.

.

Wednesday, 21 December 2016

Pemkab Wajo Gelar Rakor dan Evaluasi Kinerja Desa

Suasana Rakor dan Evaluasi Kinerja Desa di Gedung PKK Kabupaten Wajo, Rabu (16/11/2016).
WAJO, Tabloid SAR- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel), melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Wajo, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Kinerja Desa di Gedung PKK Wajo, Rabu (16/11/2016).

Rapat tersebut dihadiri para Kepala Desa (Kades) dan Lurah, serta Camat se Kabupaten Wajo.

Rakor itu, selain dihadiri jajaran pemerintah tingkat desa dan kelurahan, serta pemerintah kecamatan, juga dihadiri pula Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) se Kabupaten Wajo.

Saat membuka kegiatan tersebut, Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru meminta, pihak BPMPDK Kabupaten Wajo untuk mengkaji ulang gaji BPD serta para staf pemerintah pada tingkat desa guna meningkatkan kinerja mereka.

“Melalui tempat ini saya meminta Kepala BPMPDK untuk mengkaji ulang gaji para BPD dan aparat desa se Kabupaten Wajo,” imbuh Andi Burhanuddin disambut riuh tepuk tangan para Kades yang hadir dalam Rakor itu.

Dalam rapat tersebut sejumlah Kades yang hadir mempertanyakan kenaikan gaji mereka.

“Kami berharap Pemkab Wajo dapat menyesuaikan gaji kami sesuai dengan gaji Kades di Kabupaten lain yang ada di Sulsel, karena hampir semua desa di Sulsel gajinya sudah sekitar empat jutaan rupiah perbulannya,” ujar beberapa Kades dalam rapat tersebut.

Menanggapi pernyataan para Kades yang meminta gajinya dinaikkan dari Rp 2,1 juta menjadi Rp 3 juta perbulannya, Kepala BPMPDK Kabupaten Wajo Syamsul Bahri, menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dulu dengan pihak pengelolah keuangan daerah.

“Soal kenaikan gaji Bapak/Ibu Kades, akan kami kaji dulu dengan pihak pengelola keuangan daerah, karena kenaikan gaji Kades, otomatis akan menambah beban APBD kita. Sehingga anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana, tentu pula akan ikut dipengaruhi oleh kenaikan gaji itu nantinya,” jawab Syamsul Bahri dengan rada diplomatis.

Dalam rapat tersebut, Syamsul Bahri juga menghimbau agar para Camat se Kabupaten Wajo, meninjau kinerja Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di masing-masing wilayahnya, agar kinerja mereka dapat terukur dan diharapkan pula, tingkat kedisiplinan UPK dapat tumbuh, serta semangat motivasi kerja mereka dapat meningkat secara maksimal melalui pengawasan para Camat.

Selain meminta para Camat untuk meninjau kinerja UPK, Syamsul Bahri juga meminta Inspektorat Kabupaten Wajo untuk mengaudit dana UPK, progres dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) demi pencapaian kinerja yang maksimal, bersih dan transparan,” himbaunya. (Jeni/WM)

No comments:

Post a Comment

.

.