.

.

Sunday, 17 September 2017

SRMD Mengecam Tindakan Arogansi Polisi di Gedung LBH Jakarta

Ketua Umum DPP SRMD, William Marthom berorasi dalam sebuah aksi peringatan May Day beberapa waktu lalu. (Foto : Dok)

JAKARTA, Tabloid SAR- Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Rakyat Miskin Demokratik (DPP SRMD), William Marthom menyayangkan sikap puluhan anggota Polri dari Polsek Menteng yang memblokade atau menutup akses jalan masuk kedalam gedung Lembaga Bantua Hukum (LBH) Jakarta, Minggu (17/9/2017).

Menurutnya blokade yang dilakukan oleh puluhan personil anggota Polsek Menteng yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Menteng Kompol Ronald Purba pagi ini, sejak pukul 06.00 WIB adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap konstitusi bangsa.

“Penutupan akses jalan masuk gedung LBH Jakarta yang dilakukan puluhan personil Polsek Menteng merupakan pelanggaran terhadap konstitusi bangsa kita. Karena dengan blokade tersebut, puluhan panitia penyelenggara ‘Seminar Sejarah Pengungkapan Kebenaran 1965/1966’ tidak dapat masuk kedalam lokasi penyelenggaraan seminar tersebut,” kata William dengan rada kecewa terhadap sikap arogansi anggota Polsek Menteng.   

Aktivis SRMD ini menambahkan, bahwa dengan blokade tersebut puluhan peserta seminar juga tidak bisa masuk kedalam Kantor LBH Jakarta tempat pelaksanaan seminar yang bertujuan untuk mencari kebenaran sejarah bangsa tentang parktek persekusi yang terjadi pada tahun 1965/1966 silam di era awal kekuasaan orde baru Soeharto.

“Blokade itu tak ubahnya upaya sistematis dari jajaran kepolisian untuk melakukan pembungkaman terhadap sekelompok orang yang ingin melaksanakan sebuah studi dan kajian tentang kebenaran sejarah kelam tindakan genozida yang terjadi pada masa lampau,” ketus William.

Mantan Koordinator Sekretariat Eksekutif Nasional Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (Seknas FSPBI) tersebut, juga menyatakan jika blokade yang dilakukan polisi itu sudah melanggar konstitusi bangsa mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul.

“Semua pihak-kan pada tahu kalau seminar adalah sebuah kegiatan akademis yang tidak melanggar hukum. Tapi kok dihalang-halangi oleh pihak kepolisian, ini namanya pelanggaran terhadap konstitusi bangsa kita yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul,” tegas William sembari mengatakan tindakan pelarangan kegiatan tersebut juga melanggar Hak Asasi Manusia.

Jika polisi berdalih bahwa kegiatan itu dilarang karena tanpa surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian, sehingga personil Polsek Menteng melarang para panitia penyelenggara dan peserta seminar untuk masuk kedalam gedung LBH Jakarta. Maka saya tegaskan bahwa itu adalah sebuah kesalahan besar dan tindakan kesewenang-wenangan atau arogansi berbau otoriter terhadap rakyat yang mestinya dilindungi dan diayomi oleh aparat kepolisian.

“Pemberitahuan kepada institusi kepolisian diwajibkan jika kegiatan berlangsungkan di muka umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sedangkan kegiatan yang hendak dilaksanakan LBH Jakarta inikan tidak termasuk kategori di muka umum apa lagi kegiatan tersebut tidak terbuka untuk umum,” ungkap William.

Ia menambahkan bahwa semua pihak tahu bahkan dunia Internasional juga tahu jika LBH Jakarta adalah tempat publik atau tempat rakyat miskin yang butuh keadilan, namun tidak mampu membayar jasa advokat atau pengacara untuk mengadukan persoalan hukumnya, temasuk semua elit bangsa ini juga tahu bahwa LBH Jakarta selama ini menjadi sentral bagi para pejuang keadilan.

“Dengan dalil dan alibi, serta logika pembenaran apapun, kami dari Serikat Rakyat Miskin Demokratik (SRMD) tetap mengutuk dan mengecam tindakan aparat kepolisian yang melarang pelaksanaan ‘Seminar Sejarah Pengungkapan Kebenaran 1965/1966’ yang hendak diselenggarakan LBH Jakarta,” ujar mantan Sekretaris Majelis Nasional Konfederasi Serikat Nasional (Majenas KSN) tersebut.

Selain mengutuk dan mengecam aparat kepolisian yang memblokade jalan masuk gedung LBH Jakarta, Ketua Umum DPP SRMD, William Marthom juga meminta Kapolri Jenderal Tito Karnivan untuk bertindak tegas dengan memberikan jaminan keamanan berlangsungnya ‘Seminar Sejarah Pengungkapan Kebenaran 1965/1966’ demi terwujudnya demokrasi tanpa pembungkaman, tak terkecuali pada setiap warga negara Indonesia.

Untuk diketahui, Sabtu (16/9/2017) hingga hari ini, LBH Jakarta sedianya menggelar ‘Seminar Sejarah Pengungkapan Kebenaran 1965/1966’. Namun sejak pukul 06.00 Wita pagi tadi, Kapolsek Menteng Kompol Ronald Purba bersama puluhan anggotanya melakukan blockade, serta melarang para panitia penyelengara dan peserta seminar untuk masuk kedalam gedung LBH Jakarta.

Penulis   : Arizal Ilyas
Editor     : Ories

No comments:

Post a Comment

.

.