.

.

Saturday, 31 December 2016

Peringatan HAKI 2016, di Balik Mandulnya Pemberantasan Korupsi

Polres Palopo Kembali Tidak Menunjukkan Prestasi Sama Sekali

PALOPO, Tabloid SAR - Korupsi sudah merupakan agenda global yang mesti diberantas, sebab sangat berpotensi untuk dapat menghancurkan sebuah peradaban umat manusia. Hal inilah sehingga masyarakat dunia memperingatinya dalam bentuk Hari Anti Korupsi Internasional dan juga disebut HAKI.

Akibat begitu berbahayanya korupsi bagi peradaban umat manusia, sehingga Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang anti (perang) terhadap korupsi, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah Uniten Nation Convention Againts Corruption, pada tanggal 11 Desember 2003. Kemudian ditetapkan sebagai HAKI dan setiap tahun diperingati di seluruh penjuruh dunia.

Sedangkan Indonesia yang merupakan bagian dari peradaban global, pun telah meratifikasi konvensi PBB tentang anti korupsi ini. Hal tersebut, sebagaimana yang ditandatangani oleh Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra telah bertindak sebagai wakil Pemerintah RI, pada tanggal 18 Desember 2003 di New York.

Pada dasarnya, Indonesia rupanya lebih maju untuk bersikap terhadap dampak bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi, ketimbang PBB. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Lalu dikuatkan dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kemudian UU ini dilakukan perubahan menjadi UU No 20 tahun 2001. Jadi dalam ranah penegakan supremasi hukum, maka setiap tersangka korupsi sehingga diterapkan dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Untuk mengembangkan langkah penyelidikan terkait dengan kasus-kasus kejahatan korupsi tersebut, maka diterbitkan pula UU No 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut, tak lain sebagai bentuk untuk lebih mempertajam agenda-agenda program pemberantasan korupsi di negara kita ini.

Meskipun UU tentang tindak pidana pencucian uang ini, tidak selamanya pula diterapkan dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Mengingat UU ini, pun juga dapat diterapkan pada kasus-kasus tindak pidana khusus lainnya.

Kendati sudah sederat UU sebagai dasar hukum untuk diterapkan dalam menangani agenda-agenda pemberantasan korupsi. Namun fenomena korupsi masih saja begitu massif menggerogoti sistem penyelenggaraan pemerintahan di negara kita ini.

Padahal sudah sederet pejabat di tingkat pusat hingga pada tingkat desa telah dijerat dengan kasus-kasus korupsi, akan tetapi nampaknya belum dapat memberikan efek jerah (shock therapy) untuk dapat meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan terhadap negara.

Apalagi akhir-akhir ini, ada kesan pihak aparat penegak hukum justru semakin mandul dalam melakukan pengusutan kasus-kasus korupsi. Khususnya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat diharapkan sebagai garda terdepan dalam mengungkap kasus kasus korupsi berskala jumbo. Namun oleh berbagai kalangan, justru menilainya hanya mampu mengusut dugaan korupsi kelas ecek-ecek.

Apalagi pihak Kejaksaan dan Polri, untuk tahun 2016 ini adalah belum nampak memberikan ekspektasi kuat terhadap upaya-upaya pemberantahan korupsi. Padahal isu-isu korupsi begitu memfenomenal dalam ranah pemerintahan hingga pada tingkat desa.

Hal tersebut, maka patut dikatakan bahwa melalui peringatan HAKI 2016 ini, di balik itu nampaknya aparat penegak hukum terkesan begitu mandul dalam melakukan langkah pemberantasan kasus korupsi.

Kendati demikian bahwa melalui tahun 2016 ini, maka patut untuk mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Wajo.

Tanpa terkecuali untuk mengapresiasi kinerja pihak Polres Luwu, Luwu Timur dan Wajo, sebab dari penyidikannya pula sehingga dapat mengungkap kasus korupsi pada wilayah hukumnya masing-masing.

Nampaknya, Polres Palopo kembali tidak menunjukkan prestasi sama sekali dalam mengusut kasus korupsi. Padahal isu-isu korupsi tak kalah pula menjadi perhatian publik di kota yang bermotto “Idaman” ini.

Untuk itu, melalui peringatan HAKI 2016 ini, maka sangat diharapkan dapat menjadi spirit dan motivasi untuk lebih mengemban amanat negara yang bersifat progresif dalam mengusut kasus-kasus korupsi.

Pasalnya, bahwa program pemberantasan korupsi tidak harus menunggu untuk didorong-dorong melalui aksi demonstrasi dari komponen masyarakat sipil pemerhati korupsi. Tidak mestinya pula menunggu untuk disoroti melalui pemberitaan media massa atau menunggu dilaporkan oleh kalangan aktivis LSM.

Hal tersebut, karena kasus korupsi adalah bersifat extra ordinary crime, maka aparat penegak hukum yang berwenang wajib melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan masyarakat, sebab korupsi bukan delik aduan.

Jadi aparat penegak hukum adalah memiliki kewenangan yang bersifat mutlak untuk mengusut setiap dugaan korupsi yang sudah diatur menurut perundang-undangan berlaku, terlebih lagi jika sudah menjadi perhatian publik.

Harapan masyarakat pemerhati korupsi, baik di Luwu raya maupun di Toraja dan Wajo agar aparat penegak hukum (Kejaksaan/Polri) supaya lebih memiliki niat, kemauan dan itikad baik untuk terus mengusut kasus-kasus dugaan korupsi pada wilayah hukumnya masing-masing.

Meskipun berkali-kali didorong dengan aksi demonstasi dan didukung oleh sorotan pemberitaan media massa, jika tanpa ada niat, kemauan dan itikad baik dari aparat penegak hukum berwenang, maka jangan pernah berharap agenda pemberantasan korupsi hanya dapat berjalan dengan baik.

Karena kata kunci atas berjalannya program pemberatasan korupsi adalah integritas yang didasari oleh niat, kemauan dan itikad baik dari aparat penegak hukum itu sendiri. Apalagi jika didukung oleh masyarakat yang memang sudah sadar bahwa betapa bahayanya korupsi bagi kelangsungan sebuah peradaban.

Sekedar untuk diketahui bahwa peringatan HAKI 2016 secara nasional ini adalah dipusatkan di Jambi. Sementara menurut pantauan Tabloid SAR, dimana peringatan HAKI tahun ini, untuk di Kota Palopo diwarnai dengan aksi demonstrasi mahasiswa, menuntuk sejumlah kasus-kasus korupsi yang dianggap mangkrak penanganannya selama ini.

Sedangkan pihak Kejari Luwu sebar stiker tentang kampanye anti korupsi, masiriki Korupsi yang artinya maluki korupsi, bertuliskan “Masiriki Korupsi” artinya “Malulah Korupsi” yang dipimpin langsung oleh Kajari Luwu,Gede Edi Bujanayasa SH.MH. (Ories/Has/Elyas).

No comments:

Post a Comment

.

.