.

.

Saturday, 3 February 2018

Bupati Torut Bersama Jajarannya Kunker ke Kecamatan Buntao’ dan Rantebua

Dari kiri kekanan ; Kapolsek Sanggalangi' AKP Linus, Camat Buntao' Marthen Parinding, Camat Rantebua Alias Madi Para'pak, Kasat Pol PP & Damkar Kabupaten Torut Yoel Tandi Embong, dan Kepala Bapenda Torut Magdalena Layuk Allo, serta Plh Dandramil Sanggalangi' Pelda Agustinus Runtung saat menghadiri acara Kunker Bupati Torut yang dipusatkan di Aula Kantor Camat Buntao', Selasa (30/1/2018)

Kebijakan Kapolres Tator Terkait Surat Izin Keramaian Dipersoalkan Karena Dinilai Mempersulit Masyarakat Toraja

TORAJA, Tabloid SAR- Bupati Toraja Utara (Torut) Kalatiku Paembonan bersama jajarannya menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kecamatan Buntao’ dan Rantebua, Kabupaten Torut, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (30/1/2018).

Kunker orang nomor satu di Torut tersebut, dipusatkan di Aula Kantor Camat Buntao’ dengan agenda sosialisasi dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Kali ini, dalam Kunkernya di awal tahun 2018, Kalatiku diwakili oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Torut Magdalena Layuk Allo.

Kepala Bapenda Torut mewakili Bupati dalam sambutannya menjelaskan alasan atas ketidak hadiran Kalatiku.

“Pak Bupati sedianya hadir di tengah-tengah kita dalam kunjungan kerja ini, namun karena beliau harus menghadiri sebuah pertemuan yang sangat penting di luar daerah, sehingga beliau meminta Pak Wabup untuk mewakilinya. Akan tetapi Pak Wabup juga berhalangan karena harus menghadiri sebuah pertemuan yang juga tak kalah pentingnya dengan pertemuan ini. Demikian pula dengan Pak Sekda yang diminta Pak Wabup, beliau juga harus menghadiri sebuah pertemuan penting, sehingga saya yang diminta oleh Pak Sekda untuk mewakili Pak Bupati,” kata Magdalena dalam sambutannya sembari menyampaikan permohonan maaf Bupati Torut.

Selain itu, Magdalena menjelaskan bahwa Kunker tersebut diagendakan dalam rangka sosialisasi untuk peningkatan PAD Torut.

“Pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2011, sumbernya ada 9 jenis yakni, pajak hotel, restaurant, tempat hiburan, reklame, pajak pemotongan hewan, galian golongan C, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan lain-lainnya,” sebut Magdalena.

Ia juga menjelaskan bahwa ada 3 jenis retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menjadi sumber PAD yaitu, jasa umum, jasa kebersihan dan jasa parkir.

Dalam kesempatan ini, Kepala Bapenda Torut juga membahas mengenai pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Rantebua dan Buntao’.

“Kita patut bersyukur dan mengapresiasi Pemerintah Kecamatan Rantebua yang telah melunasi PBB-nya sekitar Rp 81 juta atau sebesar 100 persen. Namun kita juga menyayangkan Pemerintah Kecamatan Buntao’ karena dari Rp 148 juta PBB-nya baru sekitar 80 persen yang lunas. Karena masih ada dua Lembang/Desa atau Kelurahannya yang belum melunasi PBB mereka,” ujar Magdalena sembari meminta Camat Buntao’ Marthen Parinding untuk segera berkoordinasi dengan Kepala Lembang (Kepala Desa- red) atau Lurah yang belum lunas PBB-nya.

Kepala Bapenda Torut dalam kesempatan itu, juga membeberkan bahwa tahun ini, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Torut dikurangi sekitar Rp 10 milliar oleh pemerintah pusat, karena laporan pajak dan retribusi Torut belum maksimal.

“Jadi kedepannya kita harus memaksimalkan pemungutan pajak dan retribusi kita agar Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Toraja Utara tidak dikurangi lagi. Beruntung saja karena tahun lalu daerah kita mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sehingga Torut mendapat Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 7,9 milliar,” tandasnya.

Sementara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Kasat Pol PP dan Damkar) Kabupaten Torut Yoel Tandi Embong dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa tugas Satpol PP adalah pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah (Perda).

“Tugas utama kami adalah pengawasan dan pengendalian Perda, sehingga kami harus memastikan berjalannya Perda itu. Jadi jika ada pelanggaran Perda maka kami harus bertindak sesuai dengan aturan yang ada,” jelas Yoel.

Melalui kesempatan itu, Kasatpol PP dan Damkar Torut juga menghimbau kepada masyarakat untuk mentaati Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Jadi kami berharap kedepannya, agar jangan lagi ada masyarakat kita yang membangun sebelum memiliki IMB. Karena jika belum terbit IMB-nya lalu mendirikan bangunan, maka bangunan itu terancam dibongkar jika melanggar aturan,” himbau Yoel.

Ia juga menghimbau agar masyarakat tidak mengakali BPHTB-nya jika mereka menjual tanahnya.

“Tolong bapak/ibu jangan mengakali Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika ada yang menjual tanahnya. Karena BPHTB adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pintanya.

Tidak hanya itu, Yoel juga mensosialisasikan PP No. 36 Tahun 2016 yang intinya menerangkan bahwa masyarakat bebas pajak jika menjual tanahnya kepada pemerintah.
Sedangkan, Camat Buntao’ Marthen Parinding dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa ada banyak kebocoran pajak pemotongan hewan di Kecamatan Buntao’.

“Kita sangat menyayangkan adanya kebocoran pajak pemotongan hewan di daerah kita ini. Saya berharap agar para kolektor lebih jelih lagi untuk mencegah adanya kebocoran, karena pajak pemotongan hewan adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.

Berbeda dengan Kapolsek Sanggalangi’ AKP Linus dalam acara ini, menghimbau masyarakat di wilayah hukumnya yang meliputi Kecamatan Buntao’, Rantebua dan Kesu’ agar tidak menyelenggarakan judi sabung ayam, baik pada acara kematian maupun acara pernikahan.

“Saya mohon kepada kita semua agar tidak mengadakan judi sabung ayam, baik pada acara kematian maupun pada acara pernikahan. Karena judi dilarang oleh Negara melalui Undang-undang, sehingga jika ada yang ditangkap anak buah kami kalau berjudi maka yang rugi adalah warga kita juga,” himbau AKP Linus sembari meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada yang menyelenggarakan judi sabung ayam.

Menurut, AKP Linus bahwa setiap hari Sabtu dan Minggu, hand-phone (HP)-nya disesaki dengan SMS yang berisi pesan singkat tentang informasi adanya judi sabung ayam di wilayah hukumnya.

“Kami berterima kasih atas adanya kerjasama masyarakat yang bersedia memberikan informasi terkait penyelenggaraan judi sabung ayam. Jadi berdasarkan informasi itu, kami dapat meluncur ke lokasi untuk membubarkan judi sabung ayam tersebut. Namun kita juga menyayangkan warga kita yang masih suka berjudi,” tandasnya.

Tidak hanya itu, pria berpangkat tiga balok di pundak tersebut, juga menginformasikan kepada segenap warga yang berada di wilayah hukumnya bahwa izin keramaian untuk pesta pernikahan dan upacara kematian sudah berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Aturan yang dulu sudah berbeda sekarang, jadi jika ada yang mau mengambil Surat Izin Keramaian, tempatnya tidak lagi di Polsek, kami di Polsek hanya bisa memberikan surat pengantar. Dengan demikian maka bapak/ibu harus langsung ke Kantor Polres Tana Toraja di Makale,” terangnya.
Suasana Kunker Bupati Torut Kalatiku Paembonan yang dipusatkan di Aula Kantor Camat Buntao', Selasa (30/1/2018)

Menariknya, pada sesion tanya jawab dalam acara tersebut, sejumlah pihak yang hadir mengajukan complain dan klarifikasi.

Misal, Kepala Lembang (Kalem) Rinding Kila’ Saul Saleaka Patiung yang mempersoalkan tudingan bahwa pada tingkat Lembang (Desa) banyak terjadi kebocoran pajak pemotongan hewan yang seolah-olah pajak itu, ditilep oleh aparatnya pada tingkatan Lembang.

“Perlu kami jelaskan kepada kita semua, bahwa terkait adanya sejumlah orang yang tidak membayar pajak hewannya pada pesta upacara kematian, umumnya adalah keluarga dekat mendiang yang dipesta saat itu. Mereka diam-diam melewati Pos 1 (pos tempat petugas kolektor pajak- red) lalu melapor di Pos 2 (pos protokoler penerimaan tamu/pelayat- red). Karena jika mereka sudah melapor di Pos 2 lalu rombongannya dipanggil masuk ke-tempat penerimaan tamu, maka sangat tidak mungkin petugas kolektor kami melakukan pengejaran agar keluarga yang berduka itu membayar pajak hewannya,” ujar Saul sembari mengatakan kebocoran demikian bukan ditilep oleh para kolektornya apa lagi para Kalem.

Lebih lanjut, Saul menjelaskan bahwa kendala yang dialami petugas kolektor pajaknya,  sehingga masih ada wajib pajak di daerahnya yang belum lunas PBB-nya karena sekitar 40 persen wajib pajak di Lembang Rinding Kila’ berada di luar wilayah Lembangnya. 

Selain itu, Kepala Lembang Rinding Kila’ juga melakukan protes karena hingga saat itu, Bagi Hasil Retribusi (BHR) Pemerintah Lembang dengan Pemda Torut belum diserahkan Pemda.

“Kami minta kepada Ibu Magdalena selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Toraja Utara untuk menjelaskan, apa alasan dan kendalanya sehingga BHR kami belum diserahkan. Karena penyerahan BHR ini, menjadi salah satu alasan petugas kolektor kami, sehingga agak malas memungut retribusi atau pajak,” pintanya.

Hal senada, juga diungkapkan oleh Kalem Issong Kalua’ Paulus Loto’ Sirupang menurutnya regulasi atau aturan yang mengatur tentang pajak pemotongan hewan di Torut, tumpang tindih dan tidak jelas.

“Dulu potongan bagi kolektor pajak sebesar 6 persen, bisa langsung diambil. kemudian tidak dibolehkan lagi oleh Pemda. Namun hingga saat ini BHR kami belum juga diserahkan oleh Pemda. Kami minta agar kendala dan penyebabnya dijelaskan kepada kami secara detail, karena ini membuat petugas kolektor kami mulai malas-malasan memungut pajak, sebab hak mereka belum diberikan,” tegas Paulus.

Kalem Issong Kalua’ juga memprotes kebijakan Kapolres Tana Toraja (Tator) AKBP Julianto Sirait yang mewajibkan masyarakat untuk langsung ke Polres Tator di Makale Ibukota Kabupaten Tator jika ingin mengurus Surat Izin Keramaian.

“Kita menyayangkan kebijakan Bapak Kapolres Tana Toraja yang mengharuskan masyarakat, bila ingin mengurus Surat Izin Keramaian harus ke Kantor Polres Tana Toraja. Padahal dulu Surat Izin Keramaian cukup diurus di Polsek terdekat. Kebijakan Pak Kapolres yang demikian mempersulit masyarakat Toraja yang ingin mengurus Surat Izin Keramaian, hal seperti ini bisa berbuntut pada pembangkangan masyarakat terhadap kebijakan itu. Sehingga mereka tidak mau repot-repot lagi untuk ke Polres guna mengurus Surat Izin Keramaian,” tukasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh para Lurah dan Kalem, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat yang hadir saat itu. Mereka menilai kebijakan Kapolres Tator tersebut, dianggap mempersulit masyarakat Toraja (Kabupaten Tator dan Torut).

Namun hingga berita ini, dipublikasikan Kapolres Tator AKBP Julianto Sirait belum berhasil dikonfirmasi, karena yang bersangkutan sedang tidak berada di kantornya ketika hendak dikonfirmasi oleh Wartawan Tabloid SAR, pada Rabu (31/1/2018) siang.

Untuk diketahui, Kunker Bupati Torut yang dipusatkan di Aula Pertemuan Kantor Kecamatan Buntao’ tersebut dihadiri, selain oleh Camat Buntao’ Marthen Parinding dan Camat Rantebua Alias Madi Para’pak, juga dihadiri para Kalem dan Lurah beserta jajarannya, tak terkecuali tokoh masyarakat dan tokoh adat dari kedua kecamatan tersebut.

Hadir pula, Pelaksana Harian Komandan Koramil (Dandramil) Sanggalangi’ Pelda Agustinus Runtung bersama Babinsa Kecamatan Buntao’ Koptu Daud Tangdilintin, serta sejumlah Kepala Sekolah dari Kecamatan Buntao’ dan Rantebua.

Acara yang berlangsung dari pukul 10.30 WITA hingga pukul 14.00 WITA itu, dihadiri sekitar 100 orang.

Penulis   : William Marthom
Editor     : Zottok     

No comments:

Post a Comment

.

.