.

.

.

Kamis, 17 November 2016

Mungkinkah Peringatan Hari-Hari Penting dalam Bulan Oktober ini, Akan Menjadi Sumber Spirit Kebangsaan?

Negara Mestinya Menggusur Kemiskinan, Bukan Menggusur Rakyat Miskin

Perkasanya TNI di HUT-nya ke-71, namun tidak memiliki otoritas hukum untuk diterjungkan dalam medan perang melawan korupsi yang semakin masif di Negara Indonesia ini. Padahal kedaulatan negara sedang terancam oleh maraknya praktek-praktek korupsi pada berbagai lini kekuasaan secara terstruktural.

Oktober yang kita kenal dalam klender tahun masehi adalah bulan ke-sepuluh. Akan tetapi rupanya bahwa terdapat pula sederet peristiwa penting yang terjadi pada bulan ini, baik yang sifatnya berskala nasional maupun yang sifatnya berskala global. (Jelasnya lihat, box berita)

Namun yang sangat memfenomenal dalam sejarah nasional yang diperingati setiap tahun adalah Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober, Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasinal Indonesia (TNI) setiap tanggal 5 Oktober dan Hari Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober.

Adapun hari-hari peringatan nasional ini, maka mestinya menjadi moment untuk dijadikan sebagai spirit kebangsaan dalam mendorong gerakan “revolusi mental” bagi penyelenggara negara, untuk melawan kemiskinan rakyat tapi bukan justru untuk melawan rakyat miskin anak-anak bangsa sendiri .
Karena pada dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini didirikan, semata untuk membebaskan kehidupan rakyat dari praktek-praktek penindasan kekuasaan, salah satunya adalah dituntut untuk mampu “menggusur kemiskinan rakyat, bukan malah untuk menggusur rakyat miskin.”

Ironisnya, namun fenomena yang terjadi bahwa tidak sedikit dari pelaksanaan pembangunan tersebut adalah justru menggusur “rakyat miskin tapi bukannya menggusur kemiskinan”. Terlebih jika investor yang masuk menanamkan modalnya, maka lagi-lagi rakyat miskin yang harus jadi tumbal sebagai korban penggusuran.

Padahal masuknya investasi, baik itu sifatnya penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), mestinya pula dapat menjadi harapan bagi rakyat untuk dapat menggusur kemiskinannya agar mengubah nasibnya menjadi masyarakat yang sejahtera.

Jadi wajar jika muncul suara-suara sumbang, bahwa masih adakah pemerintahan rakyat di negeri ini. Atau memang pemerintah yang ada, sudah berubah fungsi menjadi agent bagi kepantingan investor. Terlebih lagi yang sifatnya berskala multinasional (kapitalisme, red) sebab rakyat dianggap tidak memberikan manfaat sama sekali.

Menurut para analis, bahwa arus masuk penanaman modal, khususnya yang sifatnya berskala korporasi (investor multinasional, red) adalah berbanding lurus dengan maraknya praktek-praktek korupsi pada tingkat elit-elit kekuasaan.

Faktapun membuktikan, bahwa ternyata dalil tersebut adalah mampu dijawab oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya, terkait adanya sejumlah pejabat elit kekuasaan yang tersandung kasus-kasus korupsi berskala korporasi.

Hal lain yang sedang santer muncul menjadi wacana publik adalah isu-isu komunisme, menyebut adanya kecenderungan atas bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Lalu apakah itu justru tidak semacam pengalihan isu untuk menutup-nutupi ketidak mampuan pemerintah dalam mendorong agenda-agenda pemberantasan korupsi?

Padahal yang sangat berpotensi menjadi bahaya laten adalah kasus-kasus korupsi, ketimbang paham-paham komunisme. Pasalnya, menurut rekam jejak sejarah umat manusia telah membuktikan, bahwa korupsilah yang senantiasa meruntuhkan sejumlah peradaban kuno. Sedangkan komunisme, justru membawa Rusia menjadi salah satu negara super power, halnya China malah muncul menjadi kekuatan ekonomi baru dunia. Padahal kedua negara ini adalah dikenal menganut paham-paham komunisme.

Jadi komunisme bukanlah semacam ancaman serius bagi kelangsungan sebuah peradaban, sebab itu adalah hanya sebuah paham (idiologi) yang belum tentu menganut prinsip-pinsip anti tuhan  (a-theis). Terlebih menurut sejarah nasional, bahwa PKI adalah disebut-sebut justru pernah memberikan andil terhadap perjuangan pergerakan kemerdekaan, bahkan juga disebut-sebut terlahir dari rahim salah satu Ormas Islam terkemuka di negeri ini.

Selanjutnya, jika kita berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Maka sepertinya pemerintahan sipil di era reformasi sekarang ini, nampaknya tidak mampu membersihkan dirinya dari praktek-praktek kotor yang disebut dengan istilah “korupsi” tersebut. Ironisnya pula, jika ada pejabat jujur malah justru disingkirkan dari ranah sistem kebijakan.

Apalagi pejabat aparat penegak hukum yang dinilai memiliki komitmen kuat untuk mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi, justru  dikriminalisasi dengan segala bentuk perekayasaan hukum. Miriskan jadinya, apabila kedaulatan negara sudah dikuasai oleh para mafioso politik bergaya kekuasaan yang bersifat korup, akibatnya semakin menimbulkan dampak buruk secara masif terhadap rasa keadilan rakyat.

Lalu muncul pertanyaan, bahwa sudah sejauh manakah makna dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila, HUT - TNI dan Hari Sumpah Pemuda dalam membangun spirit kebangsaan yang tekah didengang-dengungkan melalui gerakan revolusi mental, sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam bentuk program nawacita tersebut?

Mungkinkah masih ada asa bagi rakyat Indonesia, selaku pemilik negara ini yang sesungguhnya. Jika demikian halnya, kitapun sangat berharap dapat membangun suatu habitat kehidupan bernegara yang “berkesaktian”terhadap rasa keadilan rakyat agar dapat menjadikan warna“batik”atau arti kiasan dari“keragaman budaya” sebagai lokomotif demokrasi di bawah benteng pertahanan TNI.

Maksudnya, supaya negara kita ini dapat menjadi rumah yang indah bagi kehidupan “mahluk hidup” atau arti kiasannya adalah “hewan” agar dapat pula menjadi pengobat bagi “kesehatan jiwa” untuk kelak dikagumi oleh“mata se-dunia”.

Sesungguhnya Indonesia ini, bahwa jangankan Hak Azasi Manusia (HAM) yang sangat dijunjung tinggi, bahkan “Hak Asasi Binatang”sekalipun sangat dihormati, sebagai bentuk untuk menghindari terjadinya ”Peradangan” terhadap sendi-sendi kehidupan bernegara. Hal tersebut karena sudah terjalinnya toleransi antar umat beragama, sebab terciptanya kehidupan religi (santri, red) sebagai “dokter”dalam menangani munculnya potensi diskriminasi rasis.

Apalagi korupsi adalah sudah menjadi agenda global, sehingga menjadi perhatian serius bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengingat korupsi sangat menimbulkan dampak untuk menciptakan beragam penyakit yang bersifat sistemik dalam menciptakan rasa ketidakadilan sosial secara absolut.

Olehnya itu, maka harapan melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 ini, sehingga dapat mendorong “Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)” selaku penyelenggara birokrasi pemerintahan yang baik (good governance), dalam mengawal “Keuangan” negara yang efisian, efektif dan berakuntabilitas publik, demi wujudkan “Indonesia Hebat” dalam memanifestasikan kedaulatan rakyat yang seutuhnya.

Demikian ulasan editorail Tabloid SAR pada terbitan kali ini, dalam merefleksi persoalan-persoalan kebangsaan yang sedang mengalami distrosi sosial, suhubungan dengan mencuatnya isu-isu penistaan agama yang begitu kencang pada bulan Oktober ini.

Untuk itu pula, maka diucapkan selamat membaca rubrik-rubrik pemberitaan yang disajikan melalui Tabloid SAR ini. Jika ada dari pihak pembaca kurang berkenan dengan konten-konten pemberitaan pada terbitan edisi ini, diharap sangat kritikannya demi perbaikan ke depan.

Salam dari Redaksi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.