.

.

.

Sabtu, 29 Oktober 2016

LSM Soroti “Pungli” Ijazah di SMAN 1 Pasangkayu

Ombudsman Turun Tangan, Maka Dana Dikembalikan ke Siswa

Jajaran Ombudsman Provinsi Sulbar.
SULBAR, SAR – Rupanya praktek-praktek mafia pendidikan sudah sangat masif dengan beragam modus di sekolah-sekolah. Tidak hanya pada sebatas siswa pendaftar baru yang dijadikan obyek pungutan liar (Pungli), tapi juga siswa pindahan, kenaikan kelas dan dalih sumbangan inilah dan sumbangan itulah, hingga ijazah pun jadi sasaran modus-modus Pungli.

Seperti yang terjadi di SMA Negeri I Pasangkayu, Mamuju Utara, Sulawesi Barat (Sulbar), setelah diketahui menarik pungutan dana dari alimni pe-ijazah sebesar Rp 100 ribu. Kemudian hal ini, akhirnya mendapat sorotan dari kalangan LSM dan melaporkannya ke Ombudsman.

Pada gilirannya Ombudsman Perwakilan Sulbar turun tangan memeriksa Kepala SMAN 1 Pasangkayu, Arman,S.Pd. Akhirnya pula pihak SMAN 1 Pasangkayu, Selasa (11/10-2016) mengembalikan pungutan dana ijazah kepada alumninya tersebut.

Sekitar 80 orang dari 306 orang alumni SMAN 1 Pasangkayu, yang terlanjur menyetor uang pengambilan ijazah senilai Rp. 100.000 per orang, menerima pengembalian dari pihak SMA Negeri 1 pasangkayu.

Namun demikian, pihak SMAN 1 Pasangkayu hanya mengembalikan RP. 78.000 karena Rp. 22.000 untuk biaya penulisan ijazah dan biaya fotocopi tampaknya dan Ombudsman masih mentolerir hal itu, dengan catatan 226 orang alumni yang belum melakukan pengambilan ijazah karena adanya beban biaya harus di gratiskan.

Sebelumnya jajaran Ombudsman Sulbar, melakukan pemeriksaan terhadap kepala SMA Negeri 1 Pasangkayu, atas laporan pungutan pengambilan ijazah yang dilakukan pihak sekolah.

Adapun hasil klarifikasi dan pemeriksaan tersebut, Ombudsman menyarankan Pihak SMA Negeri 1 pasangkayu, melakukan pengembalian dan membebaskan alumni dari biaya pengambilan ijazah, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Ketua Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia, Tommy Turangan, SH berpendapat, negara telah menjamin pendidikan gratis. Kata dia, Kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang dikemudian hari.

"Pihak sekolah tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk melakukan pungli dengan memanfaatkan jabatannya, wewenang yang ada padanya yang melanggar undang-undang," tegas pria asal manado itu.

Hal senada juga dikemukakan oleh Abraham, selaku Koordinator Aktivis Pembela Arus Bawah di Wilayah Provinsi Sulbar. Lalu ia menambahkan, kita sangat mengapresiasi atas adanya langkah yang dilakukan oleh pihak Ombudsman seperti ini.

Sambung dia, kita pun berharap pihak Ombudsman agar juga memfollow up laporan terkait beragam dugaan Pungli di sekolah, seperti pada penerimaan siswa baru hingga disinyalir mencapai Rp 500 ribu. “Hampir semua sekolah di Sulbar melakukan modus-modus seperti ini,” tandas Abraham. (SB)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.