.

.

.

Minggu, 18 Juni 2017

Bastem Utara Kecamatan yang Terabaikan, Sasaran Empuk Politisi Pembohong

Ketua Umum PP HAM BASTEM, Tandiesak Parinding Pasoloran saat menempuh perjalanan menuju Desa Pantilang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulsel, beberapa waktu lalu

SAAT matahari baru mulai menanjak terbit dari ufuk timur kalah udara pagi masih terasa sejuk dimana embun pagi masih mengumpal bening dibagian paling rendah dedaunan, pada Jumat, 15 Juni 2017 saya bersama beberapa sahabat dan kerabat mengawali perjalanan kami dari Jalan Pong Simpin, Kota Palopo menuju Desa Pantilang, Kecamatan Bastem Utara (Bastura), Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Meski jarak tempuh antara Kota Palopo dengan Ibukota Kecamatan Bastura (Pantilang) termasuk relatif singkat karena hanya berjarak sekitar 27 kilo meter, namun perjalanan kami saat itu cukup melelahkan dan menguras tenaga, serta menguji adrenalin sepanjang pejalanan kami karena kondisi jalan yang kami lalui selain rusak berat juga tergolong terabaikan oleh pemerintah.

Beruntung dalam perjalanan sulit dan cukup menyiksa itu, kami disuguhi pemandangan panorama alam yang asri nan eksotik, dimana sebagian puncak gunung dan punggungnya masih tertutupi kabut awan nan elok dipandang mata dapat mengurangi rasa perih dan pedih menuju kampung halaman para leluhur kami di Bastura.

Selain itu, dibalik landscape yang dapat mensugesti rasa susah menaklukkan medan jalan tak terurus oleh pemerintah tersebut, kami dapat menghirup udara segar membuat nafas legah meski masih merasa ngos-ngosan atau kelehan dalam melepaskan segala kepenatan saat masih berada di Kota Palopo yang penuh rasa sesak oleh hiruk pikuk perkotaan yang diselimuti oleh polusi udara dan suara bising kendaraan, serta celoteh para penguasa dan politisi pembohong di kota kediaman kami.

Namun sayangnya di balik perjalanan kami itu, sebuah hal berbeda selain panorama alam nan indah, asri dan sejuk, serta udara segar dengan rimbunnya pepohonan pada sisi kiri dan kanan sepanjang jalan yang kami susuri menuju Desa Pantilang, kami disuguhi sebuah sebuah realitas ketimpangan pembangunan daerah yang sangat tidak adil. Sebab akses jalan dari Kota Palopo menuju Kecamatan Bastura sangat jauh berbeda dengan daerah lainnya yang pernah kami lihat. Betapa rasa ketidak adilan itu cukup miris ketika membandingkan kondisi daerah Bastura dengan Palopo yang sebenarnya sangat dekat namun infrastruktur jalannya sangat jauh berbeda dan  memprihatinkan.

Realitasnya, Kecamatan Bastura sepertinya tidak terjangkau dari perhatian Negara maupun Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu, akibatnya daerah tersebut sangat jauh terbelakang dan bisa di katakan cukup terisolir jika dibandingkan dengan daerah terdekatnya seperti Kecamatan Mungkajang dan Senda, Kota Palopo, Sulsel.

Melihat secara langsung prasarana infrastruktur jalan di daerah Bastura ini, sangatlah menyedihkan, bayangkan saja jalan yang kami lalui tak ubahnya dengan kubangan kerbau. Secara sepintas dalam benak kita bisa terbesit mungkin hal itu diakibatkan oleh tingginya intensitas curah hujan belakangan ini di daerah tersebut sehinggah jalan menuju dan dari Kecamatan Bastura sangat memprihatinkan seperti itu. Akan tetapi setelah dicermati secara seksama, kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi jalan tak ubahnya kubangan itu, lantaran belum tersentuh oleh pembangunan pemerintah secara serius dan merata. Jalan yang ada di Kecamatan Bastura umumnya masih berupa tanah liat, yang diperparah dengan tidak adanya saluran air atau draenase pada sisi kiri dan kanan jalan berlumpur itu.

Tentu kondisi jalan yang demikian tak terurus oleh pemerintah itu, di kala musim hujan tiba akan hancur lebur tergerus dan terbawa arus air hujan saat mengalir dari ketinggian menuju tempat-tempat rendah, yang mengakibatkan jalan tersebut hancur.

Melihat realitas demikian, saya mencoba berpikir bagaimana kondisi jalan itu ketika musim kemarau tiba? Dalam benakku mengatakan, pasti jalan-jalan yang mirip kubangan kerbau ini akan berubah lagi menjadi padat. Yaa sudah dapat dipastikan jalan berkubang penuh lumpur itu akan berubah menjadi padat secara natural ketika musim kemarau tiba dan dapat pula dipastikan akan menimbulkan masalah baru karena, lumpur itu akan beruba secara alami menjadi debu.

Debu-debu jalanan akan bertebaran kemana saja secara bebas tergantung arah angin membawanya kemana. Transformasi lumpur menjadi debu jalanan tersebut juga menjadi problem karena sangat membahayakan penguna jalan atau masyarakat yang berada disekitar jalan berdebu itu. Karena debu yang bertebaran itu, secara langsung dapat mengurangi efektivitas jarak pandang para pengguna jalan dan warga disekitarnya yang dapat mengakibatkan kecelakaan saat berkendara. Selain itu, debu juga dapat berdampak buruk pada kesehatan yang bisa mengganggu saluran pernapasan dalam istilah medisnya dikenal dengan sebutan Inspa (inpeksi saluran pernapasan).

Dengan demikian, jika pemerintah tidak segera membenahi kondisi jalan di Kecamatan Bastura dan sekitarnya (Kecamatan Bastem dan Latimojong) yang dahulu secara administrasi satu kecamatan yakni Kecamatan Bastem dengan Ibukota Beuma. Maka sudah dapat dipastikan akan mempengaruhi tingkat kemiskinkan warga setempat dan semakin menjauhkan harapan terwujudnya kesejatraan masyarakat karena dengan jalan berkubang dan berlumpur maupun berdebu akan berbanding lurus dengan mahalnya biaya transportasi dari atau ke Bastura. Harga komoditas hasil pertanian masyarakat juga akan banyak terpangkas oleh biaya distribusi atau ongkos ekspedisinya. Begitu juga dengan berbagai macam harga kebutuhan pokok masyarakat yang diperjual belikan disana akan lebih mahal ketimbang di daerah lain karena biaya ekspedisinya lebih tinggi. Tak terkecuali dampak buruk debu terhadap kesehatan masyarakat itu akan mempengaruhi hampir seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Bastura dan sekitarnya.

Kondisi demikian, sungguh miris dan memprihatin, serta menjadi ironi yang sangat menyehdikan karena sepertinya pemerintah membiarkan status quo masyarakat Bastura dan sekitarnya untuk menikmati segala kepahitan, serta kepedihan itu. Jadi realitas demikian dapat melegitimasi statemen masyarakat Bastura dan sekitarnya bahwa mereka sesungguhnya belum merdeka meski sudah 72 tahun merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia. Fakta demikian juga dapat membenarkan asumsi publik, khususnya rumpun keluarga yang berasal dari daerah Basse Sangtempe (Bastem) bahwa daerah leluhur mereka telah diabaikan oleh pemerintah dan mereka telah menjadi sasaran empuk atau korban para politisi pembohong karena mereka selama ini hanya diberi janji-janji manis oleh pemerintah dan politisi busuk, tanpa ada upaya nyata atau tindakan untuk mewujudkan janji manis itu.

Padahal kunci dari pembangunan adalah untuk kemakmuran bersama dengan pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai secara bersama. Tapi beda halnya dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Bastura, Bastem dan Latimojong yang sampai saat ini masih terlihat secara jelas bagaimana masyarakatnya begitu nyata sangat terisolir dan terbelakang dalam berbagai hal, terutama dalam mendapat perhatian dari pemerintah.

Dalam gumam hati yang hancur lebur melihat dan merasakan keadaan kampung halaman leluhur kami, membuahkan seribu satu macam pertanyaan, apakah ini dampak dari kebijakan pemerintah yang seakan menganaktirikan daerah Bastem. Kata hatiku dalam kegundahan dan kegalauan tingkat dewa itu, tak dapat dipungkiri bahwa seperti itulah kondisi tanah kelahiran mendiang nenek moyangku.

Kesenjangan itu masih sangat dirasakan oleh masyarakat Bastem akibat tidak adanya pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama sarana dan prasarana jalan. Karena sejatinya incam dari sebuah pembangunan, baik fisik maupun non fisik output-nya adalah mampu memacu gerak laju perekonomian dan mengangkat harkat, serta hajat hidup masyarakat pada umumnya dan Bastem pada khususnya.

Miris menyayat dan mengoyak hati kecilku yang bergolak dengan konflik (pertentangan antara harapan dan realitas)  terkait pembangun infrastruktur jalan yang masih sangat minim di daerah Bastem. Ketimpangan itu bukan hanya konsekuensi logis dari kurangnya anggaran dari pemerintah yang masuk ke daerah Bastem, namun juga karena tidak di imbanginya dengan tata kelola dan pengawasan yang baik oleh stakeholder terkait. Sehingga anggaran yang sudah begitu minim diplot untuk pembangunan di daerah Bastem, juga secara umum masih menjadi sasaran empuk para koruptor dan maling yang gemar menggrogoti anggaran tersebut.

Maka sebagai generasi muda Bastem yang lahir dari rahim keturunan leluhur orang Bastem, saya kecewa sembari berharap kepada para pemangku kebijakan (pemerintah) agar dapat melakukan akselerasi pembangunan daerah Bastem untuk mengejar dan memulihkan segala ketertinggalannya yang hari ini sangat memprihatinkan. Jangan hanya ketika kalian butuh dukungan politik masyarakat Bastem, saat memasuki momentum perhelatan politik elektoral seperti, Pilbup, Pilgub, Pilpres dan Pileg baru anda muncul seolah-olah peduli terhadap masyarakat dan kampung halaman kami, anda-anda muncul seperti hantu yang datang tak diundang pulang tak diantar membawa segudang janji manis dan harapan.

**) Penulis adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Basse Sangtempe (PP- HAM BASTEM)

Editor : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.