.

.

Rubrik

.

Sabtu, 31 Desember 2016

Terkait Korupsi ADD dan Dana Desa, Seorang Camat Terjaring Tim Saber Pungli Kepolisiaan


Camat Tidak Mau Tandatangan Dokumen Pencairan Dana, Jika Tidak Ada Setoran Uang Pelicin

Surabaya, Tabloid SAR – Triliunan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahun melalui APBN, untuk maksud mengakselerasi pembangunan infrastruktur pedesaan. Namun tidak terlepas pula yang menuai masalah, hingga tersangkut kasus korupsi.
Jadi semenjak dikuncurkannya dana desa pada tahun 2015, maka sudah sederet kepala desa yang diproses melalui kasus tindak pidana korupsi (Tipikor). Modusnya antara lain melakukan penggelembungan anggran kegiatan proyek atau melakukan kegiatan fisik infrastruktur yang menyalahi bestek, dan ada pula praktek-praktek manipulasi dana desa, sampai dalam bentuk kegiatan yang bersifat fiktif.
Nampaknya pula muncul modus pungutan liar (Pungli), baik terhadap alokasi dana desa (ADD) maupun terhadap dana desa itu sendiri. Seperti yang menjerat Camat Kedundung berinisial AJ di Sampang, Jawa Timur, tersangkut korupsi ADD dan dana desa dengan modus Pungli.
Keterlibatan AJ berdasarkan pengakuan KH di hadapan penyidik Polda Jawa Timur. KH adalah pegawai Kecamatan Kedungdung, Senin (5/12-2016) terjaring Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Polda Jawa Timur.
Saat gelar perkara kasus ini, Selasa (13/12-2016) hasilnya penyidik menetapkan AJ sebagai tersangka. Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah mengantongi dua alat bukti cukup yang menunjukkan keterlibatan AJ dalam pungli alokasi dana desa dan dana desa di Kecamatan Kedungdung. AJ dijerat dengan Undang-Undang Tipikor.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera kepada wartawan di Markas Polda Jawa Timur, Rabu (14/12- 2016). “Penyidik sedang menyiapkan surat panggilan terhadap AJ untuk diperiksa sebagai tersangka,” tuturnya.
Barung mengatakan penangkapan itu terkait dengan pemotongan ADD dan dana desa untuk 18 desa di Kecamatan Kedungdung. Dari 18 desa tersebut, baru 10 desa menyetor. Sepuluh desa itu adalah Desa Rabasan, Kramat, Nyeloh, Pajeruan, Batoporo Barat, Delaman, Moktesareh, Kedungdung, Batoporo Timur dan Palenggiyan.
Untuk diketahui bahwa tim Saber Pungli Polda Jawa Timur, awalnya melakukan operasi tangkap tangan terhadap KH, Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan Kedungdung di halaman Bank Jatim Sampang. Selain KH, polisi menahan enam orang lain yang diduga terlibat. Dari mereka, polisi menyita uang senilai Rp 1,5 miliar.
Pada dasarnya Pungli ADD dan dana desa, sudah menjadi fenomena tersendiri dan nampak masif terjadi di mana-mana di negara ini. Isu adanya camat tidak mau menandatangani berkas-berkas dokumen pencairannya, jika tidak disiapkan uang pelicin.
Adapun praktek-praktek seperti ini, cukup dikeluhkan oleh kepala desa maupun panitia pengelola dana desa, termasuk di wilayah Luwu Raya ini. Hanya saja Tim Tim Saber Pungli Kepolisian pada wilayah ini belum efektif dalam melakukan operasi, sehingga praktek-praktek Pungli terhadap ADD dan dana desa masih menjadi isu liar di ruang publik. (****)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.