.

.

.

Jumat, 18 November 2016

Aktivis Akan Kawal Surat KPK Kepada Para Kepala Desa

Mengharapkan Agar Pihak Kejaksaan dan Kepolisian Mengusut Dugaan Korupsi Dana Desa

Ketua KPK, Agus Raharjo mengeluarkan surat edaran kepada para Kepala Desa se- Indonesia agar mengelola keuangan desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
JAKARTA, Tabloid SAR- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya memberikan perhatian penuh terhadap pengucuran Dana Desa agar dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua KPK, Agus Raharjo Nomor : B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016, perihal himbauan terkait pengelolaan Keuangan desa/Dana Desa, sebagaimana yang telah dilayangkan kepada para kepala desa di seluruh Indonesia.

Adapun materi surat Ketua KPK tersebut, bahwa pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan. Oleh karena itu, KPK meminta kepada seluruh aparat pemerintah Desa, untuk:

1
Mematuhi seluruh peraturan tentang pengelolaan Keuangan Desa khususnya dalam penggunaan Dana Desa dengan menghindari yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari
2
Memahami dengan baik dan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pengelolaan Keuangan Desa.
3
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama dengan Kemendesa, PDTT dan Kemendagri melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa.
4
Mendorong partisipasi masyarakat agar melakukan pengawasan dan melaporkan informasi serta keluhan yang dianggap perlu terkait penyalahgunaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa kepada Satgas Desa Kemendesa, PDTT dengan menghubungi telepon: 1500040 SMS 08128899 0040/0877 8899 0040 atau melalui website satgas.kemendesa.go.id.
5
Memperbanyak surat himbauan ini dan menempelkannya di tempat-tempat strategis misalnya di Kantor Desa atau tempat-tempat lain yang mudah dibaca oleh masyarakat.

Begitulah point-point yang tertuang dalam materi surat Ketua KPK Agus Raharjo, sebagaimana edarannya juga diterima oleh Koordinator Aktivis Pembela Arus Bawah-Jakarta.

Menyikapi hal ini, maka Humas kelompok aktivis ini, Julianti Putri mengharapkan para kepala desa di Indonesia agar senantiasa memperhatikan surat Ketua KPK dalam mengelola Keuangan Desa dan Dana Desa. “Namun yang berhak memberikan keterangan pers adalah pimpinan kami,” tutur alumni Universitas Indonesia yang satu ini di rumahnya di seputaran Gintung Jakarta Selatan, Jumat (28/10-2016).

Sedangkan Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy mengaku siap mengawal surat Ketua KPK yang telah ditujukan kepada para kepala desa, sehubungan atas himbauannya terkait pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

Menurut aktivis yang akrab disapa Ories ini, bahwa ini bagian dari bentuk pencegahan korupsi terhadap sistem tata kelola Keuangan Desa/Dana Desa agar tidak disalahgunakan.

Tuturnya lagi, tentunya bagian dari bentuk pengawalan terhadap surat Ketua KPK tersebut adalah melaporkannya ke ranah hukum, apabila ditemui ada desa yang terindikasi menyalahgunakan Keuangan desa/Dana Desa. “Kita dari kalangan aktivis tidak akan mengenal kompromi terhadap hal ini,” tandas aktivis yang dikenal vokal menyoroti kasus-kasus korupsi selama ini.

Sementara menurut pantauan Tabloid SAR dan informasi masyarakat bahwa rupanya pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa adalah banyak yang bermasalah di sejumlah desa. Bahkan sudah terdapat beberapa kepala desa yang tersangkut kasus korupsi Dana Desa, baik yang ditangani oleh pihak kepolisian maupun yang ditangani oleh pihak kejaksaan.

Tak terkecuali di Luwu Raya ini, bahkan masyarakat sangat mengharapkan agar kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah di wilayah ini supaya turun ke desa-desa sebab diduga telah terjadi penyalahgunaan Dana Desa oleh oknum-oknum kepala desa tertentu.

Hal tersebut terungkap setelah Tabloid SAR mendapat keluhan dari masyarakat di sejumlah desa. Mereka pun mengharapkan supaya kepolisian dan kejaksaan agar mengambil langkah penyelidikan, demi mengusut kasus-kasus Dana Desa yang diduga bermasalah tersebut. (Rd)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.