demokrasi sekarang ini. Akan tetapi masih saja memposisikan pejabat publik sebagai pusat pengkultusan kekuasaan gaya rezim orde baru.

Hal tersebut menandakan bahwa hegemoni kekuasaan, masih saja terus menjadi tradisi pada setiap kegiatan ‘Open House” Idul Fitri pada kalangan pejabat publik. Lalu apakah ini adalah sudah menjadi bagian dari konsep hidup yang bersifat Islami?

Mungkinkah itu memang sudah menjadi budaya masyarakat kita, untuk melanggengkan tradisi bungkuk-bungkuk sembari bersalaman dan mencium tangan priyai-priyai kekuasaan produk reformasi. Nauzubillah minzalik!!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.