.

.

.

Jumat, 18 November 2016

Kades Sampeang Soroti Perambahan Hutan

Akibat Banjir, Timbulkan Kerugian Hingga Miliaran Rupiah

    
Kepala Desa (Kades) Sampeang, Sultan DS
LUWU, Tabloid SAR – Perambahan hutan yang marak di mana-mana, kadang menjadi penyebab timbulnya bencana banjir dan longsor pada setiap musim hujan. Akibatnya tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil hingga miliaran rupiah tapi tak jarang pula membawa tragedi bagi kemanusiaan.

Hal ini mendapat sorotan tajam dari Kepala Desa (Kades) Sampeang, Sultan DS di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan (Sulsel). Pasalnya, maraknya perambahan hutan di wilayah desanya, termasuk di wilayah Desa Kaili Kecamatan Suli Barat kabupaten Luwu, maka membuat Desa Sampeng senantiasa mendapat kiriman banjir bandang pada setiap musim hujan.

Menurutnya, bahwa hujan deras yang terjadi baru-baru ini, akibatnya desa kami dilanda banjir bandang yang menyebabkan sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan berat, seperti dua unit jembatan, jalanan, bendungan dan jaringan irigasi pun mengalami kerusakan berat. "Kerugian yang ditimbulkan hingga mencapai miliaran rupiah," akunya.

“Untung saja tidak ada korban jiwa yang dialami oleh masyarakat saya,” tutur Kades Sampeang, Sultan DS saat ditemui reporter Tabloid SAR, Senin lalu (31/10-2016) di rumahnya. “Saya sangat berharap agar aparat penegak hukum baik itu dari pihak kepolisian maupun itu dari pihak polisi kehutanan agar menindak para perambah hutan tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku,” tukasnya.

Dulu waktu saya pernah Kades Sampeang ini, tutur mantan anggota DPRD Kabupaten Luwu ini, tidak ada masyarakat yang berani masuk melakukan perambahan hutan. “Saya tidak habis pikir, setelah saya digantikan menjadi Kades, maka perambahan hutan menjadi marak, akibatnya kawasan hutan berubah fungsi menjadi lahan perkebunan liar, justru pelakunya pada umumnya adalah masyarakat dari luar Desa Sampeng,” beber Sultan dengan nada miris.

Masalahnya sekarang, lanjut ia menuturkan, bahwa kasus perambahan ini sudah tidak bisa lagi ditangani oleh pihak kami selaku pemerintah desa. Maka solusinya adalah hanya ada pada sistem penegakan hukum. Masalahnya, jika kasus perambahan hutan ini tetap dibiarkan, maka tragedi bencana alam akan semakin menjadi ancaman serius ke depan.”Kasihan kan, jika harus menunggu adanya jatuh korban jiwa dari masyarakat,” imbuh dia.

Paling-paling kami selaku pemerintah desa, sambung dia, hanya mencegah agar tidak terjadi perluasan areal perambahan hutan. “Hanya langkah itu yang kami bisa lakukan. Tapi jika tidak ada juga langkah tegas dari aparat penegak hukum, maka kita percuma saja melakukan langkah-langkah pencegahan,” terangnya.

Selain itu, lebih jauh Sultan DS menjelaskan, juga akibat maraknya perambahan hutan di desa tetangga, yakni Desa Kaili di Kecamatan Suli Barat adalah semakin memperparah kiriman banjir yang selalu melanda desa kami ini. “Sebenarnya, sumber banjir yang paling besar akibat berubah fungsinya kawasan hutan di Desa Kaili tersebut, jadi saya juga berharap agar hal tersebut dapat menjadi perhatian pihak aparat penegak hukum,” tandasnya.

Tuturnya lagi lebih lanjut, adanya bencana banjir yang kerap terjadi ini, tidak hanya merusak bangunan-bangunan infrastruktur kepentingan publik, tapi juga sangat merusak lahan pertanian masyarakat kami. “Kehidupan ekonomi masyarakat tidak bisa berkembang, jika begini terus jadinya. Maka percuma juga kita membangun infrastruktur, apabila hanya dirusak terus oleh kasus-kasus banjir,” kata Sultan DS dengan sedikit bernada tinggi.

Lalu ia menambahkan, jadi harapan saya hanya pada aparat penegak hukum, agar segera mungkin mengambil langkah-langkah penindakan yang semestinya. “Jadi apa yang saya kemukakan ini merupakan bentuk kegelisahan bagi masyarakat kami di Desa Sampeang ini, harapan dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan polisi kehutanan,” pungkas Kades Sampeang ini. (Ories/Rais).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.