.

.

Thursday, 6 July 2017

15 Tahun Usia Kota Palopo di Tengah Menata Pembangunan Berkelanjutan

Perintisan jalan lingkar barat, sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan infrastruktur jalan bagi Kota Palopo pada masa akan datang. Namun perlu memperhatikan dokumen mengenai kajian Amdalnya secara komprehenship, supaya tidak berbenturan dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku.Tampak Walikota HM Judas Amir saat meninjau pembangunan Jalan Lingkar Barat tersebut.

Semakin Maju di Bawah Kepemimpinan Walikota HM Judas Amir

PALOPO, Tabloid SAR- Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) telah melalui beberapa fase, menurut periode-periodenya dalam mewarnai protret sejarah perjalanan sebuah peradaban.

Paling tidak, ketika berawal menjadi Ibukota Kesultanan Islam Luwu. Kemudian menjadi Ibukota Kerajaan (Afdeling) Luwu pada era penjajahan Belanda dan era penjajahan Jepang.

Setelah itu, menjadi ibukota bagi revolusi kemerdekaan perlawanan rakyat semesta di Luwu saat melawan pasukan NICA, singakatan dari Nederlandsch Indie Civil Administratie atau Netherlands-Indies Civil Administration. Lalu menjadi Ibukota Kabupaten Luwu.

Namun terjadi pergerakan reformsi, sehingga menelorkan sistem desentralisasai pemerintahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, akhirnya menjadi dasar lahirnya pemekaran wilayah pemerintahan di daerah baik pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Maka pada tanggal 2 Juli 2002, merupakan sebuah tonggak sejarah baru bagi perjuangan atas pembentukan Kota Palopo, dengan ditandatanganinya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulsel.

Sehubungan atas terbentuknya Kota Palopo menjadi sebuah daerah otonom tersebut. Sekaligus awal perpisahannya dengan wilayah induknya, yakni Kabupaten Luwu. Hal ini menjadi titik tolak terhadap perjalanan sejarah bagi Kota Palopo di bawah pemerintahan yang disebut walikota.

Selama kurun waktu 15 tahun terbentuknya Kota Otonom Palopo ini, maka telah diperintah oleh dua walikota. Pada awalnya dipimpin oleh HPA Tenriadjeng, baik sebagai carateker (10 April 2002 – 6 Juli 2003).

Kemudian terpilih menjadi Walikota Palopo melalui sistem pemilihan DPRD untuk masa periode pertamanya (6 Juli 2003 - 6 Juli 2008), saat itu berpasangan dengan H Saruman, selaku wakil walikota. Lalu kembali terpilih melalui sistem Pilkada Langsung pada periode kedua kalinya (6 Juli 2008 - 6 Juli 2013), berpasangan dengan Rahmat Masri Bandaso, sebagai wakilnya.

Sudah barang tentu selama dua periode kepemimpinan Walikota HPA Tenriadjeng tersebut tak dapat pula dipungkiri bahwa banyak prestasi kemajuan pembangunan yang ditoreh untuk Kota Palopo, ditandai atas adanya sederet penghargaan dari berbagai institusi dan lembaga hingga dari pemerintahan tingkat pusat.

Hanya saja diakhir kepemimpinannya, HPA Tenriadjeng justru jatuh pada titik nadir terendah yang begitu memiriskan, akibat tersandung sejumlah kasus korupsi. Hal ini, maka tentunya pula merupakan suatu sejarah kelam bagi tampuk sebuah rezim pemerintahan di kota yang bertajuk “IDAMAN” ini.

Seiring adanya pergantian rezim, berlangsung menurut konstitusi yang mengatur tentang Pilkada mengenai fase lima tahunan pesta demokrasi kepemimpinan daerah. Pada gilirannya tampil HM Judas Amir, untuk menjadi Walikota Palopo periode 6 Juli 2013 – 6 Juli 2018, didampingi Akhmad Syarifuddin Daud yang lebih familiar disapa Ome sebagai wakilnya.

Nampaknya Kota Palopo diusianya yang ke 15 ini, justru semakin menunjukkan kemajuan pembangunan yang begitu pesat, selama kurang lebih empat tahun di bawah kepemimpinan Walikota HM Judas Amir.

Jadi terlepas dengan plus minus atas penilaian dari ruang publik terhadap kepemimpinan putra Kamanre yang satu ini. Akan tetapi pembangunan pada berbagai bidang di Kota Palopo, tampak nyata kemajuannya yang begitu pesat dalam menggairahkan pertumbuhan ekonomi, untuk semakin mendorong kesejahteraan hidup rakyat di ibukota pusat peradaban budaya Luwu ini.

Misalnya seperti melakukan pengaspalan secara masif pada sejumlah ruas jalan di dalam kota, tak lain untuk memberikan kenyamanan berkendara bagi masyarakat. Tentun pula untuk memperlancar urat nadi transportasi darat demi lebih menggairahkan pertumbuhan ekonomi perkotaan.

Sedangkan untuk lebih mendorong Kota Palopo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kawasan Teluk Bone ini, karena pada awalnya sudah didapuk sebagai kota jasa. Maka ditindaklanjuti pula pembangunan jalan lingkar timur (pesisir), termasuk membuka rintisan jalan lingkar barat dan lain-lainnya.

Jadi dengan dibangunnya (program lanjutan) jalan lingkar timur dan jalan lingkar barat tersebut, tak terlepas untuk mempersiapkan sistem infrastruktur jalan yang bersifat visioner.

Hal tersebut, tak lain untuk menjawab secara dini, mengenai tantangan masa depan, akan kebutuhan infrastruktur transportasi darat bagi Kota Palopo, sebagai kota jasa terkemuka di jantung jalur ekonomi trans Pulau Sulawesi.

Namun jelasnya bahwa pesatnya kemajuan pembangunan yang telah dicapai Kota Palopo hingga saat ini. Utamanya dalam hal pembangunan infrastruktur jalan, sehingga sangat mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, tanpa terkecuali masyarakat dari daerah lain sekalipun.

Itu karena adanya langkah-langkah kebijakan bertangan dingin yang bersifat progresif dan visioner dari Walikota HM Judas Amir. Pada gilirannya mampu memoles wajah Kota Palopo yang semakin maju dan kian elegan, melalui sistem penataan pembangunan yang berkelanjutan.

Penulis   : Ories
Editor     : William Marthom

No comments:

Post a Comment

.

.