.

.

.

Selasa, 10 Oktober 2017

Penyaluran Raskin Diduga Tidak Tepat Sasaran, Warga Desa Bakka Soroti Kades

Kades Bakka, Kaharuddin (kiri) bersama Sekdes Bakka, Besti
Sekdes Bakka : Yang Mendata Penerima Raskin Bukan Aparat atau Jajaran Pemdes Bakka Tetapi Petugas Lapangan dari BPS Lutra.

LUTRA, Tabloid SAR- Penyaluran beras bantuan untuk keluarga pra sejatra (Rastra) yang lebih dikenal dengan istilah beras miskin (Raskin) di Desa Bakka, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulsel di soroti warga.

Menurut keterangan sejumlah warga Desa Bakka yang berhasil dihimpun oleh wartawan media ini, menyebutkan bahwa penyaluran Raskin bagi keluarga kategori miskin atau pra sejatra di Desa Bakka tidak tepat sasaran.

“Penyaluran beras Raskin di desa kami ini, banyak tidak tepat sasaran. Banyak orang kaya yang mendapatkan Raskin, sementara warga miskin tidak dapat bantuan Raskin itu,” kata salah seorang warga Dusun Walu-Walu, Desa Bakka yang minta namanya tidak disebutkan.

Hal senada diungkapkan oleh warga Dusun Loppe’, Desa Bakka, menurutnya di Desa Bakka para penerima Raskin banyak tidak tepat sasaran dan didominasi oleh keluarga Kepala Desa (Kades) Bakka, Kaharuddin.

“Di desa ini, hampir lebih banyak orang kaya yang dapat jatah Raskin, ketimbang warga miskin. Karena penerima Raskin di desa ini, mayoritas keluarga Pak Desa,” ujar warga Dusun Loppe’ tersebut saat ditemui wartawan media ini, seraya meminta namanya agar dirahasiakan karena takut diintervensi Kades dan aparat Desa Bakka.

Ia menambahkan bahwa penerima Raskin di desanya, selain mayoritas keluarga Kades Bakka, juga didominasi oleh bekas tim sukses atau tim pemenangan, Kaharuddin saat bertarung pada Pilkades tahun 2014 lalu melawan peti kosong.

Warga menduga, jajaran Pemerintah Desa (Pemdes) Bakka, yang mayoritas aparatnya berasal dari keluarga dekat Kades Bakka, menerapkan sistem pilih kasih berdasarkan hubungan darah (keluarga- red) dan atas dasar suka-tidak suka, saat melakukan pendataan bagi warga miskin yang layak menerima Raskin.

“Penyaluran Raskin di desa ini, banyak tidak tepat sasaran dan mayoritas berasal dari kalangan keluarga Pak Desa karena faktor nepotisme,” ungkap sejumlah warga yang ditemui wartawan media ini.

Lebih lanjut sumber media ini, yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan bahwa ada beberapa warga yang sudah tergolong orang kaya-raya atau mapan secara ekonomi di Desa Bakka namun masih tercatat sebagai penerima Raskin.

“Orang kaya di desa ini yang masih menerima Raskin yakni, Mus warga Dusun Bakka. Pak Mus itu, memiliki 1 unit mobil pribadi jenis pick up dan usaha rental mobil Avanza. Sama seperti Gama, warga Dusun Walu-Walu yang punya usaha pemancingan ikan, juga masih mendapat jatah Raskin. Padahal omzet dari usaha pemancingan ikan, Pak Gama itu setiap bulannya jutaan bahkan bisa mencapai belasan juta rupiah perbulan. Termasuk Pak Sabdi warga Dusun Walu-Walu yang juga kaya raya, bisa dilihat dari rumah permanen miliknya yang cukup mentreng itu, tapi masih tercatat sebagai penerima Raskin,” sebut warga Desa Bakka dengan rada kesal.

Warga menambahkan bahwa zaking tidak akuratnya data warga miskin di Desa Bakka, sehingga salah seorang janda miskin yang sudah lanjut usia bernama Lona di Dusun Walu-Walu tidak mendapatkan jatah Raskin.

“Semua warga Desa Bakka pada tahu, termasuk aparat Desa Bakka bahwa sekitar 90 persen warga Dusun Walu-Walu tidak termasuk dalam kategori miskin karena rumah di dusun tersebut, rata-rata sudah permanen dan mewah. Tapi di dusun itu, mayoritas masih menerima Raskin, sementara janda lanjut usia yang bernama Bu Lona, yang tinggal sendiri sebatang kara dalam rumah tidak layak huni, kok tidak menerima Raskin,” ketus warga.    

Sementara, Kades Bakka, Kaharuddin, melalui Sekretaris Desa (Sekdes) Bakka, Besti yang dikonfirmasi pada, Senin (9/10/2017) siang di kantornya, membantah tudingan warga.

Menurutnya, tudingan miring warga Desa Bakka tersebut, tidak benar dan tidak berdasar karena yang melakukan pendataan warga miskin di Desa Bakka sebagai acuan untuk menyalurkan Raskin adalah petugas lapangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lutra.

“Kita harus memahami bahwa jabatan Kades adalah jabatan politik yang secara periodik setiap 6 tahun harus bersaing lagi dalam Pilkades guna memperebutkan jabatan Kades. Jadi orang-orang yang memberikan keterangan bahwa penyaluran Raskin di Desa Bakka tidak tepat sasaran bisa jadi itu, dilontarkan oleh lawan politik Pak Desa,” tepis Besti sembari mengatakan lagian yang mendata penerima Raskin bukan aparat atau jajaran Pemdes Bakka tetapi petugas lapangan dari BPS Lutra.

Besti, menambahkan bahwa setahunya, sejak Ia menjabat sebagai Sekdes Bakka mulai pada tahun 1999 hingga saat ini, terakhir kali dilakukan pendataan pada tahun 2011 untuk penerima Raskin.

“Sejak menjabat sebagai Sekdes Bakka mulai tahun 1999 hingga saat ini, seingat saya pendataan dilakukan BPS Lutra terakhir kalinya pada tahun 2011. Data itulah yang menjadi acuan penyaluran Raskin,” jelas Besti.

Berdasarkan keterangan Besti, diketahui bahwa jumlah penerima Raskin di Desa Bakka, sebanyak 134 kepala keluarga (KK) dari 437 KK. Sedangkan jumlah penduduk desa tersebut, lebih dari 1000 jiwa orang.

Menyikapi, dugaan penyaluran Raskin yang tidak tepat sasaran di Desa Bakka tersebut, membuat Misbahuddin Muslimin yang merupakan salah satu aktivis dari Serikat Rakyat Miskin Demokratik (SRMD), angkat bicara.

Menurut, Misbahuddin bahwa apa yang diungkapkan oleh Besti selaku Sekdes Bakka dalam menepis tudingan warga atas dugaan penyaluran Raskin yang tidak tepat sasaran itu, adalah alasan yang mengada-ada dan patut diragukan kebenarannya.

“Alasan Pak Sekdes Bakka itu, sangat tidak mendasar juga mengada-ada karena apa yang diungkapkan oleh warga Desa Bakka merupakan fakta yang sesuai di lapangan. Lagian semua orang juga tahu bahwa biasanya yang melakukan pendataan bantuan Raskin adalah aparat atau jajaran Pemdes setempat,” kata mantan Sekretaris DPC SRMD Palopo itu.

Aktivis SRMD yang akrab disapa Misbah tersebut, juga mengatakan bahwa pada pertengahan tahun 2017 ini, Kementrian Sosial menetapkan jumlah dan nama-nama warga pra sejatra atau kategori miskin yang layak menerima bantuan Raskin.

“Setahu kami, pada pertengahan tahun 2017 ini, Kementrian Sosial melakukan falidasi data warga miskin yang layak diberi bantuan Raskin. Dan sebelum memfalidasi data tersebut, tentunya seluruh kabupaten/kota di Indonesia diminta untuk melakukan pembaharuan pendataan warga miskin, agar bantuan Raskin itu tepat sasaran,” jelas Misbah.

Misbah yang juga warga Lutra tersebut, berharap instansi terkait dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Lutra melakukan pendataan ulang khususnya di Desa Bakka sebagai upaya mengantisipasi penyaluran Raskin yang tidak tepat sasaran di desa itu.

“Dinas terkait, harus turun kelapangan mengkros-chek kebenaran informasi dugaan penyalah gunaan bantuan Raskin di Desa Bakka yang diduga tidak tepat sasaran. Supaya bantuan untuk rakyat miskin tersebut, dapat dinikmati oleh warga miskin sesuai peruntukannya,” pinta Misbah.

Selain itu, Misbah menyatakan bahwa pentingnya melakukan pengecekan data penerima Raskin di Desa Bakka, oleh instansi terkait karena bisa jadi bantuan bagi keluarga miskin lainnya, seperti Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Sejatra (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta berbagai bantuan lainnya, jangan sampai juga salah sasaran.

“Tentu kita berharap, supaya stakeholder terkait saat turun melakukan pendataan ulang supaya juga mengecek para penerima program KPS, KKS, KIP dan KIS, serta sejumlah program bantuan bagi rakyat miskin lainnya, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Karena bisa jadi penyalurannya juga dengan pola yang sama dengan Raskin, tidak tepat sasaran,” tegas Misbah sembari mengatakan pihaknya akan mengajak sejumlah elemen aktivis untuk mengawal kasus tersebut.

Penulis   : William Marthom
Editor     : Zottok

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.

.