Sejumlah Kades di Luwu Keluhkan Oknum Wartawan Tertentu

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Luwu, Masling Malik

Masling Malik : Jangan Berlangganan dengan Media yang Mengintimidasi

LUWU, Tabloid SAR – Akhir-akhir ini, sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan sejumlah oknum LSM yang kerap melakukan pemerasan terhadap mereka. Selain itu, para Kades di Luwu juga mengeluhkan adanya oknum wartawan yang dianggap sering melakukan intimidasi.

Pasalnya, beberapa Kades di Kabupaten Luwu mengaku telah menjadi korban pemerasan para oknum LSM tertentu. Kemudian disusul munculnya keluhan sejumlah Kades yang mengeluhkan adanya oknum wartawan yang dinilai kerap melakukan intimidasi terhadap mereka.

Seperti yang baru-baru ini, dialami oleh Kades Salu Tubu, Surahman di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Mengaku bahwa dirinya telah diintimidasi oleh salah satu oknum wartawan dari tabloid tertentu, dengan cara memaksa meminta dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Keuangan Desa Salu Tubu.

Hal tersebut, disampaikan Surahman, saat dikonfirmasi wartawan Tabloid SAR, pada Minggu siang (27/1/2018).

Ia mengaku jika beberapa waktu lalu, dirinya pernah didatangi salah satu oknum wartawan tabloid yang meminta kwitansi-kwitansi dan LPJ desa, dengan cara mengintimidasi, namun tidak berikan oleh Kades Salu Tubu.

Hal ini, kata Surahman lagi, sudah ia laporkan kepada Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Luwu, Masling Malik. Apalagi oknum wartawan itu, juga langsung menghubungi Pak Masling Malik ketika saya menolak memberikan apa yang dimintanya.

“Jadi sebaiknya, kita tanyakan langsung kepada Pak Masling, apa pembicaraan Beliau lebih lanjut mengenai tindakan oknum wartawan tersebut,” tutur Kades Salu Tubu dari balik handphone selulernya.

Sementara, Kadis PMD Luwu, Masling Malik ketika dikonfirmasi, mengakui adanya pengaduan dari Kades Salu Tubu, terkait dengan adanya oknum wartawan yang meminta LPJ Keuangan Desa dengan cara mengintimidasi itu.

Menurutnya, ia sangat menyesalkan atas adanya oknum wartawan seperti ini. Itu jelas sangat tidak profesional dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai seorang jurnalis.

“Kita sangat menyesalkan tindakan oknum wartawan seperti itu. Karena memang tidak ada regulasi yang mengatur bahwa Kades wajib memberikan LPJ-nya jika diminta wartawan,” kata Masling.

Karena menurut regulasi, hanya pihak auditor resmi atau pihak penyidik yang dapat menggunakan haknya dalam meminta LPJ para Kades.

“Tapi itupun harus melalui mekanisme dan prosedur yang legal,” ucapnya.

LPJ itu adalah rahasia negara, kata Masling lagi, hanya dibutuhkan, apabila untuk kepentingan dinas. Saya sendiri sebagai pembina para Kades di Kabupaten Luwu tidak berhak meminta begitu saja LPJ Kades, kecuali jika melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.

“Itupun jika memang diperlukan untuk kebutuhan supervisi atau pemeriksaan,” imbuhnya.

Masling menyebutkan, jika dirinya juga dihubungi oleh oknum wartawan tersebut. Pada saat wartawan itu, masih sedang bersama dengan Kades Salu Tubu, ia meminta nomor handphone saya kepada Pak Kades.

Setelah mendapat nomor handphone saya dari Pak Kades, kemudian oknum wartawan itu, menghubungi nomor handphone saya. Lalu saya kasi tahu, bahwa tindakan saudara yang meminta LPJ Desa sudah melampaui batas dan tidak bisa dibenarkan.

“Itu sangat melampaui kewenangan auditor atau penyidik,” tukas Masling dengan nada ketus.

Saya juga sudah minta oknum wartawan dimaksud, kata Masling lagi, agar datang di kantor Dinas PMD Luwu, untuk mengklarifikasi bahwa atas dasar apa dan untuk apa LPJ Desa tersebut diminta.

Sampai saat ini, sambung Kadis PMD Luwu itu, bahwa oknum wartawan tersebut belum datang menemui dirinya.

“Padahal kita ini, selalui welcome jika ada yang ingin dikonfirmasi atau mau diklarifikasi rekan-rekan wartawan, selama itu sesuai dengan prosedur dan kode etik jurnalis,” tandasnya.

Masling pun menghimbau kepada seluruh Kades di Kabupaten Luwu, supaya sedapat mungkin mempertimbangkan untuk berlangganan dengan media yang wartawannya mengintimidasi seperti itu.

“Jadi sebaiknya para Kades putuskan saja, untuk tidak berlangganan dengan media seperti itu,” tandasnya lagi.

Lanjut ia menyampaikan, jika para Kades ingin berlangganan media, sebaiknya konsultasi dulu dengan pejabat berwenang di Kantor Dinas PMD Luwu.

“Kita maunya, agar para Kades berlangganan dengan media yang mau bekerjasama dan juga bersedia memberikan advokasi, apabila ada Kades bermasalah, sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum,” papar Masling.

Kembali Masling menekankan kepada para Kades di Luwu, bahwa bila ingin berlangganan dengan media apapun, supaya terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Dinas PMD.

“Apabila sudah telanjur berlangganan, agar ditinjau ulang. Jika perlu putuskan saja berlanganan dengan media yang wartawannya bertingkah seperti itu,” pungkasnya.

Kendati demikian, Kadis PMD Luwu masih enggan menyebutkan nama oknum wartawan dan nama tabloid yang dimaksud.

 “Itu jelas akan saya beberkan dalam rapat koordinasi Kades se-Kabupaten Luwu nantinya,” kunci Masling.

Penulis   : Ories

Editor     : William Marthom