.

.

.

Jumat, 18 November 2016

Kadis Tarkim : Karena TPA Belum Bertarap Sanitary Landfill/ Controlled Landfill

Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Kabupaten Wajo Drs HM Nasir MM.
WAJO, Tabloid SAR- Bupati Wajo Drs H Andi Burhanuddin Unru MM, sejak tahun 2009 lalu pasca dilantik menjadi orang nomor satu di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (SulSel) pada periode pertama hingga periode keduanya, tercatat sudah lima kali berhasil meraih penghargaan Adipura.

Penghargaan tersebut diraihnya berdasarkan hasil penilaian 71 item yang menjadi indikator yang ditentukan oleh tim penilai Adipura dari pusat.

Item yang menjadi indikator penilaian diantaranya, permukiman, toko, jalanan, pasar, rumah sakit, kantor, sekolah, drainase, perumahan, dan lain sebagainya. 

Selain itu, salah satu item yang menjadi indikator penting dalam penilaian adalah tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

“Alhamdulillah, selama dua periode kepemimpinan Pak Bupati, kita sudah berhasil meraih penghargaan Adipura,” ujar Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Kabupaten Wajo Drs HM Nasir MM.

Meski demikian, tahun ini Kabupaten Wajo tidak berhasil meraih piala Adipura. Pasalnya, TPA yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wajo saat ini belum bertarap Controlled Landfill, terang HM Nasir.

“Tahun ini kita tidak dapat penghargaan Adipura, karena TPA kita belum bertaraf Controlled Landfill dan masih menggunakan metode pengolahan sampah dengan sistem open dumping,” jelasnya.

Sementara, untuk membangun TPA yang menggunakan sistem pengolahan sampah dengan metode Controlled Landfill, anggarannya tidak sedikit karena harus membangun jembatan timbang, workshop, garasi, dan harus ada kantornya,” urai HM Nasir.

Sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam aturan tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa metode pemrosesan akhir sampah harus dilakukan secara Sanitary Landfill untuk kota besar atau metropolitan dan Controlled Landfill bagi kota sedang atau kecil, tambahnya.

“Demikian pula dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. Telah ditetapkan satu sasaran yang akan dicapai yakni peningkatan kualitas pengelolaan TPA, baik dengan sistem Sanitary Landfill maupun Controlled Landfill,” jelas HM Nasir.

Kendati demikian, anggaran diprioritaskan dulu untuk pelayanan masyarakat yang lebih mendesak, dan mengenai penghargaan Adipura nanti menyusul. Sedangkan langka alternatifnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya rama lingkungan, serta menjaga kebersihan kota secara berkesinambungan.

“Saya tidak berpikir piala Adipura dulu karena kendala anggaran, namun yang saya pikirkan adalah bagaimana kita melayani masyarakat secara maksimal, kemudian bagaimana menanamkan dalam pemahamannya akan pentingnya menjaga kebersihan kota dan pekarangan rumahnya masing-masing,” tandasnya. (Jeni/WM)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.