.

.

Saturday, 12 August 2017

Kades Salubua Dilaporkan Warganya ke Polres Luwu, Ada Apa ?

Samsu Duha yang lebih akrab disapa Wak Duha (foto kiri), saat diwawancarai oleh Tabloid SAR terkait atas penutupan lokasi tambang galian C miliknya di Desa Salubua. Mengaku telah melaporkan kasus ini di Polres Luwu. Tampak excavator (foto kanan) milik pihak lain yang melakukan penambangan ilegal pada lokasi tambang berizin milik Wak Duha di Desa Salubua.

Kades Salubua : Penutupan Tambang Tersebut, karena Adanya Desakan Tuntutan Masyarakat

LUWU, Tabloid SAR- Kepala Desa (Kades) Salubua, Mardin dilaporkan oleh warganya ke Polres Luwu karena diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang.
Mardin dilaporkan oleh Samsu Duha, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam 

kapasitasnya selaku Kades. Lantaran dinilai telah sewenang-wenang membatalkan atau mencabut izin Tambang Galian C (TGC), milik Samsu yang diterbitkan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sulsel.

Menurut Samsu yang akrab disapa Wak Duha, pihaknya terpaksa melaporkan kasus tersebut ke Polres Luwu, sebab dirinya sangat dirugikan oleh Kades Salubua, Mardin karena melarang melakukan kegiatan penambangan material TGC di Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Sulsel. Padahal ia memiliki izin TGC dari provinsi.

“Saya terpaksa melaporkan Pak Kades karena telah sewenang-wenang melarang saya melakukan kegiatan pembangan galian C, padahal saya memiliki izin yang sah dari Pemerintah Provinsi Sulsel,” ujar Wak Duha kepada Tabloid SAR, Kamis (11/8/2017) di salah satu warung makan di Belopa.

Lalu Wak Duha menunjukkan bukti perizinannya dari Pemerintah Provinsi Sulsel Nomor : 31/1.036.P/P2T/10/2016 tertanggal 04 November 2016, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulsel.

Akan tetapi izin ini, kata Wak Duha, justru dibatalkan oleh Kades Salubua, Mardin dalam bentuk Surat Keputusan Nomor : 800/024/DSB/VI/2017 tertanggal 26 Juni 2017 yang juga ditandatangani dan diketahui oleh Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Salubua, Abdul Rasid.

Ia menjelaskan, bahwa pihaknya sudah berkonsultasi dengan Dinas Pertambangan Provinsi Sulsel dan dalam konsultasi tersebut pihaknya diberi petunjuk bahwa izin tambang itu tidak dapat dibatalkan oleh Kades.

“Bahkan saya justu disarankan agar melapor ke polisi, sebab itu sudah bentuk pelanggaran hukum,” jelas Wak Duha menuturkan petunjuk yang disampaikan pejabat berwenang dari Dinas Pertambangan Provinsi Sulsel beberapa waktu lalu.

Selain itu, Wak Duha menuturkan pula bahwa pihak pernah dihearing di DPRD Kabupaten Luwu, namun hearing tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh DPRD sebab dirinya memiliki izin TGC yang legal dari Pemprov Sulsel.

Wak Duha juga menyesalkan adanya pihak lain yang melakukan aktivitas penambangan material galian C pada lokasi perizinannya.

“Saya yang memiliki izin resmi dari pemerintah, namun dilarang oleh Kades untuk melakukan aktivitas penambangan. Sementara pihak lain yang tidak memiliki izin resmi dari pejabat berwenang (Pemprov Sulsel- red) dibiarkan menambang di lokasi izin saya. Inikan sudah bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kades Salubua,” ketusnya.

Wak Duha menambahkan bahwa pihaknya juga sudah melaporkan hal itu kepada pihak Polres Luwu karena hal tersebut merupakan bentuk praktik penambangan ilegal yang jelas-jelas melanggar hukum,” terangnya sembari menunjukkan foto excavator dan dum truk milik pihak lain yang beroperasi di lokasi pertambangannya.

Sementara Kades Salubua, Mardin saat dikonfirmasi oleh Wartawan Tabloid SAR, Jumat (11/08/2017) menyatakan bahwa penutupan TGC tersebut, karena adanya desakan tuntutan masyarakat.

“Jadi dari sudut pandang mana, sehingga saya disebut telah menyalahgunakan wewenang saya sebagai Kepala Desa,” ujar Mardin saat dirinya dihubungi melalui nomor telepon selulernya.

Lanjut Mardin menjelaskan, bahwa kami dari Pemerintah Desa Salubua ini hanya mengakomodir tuntutan aspirasi masyarakat, karena pengelolaan TGC tersebut sudah menyalahi aturan karena merusak lingkungan.

Lalu Mardin menambahkan, daripada timbul masalah yang tidak diinginkan, maka terpaksa TGC tersebut kami hentikan. Kami selaku Pemerintah Desa harus selalu menjaga stabilitas Kamtibmas, sebelum terjadi masalah yang dapat menimbulkan korban pada kegiatan penambangan tersebut.

“Hal yang paling penting lagi di sini adalah menjaga lingkungan, karena kegiatan penambangan tersebut, sudah sangat meresahkan masyarakat akibat sudah merusak Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat mengancam lahan pertanian masyarakat,” tandas Kades Salubua.

Berdasarkan hasil penelusuran Wartawan Tabloid SAR, diketahui bahwa pihak Polres Luwu telah melakukan penyelidikan terkai kasus tersebut. Dan dalam waktu dekat ini penyidik Polres Luwu akan melakukan peninjauan lokasi, terkait adanya kasus penutupan lokasi tambang legal yang dilakukan oleh Kades Salubua baru-baru ini.

Penulis   : Ories/Pedo
Editor     : William Marthom

No comments:

Post a Comment

.

.