Kades Mappetajang Keluhkan Perambahan Lokasi Program Hutan Desa

Kades Mappetajang, Hilal saat berkunjung ke Redaksi Tabloid SAR

Kades Mappetajang Surati Para Pembuka Lahan Secara Illegal

LUWU, Tabloid SAR- Maraknya perambahan hutan di Desa Mappetajang, Kecamatan Basse Sangtempe’, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel) dikeluhkan oleh pemerintah desa dan warga desa setempat.

Hal ini diakui oleh Kepala Desa (Kades) Mappetajang, Hilal saat mendatangi Kantor Redaksi Tabloid SAR, baru-baru ini. Kata dia, masyarakat di desanya sangat mengeluhkan maraknya warga dari luar desa yang membuka lahan secara illegal di Desa Mappetajang.

Kata dia lagi, pihaknya selaku Kades juga sangat dibuat pusing dengan kondisi seperti itu. Makanya Hilal mengeluarkan surat pemberitahuan kepada semua warga dari luar desa agar menghentikan segala bentuk aktifitasnya dalam mengelola dan membuka lahan secara illegal di wilayah desanya.

“Apalagi mereka membuka lahan perkebunan dalam lokasi Program Hutan Desa, tanpa persetujuan dari kami selaku pemerintah desa setempat,” tutur Kades Mappetajang ini sembari ia menunjukkan suratnya bernomor : 53/DMP-BST/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017, dengan perihal Surat Pemberitahuan Pemberhentian Atas Penggarapan Lahan Secara Illegal di Wilayah Desa Mappetajang.

Hilal lanjut menyampaikan, jika pihaknya sudah melayangkan surat dimaksud kepada masing-masing warga dari luar desa yang diketahui membuka lahan secara illegal di wilayah desanya. “Ada beberapa kelompok pelaku perambahan hutan, sudah kami surati paling banyak warga dari Desa Lengkong Kecamatan Bua, ada juga warga Kota Palopo dan warga Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon serta lain-lainnya,” kata dia.

Lanjut Hilal menjelaskan, itu ketua-ketua kelompoknya dan masing-masing memiliki anggota untuk merambah lahan Program Hutan Desa.

“Jika surat pemberitahuan tersebut ternyata mereka tidak juga dihiraukan, maka kami selaku pemerintah desa akan melaporkannya kepada pihak kepolisian agar diproses secara hukum,” tandasnya.

Menurutnya, bahwa Program Hutan Desa di wilayah Desa Mappetajang itu bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di desanya.

“Itu sudah ada SK dari Menteri Kehutanan (sekarang disebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan juga sudah ada SK dari Gubernur Sulsel,” sebutnya.

Tuturnya lebih lanjut, jadi Program Hutan Desa itu hanya legal bagi warga kami, atau warga lain selama mendapat persetujuan dari Kades. Selain ini, tentunya dianggap sebagai perambah hutan atau pelaku penyerobot terhadap lokasi Program Hutan Desa.

Kata Hilal lagi, itu menjadi tugas Pak Rahmat K Foxchy, selaku LSM Pendamping dalam melakukan pengawasan terhadap warga dari luar desa yang membuka lahan illegal di lokasi Program Hutan Desa tersebut, karena itu sudah menjadi tugasnya menurut regulasi yang mengatur tentang Program Hutan Desa.

”Jadi Pak Rahmat lah nantinya yang akan mengambil langkah-langkah hukum dalam hal berurusan dengan pihak kepolisian saat melaoprkan kasus ini nantinya,” ucapnya.

“Pak Rahmat saja selaku LSM Pendamping masih minta izin secara resmi kepada saya, atas keinginannya untuk membuka kebun percontohan dalam lokasi Program Hutan Desa itu, yang selanjutnya akan diatur dalam Perdes tentang pemanfaatan Hutan Desa nantinya,” papar Hilal.

Hilal kembali menuturkan, saya selaku Kades Mappetajang menyurati sejumlah warga dari luar desa agar menghentikan kegiatannya dalam membuka lahan di lokasi Program Hutan Desa. Itu merupakan langkah penertiban, sebab Program Hutan Desa ini adalah kebijakan pemerintah pusat yang harus dikawal dan diawasi pelaksanaannya.

“Jika mereka masih saja mengelolah lahan dalam lokasi Program Hutan Desa tersebut, baru kemudian kita ditempuh langkah penegakan hukum,” tegasnya.

Selain itu, sambung Hilal, terdapat juga kasus-kasus jual beli lahan yang diduga dilakukan warga dari luar desa antara lain mantan Kades Posi dan Warga Pakkalolo bernama Busra.

“Apa pula dasar hukumnya bagi warga dari desa lain yang melakukan praktek-praktek jual beli lahan hutan, apalagi lokasi Program Hutan Desa tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan, sebab pemanfaatannya adalah bersifat kontrak dengan masa pengelolaan selama 30 tahun,” ulasnya.

Hilal lalu menambahkan, bahwa nantinya kita akan program operasi penertiban bagi warga di luar Desa Mappetajang yang melakukan perambahan terhadap lokasi Program Hutan Desa, dengan melibatkan pihak Polisi Kehutanan dan pihak kepolisian.

“Ini saya sudah komunikasikan hal ini dengan Pak Rahmat K Foxchy selaku LSM Pendamping, saya sudah minta dirinya agar dikoordinasikan dengan pihak-pihak aparat tersebut,” kunci Kades Mappetajang tersebut.

Sementara pihak Polhut Kabupaten Luwu mengakui, jika lahan Program Hutan Desa di Desa Mappetajang justru diduduki oleh sebagian besar warga dari luar desa tersebut. Termasuk membenarkan adanya praktek-praktek jual beli lahan hutan di wilayah Desa Mappetajang.

“Kami sangat mendukung dengan adanya surat yang dikeluarkan Kades Mappetajang seperti ini,” tutur salah satu anggota Polhut Kabupaten Luwu, minta namanya agar tidak dimediakan sembari ia menyimak secara seksama, mengenai surat pemberitahuan pemberhentian atas penggarapan lahan secara illegal di wilayah Desa Mappetajang, sebagaimana yang ditujukan oleh Kades Mappetajang kepada puluhan warga dari luar desanya.

Anggota Polhut inipun sangat mendukung langkah operasi untuk menertibkan para perambah lahan Program Hutan Desa di Mappetajang tersebut, termasuk menertibkan praktek-praktek jual beli lahan hutan di desa tersebut.

Katanya, ia tahu para pelaku praktek-praktek jual beli lahan hutan di Desa Mappetajang itu, antara lain ada yang bernama Pak Rajab yang juga mantan Kades Posi, termasuk Pak Busra dan kawan-kawannya.

“Itu juga harus diproses secara hukum karena sudah sangat membodohi masyarakat, sehingga membeli lahan hutan perhektar sebesar Rp 5 juta dan bahkan hingga Rp 10 juta tanpa dasar hukum yang jelas,” pungkasnya.

Penulis   : Herman

Editor     : William Marthom