.

.

Monday, 21 November 2016

Setelah Didemo, Proyek Rabat Beton Jalan Poros Bonglo- Beuma di Bastem Utara Ditinjau Langsung

Dari kiri ke kanan : PPK dari Dinas Bina Marga Kabupaten Luwu Usdin, Anggota DPRD Luwu Rusli Sunali, Ketua DPRD Luwu Andi Muhrrir dan Taufik Konsultan Pengawas dari PT. Prima Tama, saat meninjau proyek rabat beton poros Bonglo- Beuma di Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sabtu (19/11/2016) siang.

Gempur Bastem : Kami Hanya Menuntut Kwalitas Pekerjaan

LUWU, Tabloid SAR- Berdasarkan hasil pertemuan di DPRD Luwu dengan sejumlah pihak terkait, ketika Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat Basse Sangtempe (GEMPUR BASTEM) menggelar aksi unjukrasa mempersoalkan kwalitas pekerjaan proyek rabat beton poros Bonglo- Beuma di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara (Bastura), Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (SulSel), pada Kamis (17/11/2016) siang.

Yang salah satu kesepakatannya dalam pertemuan tersebut adalah DPRD Luwu bersama Gempur Bastem dan PPK, serta Konsultan Pengawas proyek rabat beton poros Bonglo- Beuma, akan ditinjau bersama pada Sabtu (19/11/2016) siang.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua DPRD Luwu Andi Muharrir, didampingi Rusli Sunali dari Fraksi PPP dan Summang dari Partai PBB, bersama Usdin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Bina Marga Kabupaten Luwu, dan Taufik sebagai Konsultan Pengawas dari PT. Prima Tama, serta para pimpinan sejumlah organisasi yang tergabung dalam Gempur Bastem, meninjau langsung proyek rabat beton poros Bonglo- Beuma di Kecamatan Bastura, Kabupaten Luwu, Sabtu (19/11/2016) siang.

Selain itu, dua pejabat setempat juga hadir saat peninjauan proyek tersebut, yakni Camat Bastura Nasir Arifin dan Kepala Desa Bonglo Masdir.

Saat peninjauan berlangsung, para pekerja proyek tersebut tetap menjalankan aktivitas mereka seperti biasanya. Pengecoran jalan tetap berlangsung, karena pada dasarnya kunjungan sejumlah pihak terkait saat itu tidak mengganggu aktivitas para pekerja.

Di lokasi pelaksanaan proyek, tim gabungan yang meninjau saat itu mengamati secara cermat dan teliti proyek yang sudah 75 persen selesai dikerjakan saat itu.

Kepada Ketua DPRD Luwu Andi Muharrir yang didampingi dua orang anggota DPRD Luwu yakni Rusli Sunali dan Summang, para perwakilan Gempur Bastem selain menunjukkan beberapa titik pekerjaan yang dianggap bermasalah, mereka juga menunjukkan pinggiran tebing sepanjang jalan yang telah di rabat beton di lokasi itu.

Pak Ketua dan anggota dewan yang kami hormati, lihatlah bertapa pentingnya dibutuhkan drainase untuk saluran air sepanjang rabat beton ini, kata para perwakilan Gempur Bastem, sembari meminta kiranya pembuatan drainase itu dapat dianggarkan saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 mendatang.

Ketiga wakil rakyat itu, menanggapi usulan tersebut secara diplomatis. “Yaa nanti kami perjuangkan bersama di DPRD, kan ada Pak Rusli Sunali dan Summang  selaku orang Bastem di DPRD Luwu yang bisa membantu saya memperjuangkan usulan itu nantinya,” ujar Andi Muharrir.


Perwakilan Gempur Bastem, disaksikan PPK dari Dinas Bina Marga Kabupaten Luwu, Usdin (kiri) saat melakukan pemeriksaan ketebalan rabat beton poros Bonglo- Beuma di Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sabtu (19/11/2016) siang. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan ketebalan rabat beton pada sejumlah titik yang tidak sesuai bestek.

Dalam peninjauan bersama di lokasi proyek rabat beton poros Bonglo- Beuma tersebut yang dimuli dari STA nol dari arah perbatasan Kota Palopo, awalnya tidak ditemukan adanya penyimpangan besar ketika para peninjau masih berada pada STA 300 hingga STA 400.

Kesalahan yang ditemukan saat itu masih dapat ditoleransi. Namun ketika memasuki STA 500 sampai STA 700, ditemukan sejumlah kesalahan fatal dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Kesalahan fatal itu antara lain, ketebalan beton yang kurang dari 20 centi meter (Cm), dan juga kwalitas beton karena tidak menggunakan material sesuai dengan bestek.

PPK dan Konsultan Pengawas, bisa melihat langsung hasil pekerjaan CV. Acca Mediatama, apakah pekerjaan mereka sudah sesuai dengan bestek atau tidak. Lihat saja ketebalan betonnya yang sangat tipis dan tidak rata, ujar sejumlah perwakilan Gempur Bastem.

“Belum lagi kwalitas betonnya yang sangat diragukan kekuatan atau kemampuannya ketika menahan beban jika dilalui kendaraan bermuatan 4 hingga 5 ton karena selain menggunakan semen dan batu pecah (cipping- red) yang sangat minim, volume pekerjaan pada STA 500 hingga STA 700 sudah dapat dipastikan tidak sesuai dengan bestek,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Basse Sangtempe (PP- HAM BASTEM) Awaluddin Akib.

Menanggapi statemen tersebut, Usdin selaku PPK proyek tersebut meminta tanggapan para perwakilan Gempur Bastem. “Adik- adik dari Gempur Bastem, maunya apa,” ? tanya Usdin.

Pertanyaan tersebut ditanggapi secara spontan dan bersamaan oleh perwakilan Gempur Bastem.

“Keinginan kami sederhana dan kongkrit, yakni kami menginginkan kwalitas dan bobot pekerjaan sesuai dengan bestek,” kata para perwakilan Gempur Bastem yang hampir secara bersamaan menjawab pertanyaan PPK proyek itu.

Jika demikian, apakah pekerjaan yang dianggap bermasalah ini harus kita bongkar untuk diperbaiki atau bagaimana ? Tanya Usdin untuk kedua kalinya kepada para perwakilan Gempur Bastem.

“Itu terserah PPK dan Konsultan Pengawas, yang pasti kami mempersoalkan kwalitas dan volume pekerjaan,” jawab para perwakilan Gempur Bastem.

Menanggapi statemen itu, PPK dan Konsultan Pengawas menawarkan, bagaimana jika kekurangan volume pekerjaan pada STA 500 hingga STA 700 dikompensasi dengan menambah panjang rabat beton poros Bonglo- Beuma.

“Bagaimana jika kita kompensasi kekurangan volumenya dengan menambah panjang jalan yang harus dikerjakan CV. Acca Mediatama ? Misal kita suruh menambah 50 meter panjang jalan yang harus dikerjakan, karena beton sepanjang 200 meter yang adik- adik persoalkan tidak mungkin kita kali nol pekerjaannya, kalau itu tidak dibongkar untuk diperbaiki,” kata Usdin di amini oleh Taufik Konsultan Pengawas dari PT. Prima Tama.

Tawaran tersebut mendapat penolakan dari perwakilan Gempur Bastem, menurut mereka, pada prinsipnya memang kwalitas pekerjaan termasuk bobot dan volumenya yang menjadi tuntutan mereka. Namun jika hanya ingin dikompensasi dengan cara menambah 50 meter panjang pekerjaan, itu berarti masyarakat Bastem masih dirugikan, termasuk Negara.

“Kalau hanya mau ditambah 50 meter panjang pekerjaannya sebagai kompensasi atas kwalitas dan kekurangan volume pekerjaan, itu belum adil karena, pertama masyarakat Bastem termasuk Negara masih dirugikan dalam hal ini jika demikian solusinya. Kedua kwalitas jalan sekitar 200 meter panjangnya yang kami persoalkan, sudah bisa dipastikan tidak akan bertahan lama jika dilalui kendaraan bermuatan 4 hingga 5 ton beratnya,” sebut Daud Rante Lundak dari Serikat Rakyat Miskin Demokratik (SRMD).

Mana yang lebih menguntungkan jika semua pekerjaan yang tidak sesuai dengan bestek dibongkar, lalu dikerjakan kembali sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada ketimbang dikompensasi dalam bentuk menambah 50 meter panjang jalan yang harus dibeton oleh kontraktor ? tambah Daud dengan rada bertanya.

Daud menegaskan, bahwa jika kekurangan volume pekerjaan akan dikompensasi dalam bentuk menambah panjang jalan yang harus dikerjaan, setidaknya minimal 150 meter. Dan pemeliharaan selama 180 hari atau 6 bulan harus ditanggung kontraktor yang mengerjakan jalan tersebut. Baik itu jalan sepanjang 707 meter sesuai dengan kontraknya, juga termasuk penambahan volume jalan sepanjang 150 meter yang dianggap kompensasi itu,” tegasnya.

Gempur Bastem menegaskan, akan melaporkan kasus ini kepada pihak penegak hukum apabila ada kerugian Negara dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Untuk diketahui, Gempur Bastem adalah gabungan dari sejumlah organisasi antara lain, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Rampi (IPMR), HAM BASTEM dan SRMD.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada solusi pasti dalam penanganan dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek rabat beton poros Bonglo- Beuma di Kecamatan Bastura, Kabupaten Luwu yang dipersolkan Gempur Bastem.

Tawaran kompensasi untuk menutupi kekurangan volume dan kwalitas pekerjaan, dengan menambah 50 meter panjang rabat beton di lokasi itu, masih mendapat penolakan dari Gempur Bastem. (William)

  

No comments:

Post a Comment

.

.