.

.

.

Jumat, 01 September 2017

MK Putuskan Perempuan Bisa Jadi Gubernur DIY

 
Laman MK yang mengumumkan Putusan MK Nomor : 88/PUU-XIV/2016, tertanggal 31 Agustus 2017 (lihat tulisan yang ditandai warna kuning di sebelah kiri) 
YOGYAKARTA, Tabloid SAR- Meski sempat menjadi polemik oleh sejumlah kerabat dan saudara Sultan Hamengku Buwono X dalam lingkungan keraton. Jika pasal 18 ayat (1) huruf (m) yang terdapat dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta di hapuskan.

Namun polemik tersebut harus diakhiri oleh pihak yang pro maupun kontra karena hal itu sudah final berakhir pasca, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK bernomor : 88/PUU-XIV/2016 yang diumumkan melalui laman resmi MK pada Kamis, (31/8/2017).

Pada situs resmi milik MK tersebut dijelaskan bahwa lembaga itu, telah mengabulkan gugatan sejumlah aktivis perempuan asal Yogyakarta atas pasal 18 ayat (1) huruf (m) yang terdapat di dalam UU Keistimewaan Yogyakarta.

Dengan dihapusnya pasal tersebut, maka Keraton Yogya berpeluang dipimpin oleh raja perempuan, mengingat kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY menggunakan mekanisme penetapan (tidak dipilih oleh rakyat DIY- red).

Pasal 18 ayat (1) huruf (m) UU Keistimewaan DIY digugat oleh sejumlah aktivis perempuan asal Yogyakarta sejak tahun 2016 lalu. Sebab pasal itu dinilai sangat diskriminatif terhadap hak politik kaum perempuan dan hal ini tentunya bertentangan dengan semangat UUD 1945.

Dalam pasal yang dihapus oleh MK tersebut, berbunyi bahwa, “calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY adalah warga negara Republik Indonesia yang sudah memenuhi syarat dan menyerahkan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup yang diserahkan harus memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak”.

Kata istri dalam daftar riwayat hidup tersebut kemudian dipersoalkan dan akhirnya digugat. Sebab, secara tidak langsung merujuk bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY harus laki-laki.

Kendati gugatan para aktivis perempuan tersebut, dikabulkan oleh MK sebagaimana dalam Putusan MK bernomor : 88/PUU-XIV/2016, namun hal itu tidak dipersoalkan oleh Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X.

“Ya memang tak boleh ada diskriminasi, negara tak boleh membedakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi gubernur,”  ujar Sultan saat dikonfirmasi terkait putusan MK tersebut, Kamis (31/8/2017) siang.

Sultan menuturkan bahwa dengan dikabulkannya gugatan atas Pasal 18 ayat (1) huruf (m) tersebut, berarti Negara sedang menunjukkan bahwa konstitusi bangsa Indonesia telah ditegakkan. “Konstitusi bangsa kita bunyinya-kan, siapa pun bisa jadi gubernur, tanpa mempersoalkan laki-laki atau perempuan,” ujar Sultan dengan bahasa yang sangat diplomatis.

Dengan keluarnya putusan MK itu, maka Sultan meminta para pihak yang selama ini berselisih terkait pasal 18 ayat (1) huruf (m), termasuk para saudara-saudaranya dalam lingkungan keraton agar bersedia mengakhiri polemik tersebut.

“Keputusan MK itu sudah final dalam ketatanegaraan kita, harus dihormati oleh semua pihak,”  pintanya.

Kendati dalam tradisi keraton selama ini, yang berhak ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai UU Keistimewaan DIY adalah raja keraton bertahta dan raja Puro Pakualaman.

Dengan demikian, jika benar terjadi ada raja perempuan menyusul setelah Putusan MK tersebut, berarti yang Gubernur DIY juga perempuan, maka hal itu bertentangan dengan paugeran atau adat istiadat keraton yang sejak Sultan Hamengku Buwono I hingga Hamengku Buwono X diduduki oleh seorang laki-laki.

Tidak hanya itu dampak dari Putusan MK bernomor : 88/PUU-XIV/2016 tersebut, namun adanya raja perempuan disebut-sebut juga bakal mengakhiri kesejarahan keraton sebagai kerajaan Mataram Islam.

Meski demikian, Sri Sultan Hamengku Buwono X,  menyatakan keputusan MK yang mengabulkan gugatan pasal 18 itu, tidak ada hubungannya dengan paugeran keraton.

“Paugeran itu yang membuat siapa ? Keraton dan Abdi dalem ? Bukan kan, kan raja ? Ya sudah jelas kan semuanya,” tandasnya.

Editor : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.