.

.

Tuesday, 6 February 2018

Pemkab Lutim Gelar Rakor Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tampak puluhan peserta Rakor Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Pemkab Lutim mengikuti kegiatan secara hikmat di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Lutim Selasa (6/2/2018) pagi.

Husler Himbau Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Agar Segera Memantapkan Koordinasi

LUTIM, Tabloid SAR- Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  lingkup Pemkab Lutim.

Kegiatan yang digelar oleh Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Kabupaten Lutim tersebut, berlangsung di Aula Sasana Praja Kantor Bupati setempat dan dibuka secara resmi oleh Bupati Lutim HM Thoriq Husler, Selasa (6/2/2018) pagi.

Dalam Rakor tersebut, Bupati Lutim mengatakan bahwa reformasi birokrasi difokuskan pada delapan area perubahan yang meliputi, manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil Negara (ASN), penguatan peraturan perundang-undangan, dan kualitas pelayanan publik.

“Sebagai kepala daerah, saya berharap dengan adanya pelaksanaan rapat koordinasi ini, tim percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar segera memantapkan koordinasi, sehingga dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi dalam birokrasi di daerah yang sama kita cintai ini,” himbau Husler saat membawakan sambutannya.

Sementara, Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Kabupaten Lutim AR Salim menerangkan bahwa pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010, dan saat ini pelaksanaan reformasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan Road Map reformasi birokrasi 2015-2019 melalui Permenpan No. 10 Tahun 2015.

“Dalam Road Map tersebut, ditetapkan 3 sasaran dan 8 area perubahan birokrasi 2015-2019,” terang Salim.

Menurutnya, ketiga sasaran birokrasi itu meliputi, birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Selain itu, Salim menjelaskan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lingkup Pemkab Lutim dimulai sejak tahun 2013 yang ditandai dengan pembentukan tim pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Tim itu, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Tahun 2013. Akan tetapi karena adanya perubahan stuktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, maka perlu ditetapkan kembali tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 132/IV/Tahun 2017,” jelasnya.

Editor : William Marthom

No comments:

Post a Comment

.

.