.

.

.

Rabu, 11 Oktober 2017

Selamat Memperingati HUT Ke-72 TNI, Dibalik Isu-Isu Kebangkitan PKI

Rahmat K. Foxchy
Menyikapi Mengenai Diskurs Impor Senjata Polri

Oleh : Rahmat K Foxchy

ISSU kebangkitan komunisme kembali mengopini menjalang Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesi (TNI), 05 Oktober 2017. Pada gilirannya Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan seluruh jajarannya hingga pada tingkat Koramil untuk menggelar acara nonton bareng (Nobar) Film Penghianatan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) pada bulan September lalu.

Selain itu, mencuat pula issu-issu kasus impor senjata yang justru menggiring persepsi publik yang bersifat negatif terhadap sistem tata kelola pengadaan persenjataan nasional. Seolah-olah negara kita ini, hanya mampu menyajikan issu-issu horor bak hantu disiang bolong.

Jadi mengenai pengadaan (impor) senjata untuk kebutuhan salah satu unit kerja Polri, disebutkan tidak menyalahi ketentuan peraturan yang berlaku. Hanya saja sumber penyebabnya, karena akibat tumpang tindihnya regulasi mengenai sistem pengadaan persenjataan itu sendiri.

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Mekopolhukam Jenderal Purnawirawan Wiranto, melalui jumpa pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta (06/10/2017).

Menko Wiranto menyampaikan sejumlah regulasi terkait pengadaan senjata api sejak 1948 hingga 2017. Regulasi pengadaan senjata diatur dalam empat Undang-undang, satu Perpu, satu Inpres, empat Peraturan Setingkat Menteri dan satu Surat Keputusan seputar pengadaan senjata api.

“(Itu) mengakibatkan perbedaan pendapat yang berkembang di institusi yang menggunakan senjata api. Maka segera dilakukan pengkajian dan penataan ulang tentang berbagai regulasi sampai pada kebijakan tunggal sehingga tidak membingungkan institusi yang menggunakan senjata api,” kata Wiranto.

Tentunya patut kita apresiasi atas langkah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, sebab lebih elegant dalam menyikapi munculnya isu liar mengenai adanya impor senjata yang begitu tajam menjadi sorotan media massa akhir-akhir ini. Pada gilirannya tidak menggelinding lebih jauh menjadi bola api, dalam semakin memperkeruh suasana politik di negara ini.

Polisi, khususnya Satuan Brimob atau Densus 88, tentunya pula sangat membutuhkan regulasi yang menjadi pedoman dalam pengadaan persenjataan canggih untuk menangani kasus-kasus terorisme di dalam negeri. Karena teroris sendiri, pada masa yang akan datang bukan tidak mungkin akan memiliki persenjataan lebih canggih lagi dan jauh melampaui kecanggihan persenjataan Polri.

Tidak hanya itu, jajaran Polri termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), tentunya juga sangat membutuhkan senjata modern dalam menangani kasus-kasus sindikasi internasional mafia narkotika yang juga tak kalah memiliki sistem persenjataan modern. Apalagi negara kita ini, sudah menjadi tujuan utama perdagangan narkotika dunia, untuk maksud memporak-porandakan moralitas generasi bangsa kita.

Menyikapi hal ini, tentunya pimimpin Polri dalam mewujudkan profil Polri yang profesional dan modern, tidak akan mengambilalih tugas pokok dan fungsi (Tufoksi) TNI. Namun jika Polri dalam menjaga sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya dalam menghadapi kasus-kasus tindak kejahatan terorisme dan sindikasi jaringan mafia narkotika, bukan tidak mungkin membutuhkan dan menggunakan senjata api yang canggih.

Sehingga, Polri jika tidak didukung dengan sistem persenjataan yang canggih, maka bukankah, hal itu justru semakin memberikan ruang terhadap munculnya tindak-tindak kejahatan bagi kemanusiaan yang bersifat trans nasional (terorisme dan narkotika) di tengah masyarakat kita?

Untuk diketahui bahwa tindak-tindak kejahatan, utamanya aksi-aksi terorisme di dalam negeri. Sepertinya tidak lagi mengedepankan praktik-praktik peledakan bom di mana-mana, tapi juga sudah mulai mengangkat senjata api berkaliber tinggi, termasuk menggunakan granat. Salah satu contohnya, kasus terorisme Santoso di Sulawesi Tengah.

Jadi bukan tidak mungkin para pelaku terorisme ke depan, akan lebih memiliki sistem persenjataan yang semakin canggih, sebagaimana halnya yang terjadi pada kasus-kasus kejahatan terorisme yang digerakkan oleh ISIS di negara-negara Timur Tengah.

Mungkin ada baiknya kita berilustrasi dengan penaganan kejahatan terorisme (ISIS) di negara- negara Arab, sebab lebih mengedepankan pendekatan militerisme. Akibatnya sangat berdampak buruk terhadap pelanggaran HAM yang bersifat sistematis bagi kehidupan rakyat di negara-negara tersebut.

Kita pun tahu bahwa penanganan keamanan melalui sistem hukum militer, jika dibandingkan dengan penanganan melalui sistem hukum sipil di bawah kendali Polri. Sudah barang tentu pula memiliki perbedaan yang sangat signifikan, apabila ditinjau dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pasalnya, penanganan keamanan melalui system pendektan militer akan lebih berpotensi menggunakan dalil-dalil hukum perang dalam menjaga keutuhan kedaulatan negara dari serangan asing. Sedangkan Polri, dalam sistem penangan keamanan masyarakat, lebih menggunakan dalil-dalil hukum sipil, semata untuk menciptakan sistem Kamtibmas. Hal inilah, sehingga Polri disebut aparat sipil bersenjata.

Jadi adapun maksud daripada impor persenjataan Polri tersebut, sehingga tidak hanya pada sebatas membela diri. Namun lebih urgent lagi digunakan untuk kepentingan melindungi masyarakat dari beragam ancaman tindakan kejahatan yang sifatnya berintensitas tinggi dan ekstrim.

Jika potensi ancaman kekerasan berasal dari kelompok teroris yang justru memiliki persenjataan modern. Lalu bagaimana mungkin Polri dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, apabila sistem persenjataannya kalah canggih dengan persenjataan teroris yang akan ditumpasnya?

Polri pada kondisi tertentu juga dapat dibenarkan untuk bertindak dengan cara penerapan tembak mati, apabila dalam menangani kasus-kasus teroris sudah dinilai sangat membahayakan keselamatan jiwa, baik terhadap aparat Polri itu sendiri, terlebih lagi bagi keselamatan jiwa masyarakat secara umum.

Polri sebagai aparat sipil bersenjata dalam menjamin tertip sosial dan rasa aman masyarakat, wajar apabila memiliki standar persenjataan modern, sepanjang kualitas dan kuantitasnya tidak melampaui sistem persenjataan militer.

Jadi munculnya pergunjingan atas impor senjata Polri yang disebut-sebut berstandar militer tersebut, sepertinya sangat terkesan dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan menjelang Pencapresan pada tahun 2019 mendatang.

Padahal polisi di negara-negara demokrasi maju, justru memiliki sistem persenjataan yang jauh lebih canggih. Tak lain bertujuan untuk “bagaimana menyeimbangkan antara pengendalian kejahatan dengan terjaminnya kebebasan dan keadilan”.

Apalagi intensitas kejahatan kian mengalami perkembangan yang semakin meningkat pula. Termasuk kejahatan terorisme global yang kian didukung dengan persenjataan modern. Lalu bagaimana mungkin Polri dapat menyeimbangkan antara pengendalian kejahatan dengan terjaminnya kebebasan tentang tertip sosial dan rasa keadilan hukum”, apabila tidak didukung dengan sistem persenjataan modern?

Kendati dalam penerapan terhadap sistem pengendalian keamanan yang termasuk kejahatan berintensitas tinggi dan sudah sangat bersifat krusial, maka Polri dapat pula meminta Bantuan Keamanan Operasi (BKO) dari TNI.

Akan tetapi menurut perspektif pemerintahan demokrasi, maka militer semestinya tidak dibenarkan untuk memasuki ranah penanganan keamanan masyarakat sipil (Kamtibmas). Kecuali jika ada kelompok bersenjata (saparatisme) yang sifatnya sudah sangat berpotensi untuk mengancam integritas tentang keutuhan dan kedaulatansebuah bangsa atau Negara.

Hanya saja, Polri belum memiliki daya dukung persenjataan yang memadai, sehingga konsep-konsep BKO TNI, masih dapat ditoleransi untuk dilibatkan dalam mengendalikan sistem Kamtibmas yang dianggap bersifat krusial.

Akan tetapi terlepas daripada itu, HUT TNI ke-72 telah membawa fenomena tersendiri dalam sejarah perjalanan bangsa dan negara kita ini. Terlebih institusi TNI, yang dinilai sudah semakin terdepan dalam menunjukkan semangat reformasi, sehingga mampu meraih kembali kepercayaan dari rakyat dan kian dicintai.

Olehnya itu pula, maka tidak salah apabila melalui peringatan HUT RI ke-72 ini, TNI mengangkat tema “Kuat Bersama Rakyat”. Jadi itulah spesifiknya militer Indonesia, sebab TNI memang lahir dan besar bersama rakyat dalam menjalin semangat kebersamaan untuk menjaga keutuhan kedaulatan bangsa dan negara.

Kita pun sangat patut berbangga dengan kemampuan profesionalisme pasukan TNI yang didukung dengan kecanggihan peralatan perangnya, seperti yang diperagakan pada puncak peringatan HUT TNI ke-72, sebagaimana yang dipusatkan di Dermaga Pantai Indah Kiat, Cilegon, Banten tersebut. Pada gilirannya TNI masuk ke dalam jajaran elit militer dunia.

Namun jelasnya bahwa seperti apapun isu yang senantiasa mengopini ke ruang publik di era pemerintahan reformasi sekarang ini. Hal itu, tak lepas untuk mengakselerasi proses pengaktualisasian demokrasi di negara yang berdasarkan Pancasila ini.

Harapan atas kecanggihan persenjataan yang dimiliki oleh TNI dan Polri, selama itu, digunakan untuk kepentingan menjaga keutuhan tentang kedaulatan bangsa dan negara. Sekaligus untuk kepentingan melindungi rasa aman bagi rakyat Indonesia, menuju pranata-pranata kehidupan sosial yang sifatnya sadar hukum, maka segenap element bangsa wajib mendukungnya.

**) Penulis adalah Aktivis Pembela Arus Bawah

Editor : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.

.