.

.

Rubrik

.

Selasa, 11 April 2017

Pelaku Kekerasan Terhadap Wartawan di Lutra Mesti Dimeja-hijauhkan

Rahmat Karim Foxchy
Pelaku Kekerasan Terhadap Wartawan di Lutra adalah Aparatur Sipil Negara

Penulis : Rahmat Karim Foxchy

Tindak kekerasan terhadap wartawan, sepertinya sudah menjadi sebuah fenomena tersendiri dalam suatu ranah penyelenggraan kekuasaan. Karena namanya kekuasaan, tentunya akan merasa sangat alergi dengan kehadiran wartawan sebagai ujung tombak atas eksisnya kehidupan pers yang bebas.

Nampaknya bahwa tindak kekerasan terhadap wartawan telah terjadi dari semenjak dahulu kala. Hal tersebut, ditandai dengan adanya ungkapan Presiden Amerika Serikat Ketiga, Thomas Jefferson, dengan tengas mendeskripsikan mengenai “no democracy without free press”.

Ujarnya , jika saya disuruh memilih antara pemerintah tanpa pers yang bebas dan pers bebas tanpa pemerintah, maka saya akan memilih pers bebas tanpa pemerintah. Adapun ungkapan ini sampaikan Thomas Jefferson saat berpidato, seusai dirinya dilantik menjadi orang nomor satu di negara Paman Sam, pada 4 Maret 1801.

Sedangkan bagi Pemerintah Reformasi Indonesia, bahwa Undang Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, tentunya tak terlepas pula sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis.

Mirisnya, justru nampaknya profesi wartawan di negara kita ini, masih saja dihantui oleh berbagai kasus pengkriminalisasian yang sifatnya bergaya kekuasaan. Seperti, baru-baru ini dialami oleh salah satu wartawan , bernama Syahruddin Syah yang bertugas di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Sulsel.

Terlebih pelaku adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lutra, maka sudah semestinya memahani tentang ketentuan perundang-undangan mengenai pers yang bebas.

Jadi sudah semestinya pula pelaku diseret ke meja hijau (Pengadilan- red), demi memberikan efek jerah terhadap ASN lainnya agar wartawan dalam menjalankan profesinya dapat aman untuk memberikan kontribusi, menurut fungsinya sebagai pilar terakhir bagi penegakan demokrasi di negeri ini.

Jika dikatakan bahwa pelaku yang bertugas sebagai staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapi) Kabupaten Lutra adalah seorang yang kurang waras. Masa iyah…? sebuah pemerintahan masih saja mempekerjakan pegawai yang sifatnya tidak waras seperti ini. Apa itu, justru tidak menjadi ancaman serius bagi rasa aman terhadap sistem pelayanan publik?

Jadi apapun bentuk argumentasi pembenaran oleh pihak Dinas Dukcapil Kabupaten Lutra terhadap stafnya sebagai pelaku kekerasan terhadap wartawan tidak boleh dibenarkan.

Dan jika benar, pelaku mengalami gangguan kejiwaan, maka yang bersangkutan (pelaku, red) sudah sewajarnya dipensiunkan secara dini, sebab sangat ironis apabila aparat pemerintahan ada stafnya yang diduga mengidap sakit jiwa.

Sakit jiwa?! hehehehe.... Yah, boleh jadi memang sudah tidak sedikit aparat pemerintahan di negeri ini yang telah sakit jiwa, akibat cacat mental, sehingga korupsi merajalelah di mana-mana. Jika tidak korupsi anggaran negara, tapi setidaknya korupsi jam kerja.

Namun terlepas dari itu, maka sangat patut untuk mengapresiasi atas adanya langkah sigap pihak kepolisian setempat (Polres Lutra), sehingga pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan di Lutra, langsung diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Harapan ke depan tidak ada lagi wartawan yang jadi korban kekerasan, saat menjalankan profesinya sebagai jurnalis, menurut azas kebebasan pers.

Karena keberadaan pers adalah syarat mutlak terhadap sistem penyelenggraan pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip kehidupan demokrasi, seperti yang pernah diungkapkan oleh Thomas Jefferson, tentang “no democracy without free press”.

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah

Editor : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.