.

.

.

Jumat, 18 November 2016

Hukum Laut Bugis – Makassar, Menjadi Standar Hukum Maritim Internasional


Menurut mitologi Bugis pada umumnya meyakini legenda Sawerigading sebagai seorang tokoh mitos yang sangat memfenomenal dalam cerita rakyat secara turun temurun, tidak hanya Sulawesi Selatan (Sulsel) tapi juga di sebagian besar daerah di Nusantara ini.

Adapun Sawerigading ini, disebut-sebut sebagai figur sentral dalam mengangkat simbol kedigdayaan peradaban maritim Bugis pada era Kerajaan Luwu Purba. Hal mana dalam sejarah dunia, bahwa pelaut-pelaut Bugis sudah ditengarai telah mengelilingi dunia dari semenjak tahun 10.000 SM-8.000 SM.

Pada gilirannya peradaban maritim Bugis, sehingga disebut-sebut sebagai warisan peradaban maritim purba bagi sejarah umat manusia. Hanya saja peradaban maritim ini masih kurang mendapat perhatian dari kalangan ahli sejarah, akibatnya menjadi kurang muncul menjadi bahan pengetahuan populer.

Kemudian pada abad ke-17 M, lalu diformulasi dalam bentuk hukum laut, yang disebut dengan Undang-undang Malaka dan Hukum Laut Amanna Gappa. Undang-undang Malaka dibentuk pada masa Sultan Malaka, Muzzafar Syah (1445-1458) yang berlaku di sekitar Selat Malaka. Konon pula bahwa Sultan Malaka ini adalah juga keturunan bangsawan Bugis dari jalur silsilah Raja-raja Luwu.

Salah satu bagiannya, ‘Undang-Undang Laut’, memuat empat bagian penting. Bagian pertama, mengenai peranan nakhoda dan pegawai dalam kapal. Bagian kedua, berkenaan dengan keselamatan dalam kapal, tugas anak (awak) kapal, penyewaan dan penumpangan kapal dagang. Ketiga, antara lain mengenai hak nakhoda memiliki barang yang ditemui di laut. Keempat, menerangkan tentang kuasa nakhoda menghukum orang yang melawannya.

Pada tahun 1670, setelah daerah Wajo terlibat perang saudara yang berakhir dengan hancurnya daerah Wajo dan ibukotanya, Tosora, timbullah kelaparan sehingga sebagian besar orang Wajo mengungsi ke Makassar.

Hal ini disebabkan beras di Makassar berlimpah sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi, selain itu Makassar juga merupakan pelabuhan besar bagi perdagangan internasional.

La Pattelo Amanna Gappa adalah Matowa Wajo yang ketiga di Makassar dan menjadi Kepala perniagaan di Makassar sejak tahun 1697-1723.

Amana Gappa selalu berusaha untuk menghindarkan perpecahan dan persaingan di antara sesama sukunya yang hanya akan mengakibatkan kemunduran serta mendorong semangat persatuan di tengah berkuasanya kekuatan asing di lautan Nusantara.

Amana Gappa mengambil inisiatif membuat satu sistem hukum pelayaran dan perdagangan dan membukukannya di dalam lontar-lontar. Ia menginsyafi sedalam-dalamnya arti pelayaran dan perdagangan bagi orang Wajo.

Amana Gappa mengerti pelayaran dan perdagangan sebagai mata pencaharian yang pokok, dan tidak suka melihat persaingan diantara sesama sukunya yang hanya mengakibatkan kemunduran dan membuatnya mengambil inisiatif membuat satu sistem hukum pelayaran dan perdagangan dan membukukannya dalam bentuk kitab hukum pelayaran dan perdagangan.

Pada tahun 1676, Sultan Gowa mengundang para matowa (ketua) dan tokoh masyarakat yang dianggap berpengalaman dalam bidang pelayaran untuk berdiskusi. Mereka membicarakan aturan-aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi dalam pelayaran dan perdagangan.

Perundingan ini dipimpin oleh Amanna Gappa, Matowa Wajo, sehingga tradisi pelayaran yang lahir dari perundingan ini disebut hukum laut Amanna Gappa. Peraturan ini ditulis dengan bahasa Bugis yang terdiri dari 18 buku lontar.

Adapun buku lotar ini, kemudian dikenal dalam Bahasa bugis yang disebut “Ade Alloping-loping Bicarana Pabalue”, secara harfiah berarti “Aturan Pelayaran dan Perdagangan.”

Dalam hukum laut yang terdiri yang terdiri dari 21 pasal ini, beberapa bagian sangat rinci menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dalam pelayaran. Antara lain, cara berdagang dalam pelayaran, susunan birokrasi di kapal, syarat-syarat untuk menjadi nakhoda dan pembagian petak dalam kapal.

Termasuk memberikan istilah terhadap empat macam orang atau awak kapal : sawi tetap (kelasi tetap), sawi loga (kelasi bebas), sawi manumpang (kelasi menumpang), dan tommanumpang (orang yang menumpang kapal).

Hukum Laut Amanna Gappa lebih cenderung menganut konsep kebebasan berlayar di laut. Lebih lanjut, hukum Amanna Gappa juga telah mengatur hak dan kewajiban pemilik kapal dan anak buah kapal.

Konsep-konsep kepemilikan laut kemudian diadopsi oleh Hukum Laut Modern, yang dapat ditemukan dalam sejumlah konvensi internasional. Dasar dari Hukum Amanna Gappa ini kemudian diadopsi di Eropa dan sampai saat ini dipakai sebagai Hukum Maritim Internasional.

Pada tahun 1961 hukum ini masih diterbitkan di Makassar dan digunakan oleh para pelaut Bugis-Makassar sampai sekarang. 

(Sumber cerita rakyat Bugis: Grup Sempugi – Hamsa Nunchi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.