.

.

.

Senin, 02 Januari 2017

Awal 2017 Sekda Torut, Tetap Dieksekusi Tanpa Menunggu Putusan PK

Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja (Tator) Jaka Suparna, SH, menandatangani Berita Acara Lounching Program Jaksa Sang Maneta (Jaksa Teman Kita- red) di Saksikan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Bupati Tator Nicodemus Biringkanae, Kapolres Tator AKBP Arief Satryo, Dandim Tator Letkol CPN Jimmy Sirait bersama sejumlah pejabat Pemprov Sulsel, pada puncak acara Lovely December 2016, Kamis (29/12/2016) siang.
Kajari Tator : Setelah Perayaan Natal dan Tahun Baru 2017, Terpidana Korupsi Lewaran Rantela’bi’ akan Dieksekusi

TORAJA, Tabloid SAR- Setelah, perayaan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 Tim Eksekusi Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Tana Toraja (Tator) di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara (Torut), Sulawesi Selatan (Sulsel), akan mengeksekusi Terpidana korupsi Drs. Ek. Lewaran Rantela’bi’, MH yang saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Torut.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tator, Jaka Suparna, SH, saat dikonfirmasi oleh Tim Redaksi Tabloid SAR, seusai mengikuti acara puncak perayaan Lovely December 2016 di Pelataran Taman Rakyat Kolam Makale, Kabupaten Tator, pada Kamis (29/12/2016) siang.

Menurut Jaka bahwa Terpidana Korupsi Lewaran Rantela’bi’ akan dieksekusi pada awal tahun 2017 setelah perayaan Natal dan Tahun Baru 2017.

“Kami akan tetap mengeksekusi Terpidana Lewaran Rantela’bi’ dalam waktu dekat ini, tepatnya seusai perayaan Natal dan Tahun Baru 2017. Tim Eksekusi Kejari akan mengeksekusi yang bersangkutan tanpa harus menunggu Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI),” kata Jaka.

Jaka menambahkan bahwa penundaan pelaksanaan eksekusi terhadap Terpidana Lewaran beberapa bulan terakhir pasca Kejari Tator  dan Cabang Kejari Tator di Rantepao menerima petikan Putusan MARI Nomor : 396K/PID.SUS/2016, tertanggal 3 Oktober 2016, itu hanya karena dua factor.

Kedua factor itu antaralain, factor koordinasi teknis dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), dan aparat keamanan dalam rangka pelaksanaan eksekusi, serta factor kearifan lokal.

Faktor koordinasi, dengan Kejagung dan aparat keamanan semuanya lancar-lancar saja tinggal mau difinalkan. Namun factor kearifan lockal, dalam rangka menghadapi perayaan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017, itu yang sedang kita tunggu momennya berlalu.

“Kan pelaksanaan eksekusinya bisa jadi terkendala jika kita mengabaikan factor kearifan lokal, jika tokoh sekelas Pak Sekda Torut (Lewaran Rantela’bi’- red) kita eksekusi dalam masa- masa perayaan Natal dan penyambutan Tahun Baru 2017,” ujar Jaka sembari mengatakan usai perayaan kedua momentum itu, Tim Eksekusi yang dibentuk Kejari setempat akan melaksanakan eksekusi dengan meminta bantuan aparat keamanan.

Untuk diketahui, Majelis Hakim Agung pada  MARI yang diketuai oleh Prof. DR. Krisna Harahap, SH, MH, mengabulkan Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabang Kejari Makale di Rantepao, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 100/Pid.Sus/2014/PN.Mks, tertanggal 24 Juni 2015”.

Putusan MARI ber-Nomor Register : 396 K/PID.SUS/2016, tertanggal 3 Oktober 2016, Majelis Hakim Agung MARI menjatuhkan vonis bersalah terhadap Lewaran Rantela’bi’.

Dalam amar putusan tersebut menyatakan, “Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabang Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 100/Pid.Sus/2014/PN.Mks, tertanggal 24 Juni 2015”.

Selain itu, dalam putusan tersebut juga ditegaskan bahwa, “Terdakwa Lewaran Rantela’bi’ dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama- sama”.

Dalam putusan itu, Lewaran Rantela’bi’ juga divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta, subsidair 4 bulan penjara.

Pada Senin, (31/10/2016) lalu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tator, Siswandi, SH, mengatakan Petikan Putusan Terpidana Lewaran Rantela’bi’ dikirim dari MARI kepada Pengadilan Tipikor di Makassar, pada Rabu (26/10/2016), kemudian diteruskan oleh Pengadilan Tipikor Makassar kepada Kejari Tator dan baru diterima pada Senin (31/10/2016).

Sebelumnya, Kepala Cabang Kejari (Kacabjari) Rantepao, Abdul Rachmat, SH, MH, saat dikonfirmasi Tim Redaksi Tabloid SAR, pada akhir Okber 2016 lalu, mengatakan bahwa pada Selasa (01/11/2016) pihaknya akan menerbitkan Surat Perintah Ekseskusi terhadap Terpidana Lewaran Rantela’bi’.

Abdul Rachmat, juga membeberkan jika Terpidana Lewaran Rantela’bi’, diminta menyerahkan diri untuk dieksekusi pada Kamis, (03/11/2016).

Namun hingga kini Terpidana korupsi Lewaran Rantela’bi’ yang dinyatakan terbukti mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 101 juta, saat pembebasan lahan RSUD Pratama sebesar Rp 3,5 miliar melalui APBD Kabupaten Torut Tahun Anggaran 2011-2012, yang berlokasi di Buntu Mapaken, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Torut, hingga kini masih bebas menghirup udara segar di luar Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjalani masa hukumannya. (Tim Redaksi)

Baca Juga : Sekda Toraja Utara, Lewaran Rantela’bi’ Divonis Bersalah oleh Hakim Agung
Baca Juga : Besok Sekda Torut Akan Dieksekusi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.