.

.

.

Selasa, 15 November 2016

Setelah Keok Didemo, Manajemen PT. Vale Setujui 12 Poin Tuntutan Warga


Suasana perundingan antara perwakilan warga dengan managemen PT Vale Indonesia, di Sorowako tepatnya di Otuno Meeting Room Ontae Luwu, Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Lutim, Senin (14/11/2016)

Setelah di Demo, Management PT Vale Akhirnya Menyetujui Sejumlah Tuntutan Warga
LUTIM, Tabloid SAR- Warga Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Sulawesi Selatan (SulSel) pada 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia Tbk, yang meliputi Kecamatan Nuha, Towuti, Wasuponda dan Malili, menggelar aksi unjukrusa secara serentak di wilayahnya masing- masing, Senin (14/11/2016).

Dalam aksi tersebut para pengunjukrasa mengajukan sejumlah tuntutan dan protes antaralain, memprotes terbitnya peta tata batas wilayah kontrak karya PT Vale di Kabupaten Lutim, yang dinilai merugikan warga.

Selain itu warga juga protes tanah masyarakat yang tenggelam di Desa Loeha, Kecamatan Towuti, akibat pembangunan bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) milik PT Vale.

Lahan warga yang dilalui jalur pipa minyak milik PT Vale dari Pelabuhan Balantang Malili ke Plant Site Sorowako, juga dipersoalkan. Perusahaan raksasa asal Brazil itu diminta mengganti rugi lahan warga yang dilalui pipa minyaknya.  

Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan Corporate Sosial Responsibity (CSR) pengekspor biji Nickel itu, serta program penghijauan lahan pasca tambang, juga dipersoalkan warga.

Pengunjukrasa juga mendesak PT Vale, supaya tidak mengganggu lahan yang sudah digarap oleh petani. Termasuk didesak untuk menentukan batas-batas lahan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Hingga Senin (14/11/2016) malam, para pengunjukrasa masih tetap bertahan pada titik aksinya sebelum ada keputusan hasil perundingan perwakilan warga dengan management PT Vale.

Negoisasi antara perwakilan warga dengan menagemen PT Vale Indonesia, berlangsung sejak Senin (14/11/2016) sore hingga malam di Sorowako tepatnya di Otuno Meeting Room Ontae Luwu, Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Lutim.

Dalam perundingan yang berlangsung alot itu, para warga diwakili oleh perwakilannya dari masing- masing daerah pemberdayaan, sedangkan management PT Vale Indonesia diwakili oleh Vice President Corporate Affair PT Vale, Cory McPhee.

Bupati Lutim dan Wakil Bupati Lutim, HM Thoriq Husler dan Irwan Bachri Syam, serta  Kapolres Lutim AKBP Parojahan Simanjuntak bersama jajarannya, dan sejumlah anggota DPRD Lutim hadir dalam negoisasi tersebut.

Meski perundingan berlangsung alot namun pada Senin (14/11/2016) malam itu, Vice President Corporate Affair PT Vale Cory McPhee yang mewakili managemen PT Vale menyepakati 12 poin  dari beberapa tuntutan yang diajukan masyarakat dari 4 wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia di Kabupaten Lutim.

Selasa (15/11/2016) siang, para pihak terkait kembali bertemu di Aula Rujab Bupati Lutim untuk membicarakan langkah-langkah yang akan diambil untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah disetujui pada Senin (14/11/2016) malam ketika perunding berlangsung di Sorowako. (Dahlan/WM)

Vice President Corporate Affair PT Vale, Cory McPhee (kanan) menyerahkan 12 point kesepakatannya dengan warga yang telah ditandatanganinya, kepada Bupati Luwu Timur HM Thoriq Husler, di Sorowako, tepatnya di Otuno Meeting Room Ontae Luwu, Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Lutim, Senin (14/11/2016) malam

Ini Dia, 12 Point Hasil Perundingan antara Warga dengan Manajemen PT. Vale
1)  PT. Vale secara prinsip tetap berkomitmen akan melaksanakan kesepakatan yang telah difinalkan, yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan PT.Inco pada tahun 2010 oleh Tony Wenas dan Claudio Bastos.

2)  Perwakilan masyarakat yang diwakili oleh Andi Baso Mappaware meminta agar diberikan dokumen paska tambang dan Mr. Cory menyepakati akan memberikan dokumen tersebut selambat-lambatnya tanggal 17 Nopember 2016.

3)    Sepakat untuk membicarakan dan kemudian menyepakati hak-hak masyarakat atas kawasan pemukiman yang saat ini berada dalam wilayah kontrak karya PT. Vale Indonesia, Tbk (yang telah diamandemen tahun 2014). Pembicaraan terkait hal ini akan melibatkan masyarakat wilayah pemberdayaan PTVI dan pemerintah daerah Luwu Timur, dengan tetap melakukan survei lapangan, untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Kementerian ESDM sebelum difinalkan.

4)     a. Sepakat bahwa PTVI tidak akan menganggu dengan semena-mena dan merusak lahan/ kebun Merica warga yang saat ini telah ada dalam lokasi kontrak karya PTVI, sepanjang proses pada poin b) (pemetaan) tengah berlangsung.

b. Sepakat untuk membentuk tim bersama yang beranggotakan perwakilan PTVI, masyarakat wilayah pemberdayaan dan Pemerintah Daerah Luwu Timur untuk melakukan survey lapangan, pemetaan dan inventarisasi lokasi perkebunan Merica yang sudah ada dalam kontrak karya PTVI dikaitkan dengan perencanaan penambangan yang akan dilakukan oleh PTVI, termasuk aspek lingkungan. Apabila terdapat lokasi yang tumpang tindih, maka tim akan mencari solusi bersama.

c. Masyarakat sepakat tidak akan merambah/ membuka lokasi baru untuk kebun Merica di wilayah kontrak karya PTVI.

5) Sepakat akan melakukan pengukuran kembali HGB yang telah diterbitkan pada masa PT. Inco yang akan dilakukan oleh BPN atas permohonan PTVI, selambat-lambatnya pada bulan Desember 2016.

6) Sepakat untuk melakukan kajian lebih dalam sehubungan dengan mekanisme CSR.

7) Sepakat akan melakukan kajian kemudian membicarakan perihal :

a. Konflik masyarakat akibat operasional PTVI sehubungan dengan permasalahan tanah tenggelam di wilayah desa pesisir seberang danau Towuti dan Mahalona.

b. Ganti rugi jalur pipa minyak dari desa Harapan, Pongkeru, Pasi-Pasi dan Laskap Kecamatan Malili hingga Desa Lioka dan Asuli Kecamatan Towuti serta Desa Tabarano dan Balambano Kecamatan Wasuponda.

c. Konflik terkait lahan masyarakat yang dimanfaatkan oleh PTVI

8) Andi Baso Mappaware sebagai perwakilan masyarakat akan memberikan dokumen Fatwa Tata Guna Tanah kepada Mr. Cory untuk dipelajari lebih lanjut.

9) Membentuk tim bersama untuk mengetahui sejauh mana pendangkalan Danau Mahalona, dan Matano, serta pendangkalan Sungai Malili, yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan PTVI. Berdasarkan hasil kajian tersebut akan dicarikan solusi.

10) Dalam pengajuan IPPKH oleh PTVI ke Pemerintah Pusat sebelumnya harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada masyarakat dan harus mendapat rekomendasi Pemerintah Daerah Luwu Timur (sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku). Salinan dokumen permohonan IPPKH tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan perwakilan masyarakat.

11) PTVI berkomitmen akan transparan dan memperbaiki kembali mekanisme penyaluran dana CSR dalam tahun 2017. Sementara dana CSR tahun 2015 dan 2016 yang belum dicairkan akan dipelajari lebih lanjut dalam minggu ini.

12) PTVI sepakat akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses-proses dalam eksternal relations, berdasarkan masukan masyarakat. Termasuk kajian terkait wilayah desa yang belum masuk dalam wilayah pemberdayaan PTVI. (Dahlan/WM)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.