.

.

.

Rabu, 19 Juli 2017

Sejumlah Kades di Luwu Bakal Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

Rahmat Karim Foxchy
Polres Luwu Juga Sedang Mengusut Dungaan Penyalahgunaan ADD dan DD

LUWU, Tabloid SAR- Nampaknya Alokasi Dana Desa (ADD) maupun anggaran Dana Desa (DD) telah menjadi bancakan korupsi para kepala desa (Kades). Hal tersebut, sudah menjadi fenomena tersendiri terhadap praktek-praktek penyalahgunaan anggaran negara, akibatnya tidak sedikit pula Kades yang telah menjadi terpidana kasus korupsi.

Halnya di Kabupaten Luwu, Sulsel ini, menurut sejumlah sumber yang layak dipercaya di lingkup Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu, bahwa sejumlah Kades bakal tersangkut kasus korupsi. Hanya saja sumber resmi tersebut tidak ingin mengungkap Kades mana saja di Kabupaten Luwu ini yang bakal terseret kasus korupsi.

“Itu kewenangan Bapak Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri- red) yang mengeksposnya kepada media. Jadi ini hanya sebatas bocoran saja bahwa terdapat sejumlah Kades yang bakal terseret kasus dugaan korupsi ADD dan DD,” ujar sumber yang minta agar namanya tidak mediakan.

Menyikapi hal ini, Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy mengaku jika pihaknya telah memantau penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah Kades di Kabupaten Luwu ini.

Menurutnya, bahwa kita dari LSM sangat mengharapkan agar Pak Kajari Luwu segera memberikan kepastian hukum. Jika memang sudah terbukti. Ya, haruslah segera ditetapkan sebagai tersangka.

“Jadi kepastian hukum itu sangat perlu, supaya tidak menimbulkan keresahan terhadap para Kades,” papar aktivis yang akrab disapa Bang Ories ini, saat dimintai tanggapannya oleh sejumlah awak media di Warung Makan Mak Bojes di Belopa, tepatnya di belakang Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu, pada Jumat (14/07/2017).

Lanjut Ories menuturkan, bahwa sesuai kapasitas saya sebagai aktivis LSM yang lebih konsen pada pengusutan kasus korupsi dan HAM, tentu saya sangat mengapresiasi langkah pihak Kejari Luwu dalam mengusut kasus-kasus dugaan korupsi ADD dan DD.

Namun di sisi lain secara pribadi, kata Ories lagi, tentu pula saya sangat prihatin atas adanya sejumlah Kades yang bakal ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

“Tapi itulah resiko dalam mengemban sebuah jabatan jika kita tidak amanah dalam menjalankan tanggungjawab pengelolaan anggaran pemerintah, seperti halnya para Kades, jika jelas menyalahgunakan anggaran negara, maka harus pula mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum,” tegas Bang Ories.

Dikatakan aktivis yang pernah menggelar aksi demonstrasi secara besar-besaran di Kantor Kejaksaan Agung tersebut, bahwa baik ADD maupun DD ini sudah pula menjadi fenomena, jika selalu menjadi bancakan para Kades. “Tapi kan tidak semua juga Kades menyalahgunakan anggaran tersebut,” imbuhnya.

“Mengenai beberapa Kades yang bakal ditetapkan sebagai tersangka, itu sudah kita tahu. Tapikan itu hak dan wewenang aparat penegak hukum untuk mempublikasikannya seseuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedural- red) penyidik,” kilahnya.

Lalu ditanyakan, bahwa apakah masih ada Kades lainnya yang diduga kuat menyalahgunakan anggaran ADD dan DD, selain sejumlah Kades yang sedang diusut pihak Kejari Luwu?

Jawab Bang Ories, jika ADD dan DD betul-betul diusut secara tuntas maka tentunya akan semakin banyak Kades yang dapat dijadikan tersangka. “Itu menurut hasil investigasi LSM kami, tapi bagi Kades yang telah menjalin semangat kemitraan maka kita lebih dulu menyarankan agar memperbaiki sistem pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangannya,” ucapnya

Jadi bagi Kades yang sudah lama menjalin kemitraan dengan kita, lanjut Bang Ories menambahkan, tentu kita juga ikut supervisi utamanya bagi Kades yang meminta bantuan supervisi dari LSM kami (Arus Bawah- red).

“Jadi kalaupun ada Kades yang telah bermitra, namun ikut tersangkut dugaan kasus korupsi, itu karena Kades tersebut tidak pernah minta bantuan supervisi. Paling tidak kami sudah pernah mengingatkan, tapi Kades tersebut malah menyepelehkannya peringatan kami, akibatnya tersangkut kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani pihak Kejari Luwu,” papar tokoh kunci Aktivis Pembela Arus Bawah ini.

Untuk diketahui bahwa tidak hanya Kejari Luwu yang sementara mengusut sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan ADD dan DD. Akan tetapi pihak Polres Luwu, juga rupanya ikut mengusut dugaan penyalahgunaan ADD dan DD.

Kapolres Luwu, AKBP Ahmad Yanuari Insani, melalui Kasat Reskrimnya, AKP Muh. Hatta, saat dikonfirmasi melalui handphone-nya, Jumat (14/07/2017) mengakui sedang mengusut dugaan penyalahgunaan ADD dan DD pada sejumlah desa.

“Kita belum bisa menyampaikan kepada media atas pengusutan ini, sebab masih dalam tahap penyelidikan,” tutur AKP Muh. Hatta dengan singkat dari balik handphone-nya.

Penulis   : Solihin Ilham
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.