.

.

.

Rabu, 11 Oktober 2017

Warga Miskin Soroti Kades Bakka dan Sekdesnya, Terkait Bantuan Subsidi Listrik

Kades Bakka, Kaharuddin (kiri) bersama Sekdes Bakka, Besti
SRMD : Kades Bakka dan Sekdesnya Berbohong Kalau Mereka Tidak Mengetahui Adanya Kebijakan Pemberian Subsidi Listrik Bagi Warga Miskin

LUTRA, Tabloid SAR- Ternyata warga Desa Bakka, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel), banyak mengeluhkan kepemimpinan Kepala Desa (Kades) Bakka, Kaharuddin dalam mengemban tugasnya sebagai ujung tombak pemerintah pada tingkat desa.

Hal itu, terbukti dengan banyaknya sorotan dan kritikan warga terhadap penyelenggaraan dan tatakelola pemerintahan di Desa Bakka yang dinahkodai oleh Kaharuddin, khususnya dalam penyaluran sejumlah bantuan bagi masyarakat miskin atau pra sejatra.

Fenomena arus ketidakpuasan warga Desa Bakka terhadap Kadesnya terkait pendataan dan penyaluran bantuan beras bagi keluarga pra sejatra (keluarga miskin- red) yang lebih dikenal dengan istilah beras miskin (Raskin) disoroti warga karena dianggap tidak tepat sasaran.

Pasalnya, banyak keluarga miskin di Desa Bakka tidak mendapatkan bantuan Raskin, sementara banyak keluarga yang sudah mapan secara ekonomi (kaya- red) tercatat sebagai penerima bantuan khusus rakyat miskin tersebut.

Selain, keluhan mengenai penyaluran Raskin yang tidak tepat sasaran tersebut, Kades Bakka, Kaharuddin juga disoroti karena dianggap tidak transparan dalam mendata warga miskin di desanya terkait Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No 28 Tahun 2016.

“Kades kami benar-benar curang dalam mendata warga Desa Bakka, ketika ada bantuan pemerintah khusus bagi masyarakat miskin. Karena selain menyalurkan bantuan Raskin yang tidak tepat sasaran, Kades kami juga tidak transparan bahkan cenderung merahasiakan adanya kebijakan subsidi listrik tepat sasaran,” ujar sejumlah warga Desa Bakka sembari meminta naman mereka untuk dirahasikan karena takut diintervensi oleh Kades dan jajarannya, saat ditemui wartawan media ini, Senin (9/10/2017) pagi.

Sumber yang minta namanya dirahasiakan tersebut, menjelaskan bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan subsidi listrik tepat sasaran oleh pemerintah melalui Permen ESDM No 28 Tahun 2016 maka terhitung mulai 1 Januari 2017 subsidi listrik pelanggan PLN  rumah tangga satu (R1) baik pelanggan 450 Volt Ampere (VA) maupun pelanggan 900 VA yang tergolong miskin akan disubsidi.

“Jadi kebijakan pemberian subsidi listrik tersebut, diberikan bagi pelanggan listrik kategori R1 yang tergolong miskin dan memiliki salah satu kartu bantuan pemerintah berupa Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Sejatra (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS),” jelas sumber media ini.

Ia menambahkan bahwa syarat pemberian subsidi listrik tersebut dengan cara mengisi ‘Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga’ yang dikeluarkan oleh pihak PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan melampirkan berbagai macam persyaratan administrasi lainnya, termasuk salah satu kartu bantuan bagi rakyat miskin seperti KPS, KKS, KIP dan atau KIS.

“Tapi formulir dari PLN itu, diserahkan oleh pihak PLN kepada Pemerintah Desa (Pemdes) untuk dibagikan kepada warganya yang masuk kategori miskin, dan selanjutnya diisi oleh warga lalu dikembalikan kepada Pemdes kemudian diserahkan oleh Pemdes kepada Pemerintah Kecamatan, lalu diteruskan kepada instansi terkait guna diproses lebih lanjut,” tambahnya.

Tetapi, realitasnya tidak demikian karena Kades Bakka bersama jajarannya mengatakan bahwa mereka belum mendapat formulir tersebut dari pihak PLN dan pura-pura tidak mengetahui adanya kebijakan pemberian subsidi listrik bagi warga miskin.

“Kalau kami tanya Pak Kades atau Sekdes maupun perangkat Desa Bakka, semua mengatakan tidak tahu, jika ada kebijakan pemberian subsidi listrik dari pemerintah,” ketus warga dengan rada kesal.

Sementara Kades Bakka, Kaharuddin melalui Sekdes Bakka, Besti saat dikonfirmasi wartawan media ini, menerangkan bahwa mereka tidak tahu adanya kebijakan pemberian subsidi listrik kepada warga miskin.

“Jangankan menerima formulir dari pihak PLN, program atau kebijakan ini sama sekali kami belum tahu. Jadi tudingan warga yang ditujukan kepada kami, bahwa kami merahasiakan program tersebut, itu tidak benar dan juga tidak berdasar,” kata Besti menepis tudingan warga, saat dikonfirmasi di kantornya pada Senin (9/10/2017) siang.
Berita acara serah terima penyerahan formulir pengaduan listrik tepat sasaran dari PT. PLN Persero kepada Kepala Desa Bakka, Kaharuddin 
Sikap Kades Bakka dan Sekdesnya yang menutup-nutupi adanya kebijakan pemberian subsidi listrik bagi pelanggan listrik PLN tersebut, selain mendapat sorotan dari warga, juga mendapat kritik pedas dari aktivis Serikat Rakyat Miskin Demokratik (SRMD).

Menurut aktivis SRMD, Misbahuddin Muslimin bahwa sikap Kades Bakka bersama Sekdesnya yang terkesan merahasiakan adanya kebijakan pemberian subsidi listrik kepada rakyat miskin, patut diduga akan disalah gunakan oleh jajaran Pemdes Bakka.

“Kalau pemberian subsidi listrik itu, tidak ditransparansikan kepada warga Desa Bakka, maka patut diduga bantuan tersebut akan disalah gunakan oleh Pemdesnya. Bantuan itu, bisa jadi tidak tepat sasaran seperti penyaluran Raskin yang banyak dikeluhkan oleh warga Desa Bakka selama ini,” kritik Misbahuddin.

Selain itu, aktivis SRMD yang berdomisili di Kabupaten Lutra ini, juga menegaskan bahwa Kades Bakka dan Sekdesnya berbohong kalau mereka mengaku tidak mengetahui adanya kebijakan pemberian subsidi listrik bagi pelanggan PLN yang tergolong miskin.

“Pak Kaharuddin dan Besti, bohong jika mengaku tidak mengetahui program itu, karena kami punya dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Formulir Pengaduan dari pihak PLN kepada Kades Bakka. Berita acara penyerahan formulir tersebut, ditandatangani oleh Kades Bakka dan diserahkan pada tanggal 5 April 2017 lalu,” tegas mantan Sekretaris DPC SRMD Palopo itu.

Lebih lanjut, aktivis SRMD yang akrab disapa Misbah ini, menghimbau supaya Kades Bakka bersama jajarannya tidak bertindak sesuka hatinya dalam menjalankan roda pemerintahan pada tingkat desa.

“Sebaiknya, Pak Kaharuddin bersama jajarannya segera membenahi diri untuk menyelenggarakan tatakelola pemerintahan desa secara professional. Karena jika amanah dari masyarakatnya tidak ditunaikan secara professional dan bertanggungjawab, maka tentu ada konsekuensi logisnya baik berupa sanksi sosial maupun sanksi hokum positif,” himbau Misbah.

Misbah, juga berharap agar stakeholder terkait pada lingkup Pemkab Lutra, dapat mengawasi secara maksimal pendataan bantuan pemberian subsidi listrik bagi warga miskin, khususnya di Desa Bakka agar tepat sasaran.

Penulis   : William Marthom
Editor     : Zottok

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.