.

.

Rubrik

.

Selasa, 20 Desember 2016

Bupati Menilai Rusak Hutan Mangrove

Proyek pembangunan renjaca Jalan Baypass di Belopa ini, membuat berang Bupati Luwu HA Mudzakkar sebab merusak hutan mangrove. Kalangan Aktivis akan pertanyakan legalitas dokumen Amdalnya.
*) Aktivis Akan Pertanyakan Studi Amdal Proyek Jalan Ruas Pelabuhan Senga – Ulo–Ulo

LUWU, Tabloid SAR – Bupati Luwu Haji Andi Mudzakkar, pada Senin (21/11 –2016) lalu, gagal melakukan peletakan batu pertama (Ground Breaking) pada Proyek Pembangunan Jalan Ruas Pelabuhan Senga – Ulo–Ulo dan juga disebut dengan istilah Jalan Baypass Belopa.

Pasalnya, orang nomor satu di Kabupaten Luwu ini menilai bahwa hutan mangrove akan rusak, akibat proyek pembangunan jalan tersebut dianggapnya salah perencanaan dari awal. Maka dia pun meluapkan sasaran kemarahannya terhadap Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Luwu.

Bupati yang akrab disapa Andi Cakka ini, sangat kecewa melihat pelaksaanan proyek jalan ini karena menghantam hutan mangrove yang ada di sekamir laut. Padahal hutan mangrove masuk dalam program pelestarian pemerintah.

Andi Cakka menyampaikan, saya sangat kecewa kalau melihat ini jalanan, sudah menghantam hutan mangrove yang ada di sana, padahal itumi asrinya. Seandainya saya tahu begini, dari awal saya batalkan ini proyek," ujarnya dengan nada marah, sambil menunjuk ke arah pembangunan di hadapan seluruh para undangan yang hadir.

Lanjut dia menyampaikan, pantas dulu ini barang lama sekali dibahas di DPRD, mungkin karena banyak yang mau bagi-bagi tanah. “Pertanyaan saya, siapa yang punya tanah? Tidak ada yang punya," kata Andi Cakka dengan suara meninggi.

Menurutnya, bahwa dirinya tak ingin pembangunan di masa pemerintahannya yang tinggal kurang lebih dua tahun ini hingga merusak lingkungan. “Kegiatan pembangunan tidak boleh merusak lingkungan,” tegasnya tanpa sedikitpun menyurutkan kemarahannya.

Adapun kemarahan Andi Cakka saat itu, maka seketika itu membuat suasana pertemuan ini menjadi tegang. Sedangkan Kadis Bina Marga Luwu, Ridwan Tumbalolo hanya bisa tertunduk selama Andi Cakka meluapkan amarahnya.

Menyikapi kemarahan orang nomor satu di Kabupaten Luwu ini, nampaknya pula mendapat perhatian serius dari kelompok Ativis Pembela Arus Bawah.

“Sepertinya ada masalah serius yang sangat perlu didalami, sehingga Pak Bupati melontarkan kemarahannya, terkait proyek pembangunan jalan strategis Pelabuhan Senga di Belopa tersebut,” tutur Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah Rahmat K Foxchy, saat dimintai tanggapannya, pada Senin (28/11 –2016)

“Kemarahan Pak Bupati terhadap anak buahnya, apalagi diruang publik yang dihadiri undangan resmi pemerintahan dan juga diliput pula oleh sejumlah undangan, merupakan hal yang sangat tidak lazim,” tutur Rahmat K Foxchy.

Lanjut aktivis yang akrab disapa Ories ini, jika tidak ada hal yang bersifat prinsip yang dilanggar oleh anak buahnya, tidak mungkin Pak Bupati mengekspresikan kejengkelannya yang sangat luar biasa, sampai membatalkan peletakan batu pertama proyek tersebut, jika tidak ada kesalahan fatal terkait dengan pembangunan proyek jalan tersebut.

Apalagi dasar kemarahan Pak Bupati adalah menyangkut magrove, sambung aktivis yang selama ini dikenal mengungkap sederet kasus korupsi, itu jelas terkait lingkungan hidup.

Kata Bang Ories, jadi kami dari kalangan aktivis patut menelusuri lebih lanjut, bahwa apakah proyek ini sudah dilengkapi keabsahan dokumen dari instasi pemerintah terkait. “Terlebih lagi yang diuruk (ditimbun, red) itu adalah sudah wilayah perairan laut,” imbuh dia.

Tuturnya lebih lanjut, sebab ada beberapa tahapan yang mesti dilalui untuk mendapatkan izin reklamasi, salah satunya adalah tahapn studi Amdal. Kata dia, jika tahapan itu tidak ada, maka patut dikatakaan bahwa proyek pembangunan jalan ruas Pelabuhan Senga – Ulo–Ulo diduga kuat melanggar hukum.

Menurutnya, jadi hal ini, kami dari kalangan aktivis akan melakukan penetelaan lebih lanjut dasar hukumnya, apa sudah memenuhi syarat legal sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Pokoknya, tandas Bang Ories, kami akan pertanyakan hasil kajian studi Amdal Proyek Pembangunan Jalan Ruas Pelabuhan Senga – Ulo–Ulo tersebut. “Sebab inilah inti dari semua tahapan sebagai syarat untuk diterbitkannya izin reklamasi,” tukasnya.

. Hal ini sangat perlu disikapi, sambung Bang Ories, sebab pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan adalah harus pula dituntut untuk berwawasan lingkungan. “Jadi ini harus menjadi perhatian serius, supaya tidak timbulkan preseden buruk bagi lingkungan ke depan,” paparnya.

Tentunya kami dari kalangan aktivis sangat mendukung pelaksanaan proyek pembangunan jalan ruas Pelabuhan Senga – Ulo–Ulo, untuk mewujudkan Kota Belopa yang sifatnya bervisi modern ke depan.
Namun harus pula dipahami bahwa sebuah proyek yang sifatnya dalam bentuk kegiatan reklamasi atau menimbun wilayah perairan laut, maka seharusnya pula dilengkapi dengan legalitas perizinan yang lengkap.

Kemudian ia menambahkan, “untuk menyikapi hal ini, maka kami akan segera menyurati para pemangku kebijakan terkait proses penerbitan izin reklamasi hingga pada pemerintah pusat. “Maksudnya, supaya legalitas atas proyek reklamasi ini menjadi terang benderang agar tidak menjadi isu liar di ruang publik,” kunci Rahmat K Foxchy. (Tim Lipsus)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.