.

.

Saturday, 15 April 2017

Dana Aspirasi Anggota Dewan Menuai Sorotan LSM di Luwu

Achmad Kusman
Sejumlah Oknum Anggota DPRD Luwu Diduga Kangkangi Proyek di Setiap SKPD

LUWU, Tabloid SAR– Tugas dan wewenang, serta hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ada tiga fungsi pokok yakni, membuat peraturan, penyusunan anggaran dan pengawasan, sebagaimana telah diatur menurut ketentuan yang berlaku.

Namun pada prakteknya, tidak jarang pula oknum anggota DPRD yang diduga menyalahgunakan kedudukannya, dengan cara melakukan profesi ganda. Atau mengintervensi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pihak eksekutif, terkait hal-hal tertentu.

Misalnya, antara lain dalam praktek-praktek menyusunan budgeting melalui pembahasan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), tak terlepas pula menitipkan anggaran dalam bentuk paket-paket proyek pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun alasan pembenaran yang dijadikan sebagai dalih adalah dana aspirasi dewan. Padahal tidak ada sama sekali aturan regulasi yang memayungi secara hukum atas jatah dana aspirasi dewan dalam bentuk paket-paket proyek.

Hal semacam ini, nampaknya sudah menjadi isu klasik yang telah menjadi fenomena pada sejumlah daerah di Indonesia. Maka tak ayal, dengan merebaknya isu-isu dana aspirasi anggota dewan, sehingga menuai sorotan publik di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pada gilirannya hal ini disikapi oleh kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah Koordinator Daerah Luwu, Achmad Kusman. Lalu ia pun mengecam atas adanya sejumlah oknum anggota DPRD Kabupaten Luwu yang diduga kuat mengangkangi proyek pada setiap SKPD dengan dalih dana aspirasi dewan.

Menurutnya bahwa ini sudah tidak sehat yang sifatnya mengarah pada praktek-praktek mafia proyek, karena tidak ada kentuan regulasi yang mengatur tentang dana aspirasi yang senantiasa menjadi jatah dalam bentuk paket proyek terhadap anggota DPRD.

Ini sudah jelas sebagai bentuk pelanggaran hukum, sambung Achmad, karena ketentuan semacam ini tidak diatur dalam UU No 22 tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD dan PP No 16 tahun 2010 tentang Tatib DPRD, serta PP No 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD.

Lanjut ia menjelaskan, bahwa di dalam keempat peraturan tersebut sama sekali tidak diatur mengenai dana aspirasi bagi anggota DPRD. “Padahal PP No 24 Tahun 2004, jelas sudah mengatur tentang keuangan anggota DPRD, pun juga tidak mengatur mengenai adanya dana aspirasi,” kata Achmad yang kadang pula disapa Gonrong ini dengan nada ketus.

Lalu dia menjelaskan lebih jauh, bahwa adapun hak, kewajiban dan kode etik DPRD, sudah sangat jelas diatur dalam PP No 16 tahun 2010, khususnya pada pasal 91 huruf (i), menyatakan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD berdasarkan ketersediaan anggaran.

“Terlebih lagi dipertegas dalam pasal 98 ayat (3), bahwa anggota DPRD dilarang melakukan KKN serta dilarang menerima gratifikasi, dengan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagaimana ditegaskan dalam pasal 99 ayat (2),” papar Aktivis Pembela Arus Bawah yang wilayah kerjanya di Kabupaten Luwu itu.

Achmad Kusman lanjut menuturkan bahwa dalih tentang dana aspirasi dewan dalam bentuk paket-paket proyek adalah sangat fatal bagi siapapun oknum DPRD yang memasuki ranah pelaksanaan proyek pada setiap SKPD.

“Tidak ada hak dewan untuk mendapatkan paket-paket proyek, kecuali pihak kontraktor yang sangat berhak selaku rekanan,” tandasnya.

Achmad lalu menjelaskan lagi, bahwa memang tidak ada oknum anggota DPRD yang secara kasat mata menjadi kontraktor pelaksana proyek.

“Tapi mereka, justru berada di balik kontraktor-kontraktor tertentu yang ditunjuk menjadi pelaksana pada setiap proyek yang disebut dengan istilah jatah Dapil tersebut,” beber dia.

Yah, kata Achmad lagi, tentu modusnya terkait dengan penerimaan fee atas kegiatan paket proyek yang dilaksanakan oleh pikak rekanan yang ditunjuk, dengan memperatasnamakan alasan dana aspirasi dewan dalam bentuk jatah Dapil.

“Jadi ini sudah jelas namanya gratifikasi, maka sudah mestinya pula dilaporkan kepada pihak aparat penegak hukum untuk diproses menurut ketentuan UU Tindak Korupsi,” tukasnya.

Saya bicara ini ada data, sambung Achmad, jika memang diperlukan, baru saya akan buka ke ruang publik bahwa oknum-oknum anggota DPRD Luwu yang mana saja selama ini senantiasa mendapat paket-paket proyek dengan alasan jatah Dapil.

“Namun tentunya itu, saya akan terlebih dahulu laporkan kepada pimpinan saya di LSM Pembela Arus Bawah,” ujarnya.

Kemudian ia menambahkan, apabila melalui agenda lelang proyek pada tahun anggaran 2017 ini, ternyata saya masih mendengar oknum anggorta DPRD Luwu mengangkangi paket-paket proyek pada setiap SKPD, maka jangan salahkan apabila LSM kami (Aktivis Pembela Arus Bawah, red) melaporkannya ke ranah hukum.

“Olehnya itu, saya sangat berharap pada anggota DPRD supaya lebih mengedepankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan, agar proyek-proyek di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu bisa lebih berkualitas dan berdaya guna bagi kepentingan masyarakat,” pungkas Achmad Kusman.

Penulis   : Tim Redaksi
Editor     : William Marthom

No comments:

Post a Comment

.

.