.

.

.

Jumat, 18 November 2016

HMPS Bahasa Inggris Uncok, Gugat SK yang Diterbitkan Dekan FKIP

Aksi demonstrasi mahasiswa Uncok, menggugat SK yang diterbitkan Dekan FKIP.
Dilaporkan Oleh : Dermawan Setiawan

PALOPA, Tabloid SAR - Kehidupan kampus yang dinamis dan penuh progresif, membuat mahasiswa haruslah selalu memiliki nilai ketakwaan, ahklak, sehat, cerdas, inovatif, mandiri, demokratis dan berdaya saing.

Kampus merupakan salah satu institusi pendidikan yang turut bertanggung jawab dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan warisan para pahlawan di negara ini.

Olehnya itu, maka harus pula dituntut untuk mempersiapkan diri, yang sejalan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.

Hal tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, berbunyi bahwa ”tujuan pendidikan tinggi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa”.

Implementasi dalam pencapaian tujuan pendidikan tinggi yang berdasar pada Tri Dharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh pihak kampus dapat berupa kegiatan akademik dan kelembagaan. Karena sinergitas antara keduanya dapat memberikan ruang pengembangan wawasan, sosial, moral, Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Adapun kegiatan akademik dalam bentuk pengajaran di dalam kelas, seminar dan penelitian dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan akademisnya yang menjadi bekal untuk dibawa ketika terjun pada bidang tertentu sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka tekuni.

Sedangkan kegiatan kelembagaan atau organisasi kemahasiswaan sebagai wahana pengembangan wawasan umum serta pengetahuan sosial yang menjadi bekal atau dasar bagi mahasiswa untuk terjun dalam dunia masyarakat yang lebih kompleks.

Bentuk implementasi kegiatan kemahasiswaan yang ada saat ini umumnya adalah perkenalan dunia kampus, perkenalan dunia lembaga, pengembangan wawasan, skill dan mental serta kecakapan lain yang mampu mendukung mahasiswa untuk mengaktualisasikan segala potensi yang mereka miliki.

Ada sebuah analogi tentang sinergitas antara kuliah dan berorganisasi yang berbunyi ”kuliah tanpa berorganisasi bagai makan sayur tanpa garam”. Mungkin inilah salah satu analogi yang banyak memotivasi banyak mahasiswa untuk berorganisasi selama mereka kuliah.

Telah banyak kita temui orang-orang yang aktif di dunia organisasi, ketika mereka berstatus mahasiswa dan kini menjadi orang-orang besar di negeri ini, seperti Mantan Menteri Pendidikan Anis Baswedan.

Dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di kampus saat ini, terkadang mendapat hambatan baik berupa hambatan material ataupun hambatan lainnya. hal inilah yang terjadi pada salah satu lembaga di internal kampus Univ. Cokroaminoto (Uncok) Palopo.

Hal tersebut dialami oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Bahasa Inggris dan kadang pula disebut English Student Association (ESA) yang menaungi atau sebagai wadah untuk menampung aspirasi mahasiswa jurusan bahasa inggris.

Adapun hambatan yang muncul adalah berupa pemberian sanksi kepada beberapa pengurus HMPS Bahasa Inggris, maupun lembaga itu sendiri karena melakukan kegiatan diluar kampus.

Sanksi yang dikenakan tersebut adalah berisi beberapa butir keputusan antara lain : Pembekuan Lembaga, Sanksi Kelembagaan, Sanksi Akademik dan Pencabutan Fasilitas Beasiswa.

Penjatuhan sanksi ini mendapat berbagai macam respon dari kalangan mahasiswa yang ada di Uncok Palopo tersebut. Akhirnya beberapa kalangan mempertanyakan masalah mekanisme pemberian sanksi.

Halnya beberapa kalangan lainnya mempertanyakan mengenai kesesuaian jenis pelanggaran dan jenis sanksi sanksi. Adapula yang mempertanyakan mengenai kejelasan aturan yang mengatur pelanggaran dan jenis sanksi yang ada.

Menurut keterangan salah seorang mahasiswa yaitu, Jabal Nur mengatakan bahwa “pemberian sanksi ini kiranya masih perlu peninjauan karena ada hal-hal yang sifatnya masih perlu ditinjau kembali, misalnya regulasi pemberian sanksi tidak didahului dengan proses sidang atau jajak pendapat dengan pihak terkait, sesuai dengan keputusan Rektor Universitas Cokroaminoto Palopo No. 01/R/UNCP/III/2011 tentang Tata Tertib Mahasiswa univ. Cokroaminoto Palopo BAB IX “Tata Cara Pemberian Sanksi” pasal 10 poin 2 yang berbunyi “penjatuhan sanksi sedang oleh dekan dilakukan setelah mendengarkan keterangan pihak yang terkait dan ditetapkan dengan surat ketetapan.”

Artinya sebelum sanksi diberikan ada mekanisme yang dijalankan dan salah satunya adalah mendengarkan keterangan dari pihak yang terkait, yaitu mahasiswa dan pihak universitas.

Dalam pemberian sanksi tersebut kiranya ada beberapa pertanyaan yang timbul yaitu : 
1
Apakah benar mahasiswa melanggar aturan yang ada?
2
apakah mekanisme pemberian sanksi terhadap lembaga dan sejumlah mahasiswa telah sesuai dengan regulasi yang ada?
3
apakah jenis pelanggaran dan jenis sanksi yang diberikan telah sesuai dengan aturan yang ada?

Beberapa pertanyaaan tersebut kiranya masih perlu dibicarakan oleh semua pihak yang ada, baik mahasiswa ataupun pihak universitas.

Mengenai pihak mahasiswa yang terkena dampak dari penerbitan SK tersebut telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah yang telah ditempuh, yaitu:

1
Aksi demonstrasi terkait penerbitan SK sanksi tersebut, namun belum membuahkan hasil yang jelas, bahkan kurang mendapat respon dari pihak universitas.
2
Proses hearing atau dialog antara pihak mahasiswa dan universitas, namun pada proses hearing tersebut, pihak universitas masih enggan untuk membatalkan berlakunya SK tersebut.

Penerbitan SK yang berisi beberapa butir sanksi terjadi karena HMPS Bahasa Inggris atau ESA melakukan kegiatan English on Vocation di kawasan wisata Bukit Meli pada 07 - 09 oktober 2016.

English on Vocation ini merupakan program kerja tahunan dan telah dilaksanakan sejak terbentuknya HMPS Bahasa Inggris atau ESA. Kegiatan ini adalah wadah perkenalan lembaga kepada mahasiswa baru.

Setelah kegiatan tersebut selesai dan mahasiswa kembali aktif mengikuti kegiatan perkuliahan, secara tiba-tiba SK tersebut diterbitkan tanpa melalui proses pemberian teguran baik lisan maupun tulisan serta tidak melalui proses dialog sesuai dengan aturan yang mengatur hal tersebut. (*)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.