.

.

Saturday, 16 September 2017

Belum Tuntas, Ini Tanggapan Kajati Sulselbar Terkait Kasus Korupsi Bagang Apung di Kabupaten Luwu

Kajati Sulselbar, DR. Jan Samuel Maringka, SH, MH             Ketua Umum DPP SRMD, William Marthom, SH   
Ketua Umum DPP SRMD : Jangan Tebang Pilih dalam Menegakkan Supremasi Hukum, Terutama dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Luwu, Tabloid SAR- Meski sudah tiga orang pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek pengadaan alat tangkap ikan berupa Bagang Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Luwu, tahun anggaran (TA) 2013, telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Makassar pada pertengahan tahun 2016 lalu.

Namun ternyata masih ada pihak lain yang diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi tersebut, tapi belum diseret ke Pengadilan Tipikor Makassar. Hal ini senantiasa menjadi bahan perbincangan sejumlah kalangan, baik pada lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu maupun oleh kalangan masyarakat, termasuk para pemerhati kebijakan publik dan aktivis anti korupsi di daerah yang berjuluk Bumi Sawerigading.  

Pasalnya, berkas perkara beberapa pihak yang dianggap terlibat dalam kasus ini, masih bolak balik dari penyidik Unit Tipikor Polres Luwu dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejati) Luwu.

Berlarut-larutnya proses penuntasan kasus korupsi Bagang Apung tersebut, membuat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Rakyat Miskin Demokratik (DPP SRMD), William Marthom angkat bicara di depan para wartawan menjelang kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), DR. Jan Samuel Maringka, SH, MH bersama rombongannya di Kabupaten Luwu, Sulsel pada Kamis, (14/9/2017).

Menurut William, berkas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Bagang Apung Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu yang sudah beberapa kali bolak balik dari penyidik Unit Tipikor Polres Luwu ke JPU Kejari Luwu dapat menghasilkan beberapa kesimpulan subjektif dari publik dalam menilai kinerja kedua institusi penegak hukum itu.

“Jika berkas kasus korupsi ini, terus bolak-balik dari penyidik Unit Tipikor Polres Luwu ke Kejaksaan Negeri Luwu. Maka hal itu dapat melahirkan asumsi publik bahwa kedua intitusi penegak hukum tersebut tidak profesional,” kata William sembari mengatakan, bahkan bisa berujung pada tudingan miring bahwa ada upaya untuk mengaburkan kasus tersebut.

Aktivis SRMD itu menambahkan, bahwa supaya kasus korupsi Bagang Apung itu dapat dituntaskan, maka kedua institusi penegak hukum tersebut harus serius dalam menanganinya dan jangan ada upaya untuk melindungi oknum tertentu yang diduga kuat terlibat, apa lagi kalau melakukan praktek tebang pilih.

“Agar kasus korupsi itu dapat dituntaskan, solusinya adalah pihak kepolisian dan kejaksaan harus serius menangani kasus tersebut dan hindari upaya melindungi oknum tertentu yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini. Termasuk jangan tebang pilih dalam menegakkan supremasi hukum, terutama dalam memberantas tindak pidana korupsi,” tegas William.
  
Sementara, Kajati Sulselbar, DR. Jan Samuel Maringka, SH, MH yang dikonfirmasi saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Luwu pada Kamis, (14/9/2017) malam, meyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Luwu mengembalikan berkas perkara korupsi itu, tentu karena masih ada syarat formil dan atau syarat materilnya yang belum dipenuhi oleh penyidik Polres Luwu.

“Yaa kalau berkas P18 dikembalikan oleh Jaksa kepada penyidik Polres, pasti masih ada syarat formil atau syarat materilnya yang belum terpenuhi. Jadi kejaksaan tidak mungkin lakukan P19 kalau berkasnya sudah memenuhi syarat,” jelas Jan Samuel.

Bahkan orang nomor satu pada jajaran kejaksaan di wilayah Sulselbar tersebut, menegaskan bahwa JPU Kejari Luwu pasti langsung melakukan penahanan badan terhadap tersangka jika berkas kasus korupsi Bagang Apung itu sudah dinyatakan lengkap atau diP21-kan oleh JPU.

“Jangankan di-P21 oleh jaksa yang menangani perkara korupsi itu, kalau berkasnya sudah terpenuhi syarat formil dan materilnya, pasti tersangkanya langsung ditahan,” tegas Jan Samuel.

Untuk diketahui sebelumnya, ketika Zet Ta’dung Allo, SH, MH masih menjabat sebagai Kajari Luwu. Tiga dari sekian orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan Bagang Apung tersebut langsung ditahan, setelah berkas yang diserahkan penyidik Unit Tipikor Polres Luwu dinyatakan P21 oleh JPU Kejari Luwu, pada awal Januari 2016 lalu.

Ketiga pelaku korupsi itu, telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Makassar saat diajukan JPU Kejari Luwu ke meja hijau untuk diadili pada pertengahan tahun 2016 lalu.

Tiga orang yang telah dipidana korupsi dalam kasus tersebut, diantaranya staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini, yakni Syarifuddin bin Mangkona dan Jamaruddin JP alias Gali bin Jainuddin Sanggana, serta Makmur Wahab bin Abdul Wahab yang bertindak selaku kontraktor pelaksana proyek.

Ketiga terpidana korupsi itu, dinyatakan oleh Pengadilan Tipikor Makassar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan dana proyek pengembangan sarana penangkapan ikan atau Bagang Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu dengan anggaran sebesar Rp 775 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta APBD Kabupaten Luwu TA 2013. Kerugian Negara dalam kasus korupsi ini sebanyak Rp 308 juta.

Penulis   : Solihin
Editor     : Ories

No comments:

Post a Comment

.

.