.

.

.

Jumat, 18 November 2016

Gempur Bastem Demo di Kantor DPRD Luwu Persoalkan Proyek Rabat Beton Poros Bonglo- Beuma

Massa Gempur Bastem, saat long march menuju Kantor DPRD Luwu

Sabtu Siang Semua Sepakat Bersama- Sama Meninjau Lokasi Proyek

LUWU, Tabloid SAR- Puluhan massa yang menyebut dirinya “Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat Basse Sangtempe (GEMPUR BASTEM)” Kamis (17/11/2016) siang menggelar aksi demo di Kantor DPRD Luwu, Sulawesi Selatan (SulSel).

Para pengunjukrasa itu mempersoalkan proyek rabat benton poros Bonglo- Beuma, di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara (Bastura), Kabupaten Luwu.

Proyek tersebut dinilai Gempur Bastem dikerjakan asal- asalan atau tidak sesuai dengan bestek oleh CV. Acca Mediatama, selaku pemenang tender proyek senilai Rp 761 juta dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2016 itu.

Selain mempersoalkan kinerja kontraktor, Gempur Bastem juga mempersoalkan kinerja PT. Prima Tama selaku konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Bina Marga Kabupaten Luwu, karena dianggap lalai dalam mengawasi pelaksanaan proyek tersebut.

Dalam orasiya, Jenderal Lapangan (Jendlap) Gempur Bastem Tandiesak Parinding, mengatakan bahwa pelaksana proyek rabat benton poros Bonglo- Beuma di Kecamatan Bastura itu, terindikasi melakukan banyak peyimpangan yang menyalahi bestek.

Kunci dari pembangunan salah satunya adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Akan tetapi jika anggaran yang diplot untuk pembangunan akses jalan yang memadai ke Bastura dikerjakan tidak sesuai dengan bestek dan regulasi lainnya, maka selain merugikan Negara juga sangat merugikan masyarakat penerima manfaat,” teriak Parinding dengan lantang saat berorasi di halaman Kantor DPRD Luwu, Kamis (17/11/2016) siang.

Selain itu, pembangunan fisik di wilayah Bastem yang menggunakan anggaran pemerintah selama ini terkesan hanya dijadikan lahan empuk untuk dikorupsi secara berjamaah oleh oknum- oknum tertentu. Karena secara umum proyek yang masuk ke daerah Bastem, dikerjakan tidak sesuai dengan bestek, tambah Daud saat orasi mewakili Serikat Rakyat Miskin Demokratik (SRMD).

Setelah hampir satu jam orasi di halaman Kantor DPRD Luwu, para pengunjukrasa kemudian diajak masuk keruang penerimaan aspirasi DPRD setempat oleh salah satu staf Sekretariat DPRD.

“Teman- teman Gempur Bastem diminta oleh Pimpinan dan Anggota DPRD untuk masuk keruang penerimaan aspirasi,” ujar staf DPRD itu.

Setelah mendengar pemberitahuan dari staf DPRD, Jendlap Gempur Bastem, Parinding mengajak rekan- rekannya masuk ke ruang aspirasi untuk berdialog dengan anggota DPRD Luwu yang bersedia menemui mereka saat itu.   

Wakil Ketua DPRD Luwu Arifin Andi Wajuanna, didampingi 6 orang anggota DPRD Luwu menemui dan berdialog dengan perwakilan Gempur Bastem di ruang aspirasi.

Arifin mewakili rekan- rekannya, meminta maaf kepada para pengunjukrasa karena terlambat menemui mereka.

“Saya mewakili teman- teman DPRD meminta maaf kepada adik- adik saya, dari Gempur Bastem, karena kami terlambat menemui adik- adik. Soalnya tadi kami Rapat Paripurna Penyerahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu yang diserahkan langsung oleh Bupati Luwu Andi Mudzakkar,” kata legislator dari Fraksi Demokrat itu.

Massa Gempur Bastem, saat dialog di Ruang Aspirasi DPRD Luwu
Sebelum dialog itu dimulai, Parinding mewakili Gempur Bastem meminta kepada anggota DPRD Luwu untuk menghadirkan pihak terkait dengan aspirasi yang mereka ingin sampaikan.

“Kami meminta kepada para anggota dewan yang terhormat untuk menghadirkan stakeholder terkait dengan aspirasi yang akan kami sampaikan. Hadirkan PPK dari Dinas Bina Marga Kabupaten Luwu dan Konsultan Pengawas proyek rabat beton poros Bonglo- Beuma, termasuk kontraktor pelaksana proyek tersebut,” pinta Parinding dengan rada tegas.

Meski saat itu hanya PPK dari Dinas Bina Marga Luwu dan Konsultan Pengawas dari PT. Prima Tama yang sempat hadir, namun  dialogpun kemudian berlanjut.

Sebelum dialog berlangsung, terlebih dahulu Arifin yang memimpin pertemuan tersebut mempersilahkan kepada Jendlap Gempur Bastem untuk membacakan pernyataan sikapnya dan menjelaskan secara detail apa saja yang dipersoalkan terkait dengan proyek rabat beton Bonglo- Beuma.

Parinding kemudian membacakan pernyataan sikapnya yang berisi 5 point penting, antara lain,  menuntut supaya kontrak CV. ACCA MEDIATAMA selaku pelaksana proyek dan PT. Prima Tama selaku perusahaan konsultan pengawas proyek tersebut diputuskan kontaknya. Gempur Bastem juga menuntut agar CV. ACCA MEDIATAMA dan PT. Prima Tama diblack list.

Gempur Bastem juga mengkritisi habis- habisan PPK proyek pembangunan jalan rabat beton poros Bonglo- Beuma, karena dinilai lalai menjalankan kewajibannya dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Tak terkecuali DPRD dan Inspektorat Kabupaten Luwu juga didesak untuk proaktif menjalankan tugasnya sesuai dengan Tupoksinya dalam melakukan pengawasan proyek itu.

Parinding menjelaskan pula secara detail dugaan pelanggaran pelaksanaan proyek tersebut, diantaranya kontraktor tidak menggunakan plastic untuk mengalas campuran beton saat melakukan pengecoran jalan itu, sehingga air campuran beton meresap langsung masuk kedalam tanah dan tidak mengendap didalam campuran.

Ia juga mengkritisi cara mencampur material karena para pekerja proyek tersebut tidak menggunakan takaran yang jelas.

“Ketika kami menginvestigasi pelaksanaan proyek tersebut, kami melihat langsung saat mereka mencampur materialnya dengan menggunakan mesin Molen. Para pekerja memasukkan semen 40 kg kedalam wadah Molen, kemudian menskop material pasir secara relative takarannya, serta menggunakan batu pecah (cipping- red) yang sangat sedikit,” urai Parinding sembari mengatakan itu semua tidak sesuai dengan bestek proyek tersebut dan dipastikan sangat mempengaruhi kwalitas beton nantinya.

Usai mendengar penjelasan Parinding, lalu Usdin selaku PPK proyek tersebut menanggapinya secara diplomatis dan menyatakan komitmennya untuk mengawasi pelaksanaan proyek tersebut.

Usdin juga menegaskan bahwa pihaknya hanya akan membayar kontraktor pelaksana sesuai dengan bobot dan kaulitas pekerjaan fisik di lapangan nantinya.

“Kita akan membayar kontraktornya sesuai dengan bobot dan kualitas fisik pekerjaannya di lapangan. Jika tidak sesuai bestek besar kemungkinan kontraktornya tidak dibayar sesuai nilai kontrak proyek itu,” tegasnya.

Demikian pula dengan Taufik yang mewakili PT. Prima Tama selaku konsultan pengawas proyek rabat beton poros Bonglo- Beuma.

Taufik menegaskan bahwa pihaknya selalu menyampaikan kepada kontraktor pelaksana dan para pekerja proyek itu untuk bekerja sesuai dengan bestek dan ketentuan yang berlaku. Meski demikian Ia mengakui jika dirinya tidak setiap hari berada di lokasi proyek.

Setelah mendengarkan aspirasi Gempur Bastem, dan mendengarkan tanggapan pihak PPK, serta konsultan pengawas, anggota DPRD Luwu yang hadir saat itu mengatakan bahwa proyek itu harus dikerjakan sesuai aturan.

“PPK dan konsultan, harus tegas kepada kontraktor dan pekerjanya, jika mereka bekerja asal- asalan. Sebab jika ada pelanggaran, maka tentu persoalan ini akan dibawa ke rana hukum,” tegas para wakil rakyat itu.

Kendati pertemuan itu berlangsung alot, namun pada akhirnya 7 orang anggota DPRD Luwu dalam pertemuan itu, bersama PPK dan konsultan pengawas, serta perwakilan Gempur Bastem, sepakat untuk bersama- sama meninjau lokasi pelaksanaan proyek tersebut pada Sabtu (19/11/2016) siang, paling lambat pukul 11.00 Wita.

“Jadi karena kita semua sudah sepakat untuk bersama- sama meninjau lokasi proyek itu, sehingga diharapkan semua sudah harus berada di lokasi paling lambat pukul 11.00 Wita, Sabtu (19/11/2016) siang,” himbau Arifin saat memimpin rapat itu.

Meski demikian, sebelum pertemuan itu ditutup oleh Arifin Andi Wajuanna, Jendlap Gempur Bastem Parinding menyampaikan kepada para anggota DPRD saat itu untuk selalu mengawasi seluruh aktivitas pembangunan yang berjalan di Kabupaten Luwu pada umumnya, termasuk di Bastem.

Dalam forum itu, Parinding juga membeberkan jika Himpunan Mahasiswa Basse Sangtempe (HAM BASTEM) telah mendapatkan pengaduan dari masyarakat Desa Sinaji, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu terkait dengan pelaksanaan proyek irigasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Luwu dengan anggaran sekitar Rp 1 Milliar, yang menurut warga dikerjakan asal- asalan oleh kontraktor pelaksananya.

Meski demikian, Parinding mengakui jika laporan itu belum diinvestigasi oleh HAM BASTEM bersama sejumlah organisasi yang tergabung dalam Gempur Bastem.

“Akan tetapi dalam waktu dekat ini, kami akan membentuk tim investigasi untuk meninjau langsung lokasi proyek irigasi yang menggunakan system saluran pipa air itu,” tandasnya.

Terkait hal itu Parinding bersama rekan- rekannya meminta kepada anggota DPRD Luwu untuk memantau pelaksanaan proyek itu.

“Selaku wakil rakyat, wakil kami di lembaga pengawasan ini, kami meminta para dewan yang terhormat untuk mengawasi proyek itu,” pinta para pengunjukrasa itu.

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum HAM BASTEM Awaluddin Akib, Ketua SRMD Palopo Daud Rante Lundak, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Palopo Ardy Seru Palulun dan Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Rampi (IPMR) John Lee Gerozy, beserta kader- kader organisasi yang tergabung dalam Gempur Bastem.

Hadir pula anggota DPRD Luwu asal Bastem, Rusli Sunali dari Fraksi PPP, bersama 6 anggota DPRD Luwu lainnya. 

Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari puluhan personil anggota Polres Luwu, bersama sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Luwu. (William/RD)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.