.

.

.

Senin, 12 Desember 2016

DPRD Kabupaten Luwu Sahkan OPD Baru, Bupati : Pejabatnya Akan Segera Dilantik

Ismail Ishak Harapkan Lelang Jabatan


LUWU, Tablid SAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu , pada Oktober 2016 lalu, akhirnya mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Organisasi Perangkat Darah (OPD) sejumlah 35 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Andi Muharrir saat dikonfirmasi melalui hubungan telepon selulernya, Selasa malam (14/11-2016) mengatakan, setelah disahkannya OPD ini, diharapkan kepada bupati agar segera membuat keputusan bupati tentang penetapan Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah (STOK)-nya pada setiap SKPD yang telah disahkan Raperda-nya menjadi Perda tersebut.

Andi Muharrir, saat itu mengaku sedang bersiap-siap untuk berangkat ke Makassar, lanjut menyampaikan, bahwa terpenting lagi disini agar bupati juga secepatnya melantik pejabat yang berkompeten untuk mengisi SKPD dan jajarannya yang telah dibentuk ini.

Hal tersebut, sambung politisi Golkar yang satu ini, alasan kita agar bupati segera SK dan melantik pejabatnya supaya tidak menimbulkan masalah pada pembahasan APBD tahun 2017 depan.

Lalu dia menambahkan, terlebih lagi untuk menggerakkan penyelenggaraan pemerintah daerah, menurut Tupoksinya masing-masing. “Namun tak kalah pentingnya disini, bahwa bagaimana pelayanan publik dapat berjalan dengan normal,” tandas Andi Muharrir.

Adapun daftar OPD Pemkab Luwu yang baru disahkan DPRD Kabupaten Luwu tersebut, jelasnya lihat (boks berita).

Menyikapi hal tersebut, Bupati Luwu, HA Mudzakkar mengatakan bahwa OPD yang kita bentuk ini adalah sudah dilengkapi dengan STOK. “Jadi itu jelas kita akan segera tindaklanjuti untuk diisi jabatannya mulai dari eselon II hingga di bawahnya,” tuturnya dengan singkat.

Sedangkan Kabag Hukum Setda Luwu, Ahyar Kasim saat dikonfirmasi tentang nomor Perda OPD baru tersebut, dari balik handphonenya ia menuturkan bahwa belum dinomor sebab baru mendapat persetujuan verifikasi dari Biro Hukum dan HAM Pemprov Sulsel.

Saat ditanyakan harapannya atas disahkannya Perda OPD baru ini, Ahyar sangat berharap agar kwalitas pelayanan publik semakin membaik. Kata dia, para birokrat yang menjabat dalam OPD baru ini, nantinya dalam melaksanakan Tupoksinya supaya senantiasa berstandar pada ketentuan regulasi hukum yang berlaku.

Menurutnya, bahwa maraknya kasus korupsi yang terungkap di Luwu selama ini, itu karena tidak mengacu pada peraturan regulasi yang berlaku, khususnya dalam hal penanganan sistem tata kelola anggaran.

“Harapan saya juga agar melalui OPD baru ini, ke depannya tidak lagi ada pejabat Luwu yang tersangkut kasus-kasus hukum, sebab pejabat yang dilantik pada setiap jenjang STOK adalah para birokrat yang memang dipandang berkompeten dan berintegrias tinggi serta lebih memiliki rasa malu yang tinggi pula,” ujarnya, sembari tertawa dari balik handphonenya.

Hanya saja Ahyar agak sedikit bernada miris, sebab bidang kehutanan dan pertambangan itu ditarik ke tingkat pemerintah provinsi. Kata dia lagi, wilayah kita di Luwu inikan punya hutan yang luas, lalu seperti apa efektivitas pengawasannya nanti apabila ditangani pada tingkat provinsi.

Selain itu, sambung dia, tentunya pelayanan tentang kebutuhan hasil-hasil hutan oleh masyarakat akan semakin jauh dan akan membutuhkan ongkos transportasi yang lebih besar, sebab harus pula berurusan di Makassar.

Hal yang sama juga terjadi pada bidang pertambangan, Ahyar menambahkan, terlebih galian golongan c. Itu tentunya akan berdampak pada naiknya harga material bangunan seperti batu, pasir dan krikil serta timbunan yang semakin dirasakan oleh masyarakat.

“Jadi hal itu, tentunya akan berdampak pada masyarakat yang ingin membangun, akibat tingginya ongkos transportasi pengurusan tambang di tingkat provinsi di Makassar. Karena jelas harga-harga material kayu atau galian golongan c akan dikompensasi pula para pengusaha pada bidang ini dengan cara menaikkan harga,” paparnya.

Terkait dengan hal ini, maka kalangan pemerhati kebijakan publik pun meminta agar Bupati Luwu, HA Mudzakkar saat melantik pejabat yang dilantik menjadi pimpinan pada OPD yang baru dibentuk ini, supaya melalui proses lelang jabatan. Salah satunya adalah Ismail Ishak, selaku Koordinator Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL) di Kabupaten Luwu.

Menurut Ismail Ishak, idealnya lelang jabatan supaya pejabat yang memimpin OPD di lingkup Pemkab Luwu adalah betul-betul berkompeten pada bidangnya. “Ya, tempatkanlah pejabat pada posisinya yang tepat menurut prinsip-prinsip the right man in the right place” tuturnya.

Lalu dia menambahkan, apalagi lelang jabatan sudah menjadi perintah undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negara, red). “Itu wajib dilaksanakan oleh Pak Bupati, apalagi sudah ditegaskan pula oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” tandas Ismail Ishak.

Sesuai informasi yang dihimpun reporter Tabloid SAR di Belopa, bahwa belum ada kepastian apakah pejabat eselon II yang saat ini masih pada posisinya sebagai Kepala SKPD akan masih diberikan kesempatan untuk memimpin OPD yang baru dibentuk ini. Karena berkembang pula informasi, jika ada juga camat yang bakal naik kelas untuk menduduki jabatan eselon II.

Adapun pembentukan OPD ini sendiri adalah mendasari ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam PP itu dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (Ories/Jr)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.