.

.

.

Rabu, 21 Maret 2018

Aktivis Sorot Dugaan Korupsi Dana TKI dan BPOP DPRD

Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat Karim Foxchy

Rahmat K. Foxchy Akan Layangkan Surat Laporan Kepada Kapolri, Jaksa Agung dan KPK

TABLOID, Tabloid SAR- Dugaan korupsi dana Tunjangan Komunikasi Intesif (TKI) Anggota DPRD dan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD, nampaknya sangat bersifat massif secara nasional.

Hal ini, sehingga mendapat sorotan dari kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah. Sekaligus meminta pihak aparat penegak hukum, agar melakukan pengusutan terhadap anggaran yang sudah cukup lama disalahgunakan oleh sebagian besar anggota dan pimpinan DPRD seluruh Indonesia.

Pasalnya, menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester kedua tahun 2008, bahwa masih ada tunggakan baik dana TKI maupun BPOP DPRD sebesar Rp 208 miliar yang belum dibayar olah para anggota dan pimpinan DPRD seluruh Indonesia.

Padahal sudah ada amanat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 dan Surat Edaran Mendagri No. 700/08/Sj, bagi anggota dan pimpinan DPRD periode 2004-2009 ini, agar mengembalikan dana tersebut, dengan batas waktu satu bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Namun faktanya, hingga saat ini rupanya masih saja ada sejumlah mantan anggota legislatif daerah yang belum mengembaikkan dana TKI dan BPOP tersebut. Seperti halnya bagi sejumlah mantan Anggota DPRD Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tampaknya masih ada belum mengembalikan dana ini, sekitar Rp 1,8 miliar.

Hal tersebut, membuat Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat Karim Foxchy, angkat bicara meminta kepada aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian) supaya mengusut tuntas dugaan korupsi dana TKI dan BPOP DPRD Kabupaten Luwu.

Menurut Rahmat bahwa LSMnya sangat serius untuk mendorong dugaan korupsi ini, agar dapat terproses secara hukum.

“Ya, kita sangat serius. Sehingga kasus ini, akan segera kita laporkan baik kepada KPK maupun kepada Kejaksaan Agung dan Mabes Polri,” tuturnya pada Kamis (15/3/2018).

Kalau penyidik Polres Luwu, kata dia, saya percaya akan mampu menyeret para mantan anggota DPRD Kabupaten Luwu, secara hukum, terkait dengan dugaan kurupsi ini.

Tapi untuk daerah lainnya, kata Rahmat akan dilapor kepada Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan KPK, supaya dapat menangani kasus ini, serentak secara nasional bagi para mantan Anggota DPRD yang masih menunggak dana tersebut.

Jadi dengan alasan itulah, sehingga aktivis yang dikenal vokal menyuarakan anti korupsi tersebut, mengaku serius untuk mengangkat dugaan korupsi ini, dan akan segera melayangkan surat laporannya kepada ketiga pimpinan aparat penegak hukum dimaksud.

Jadi dalam waktu dekat, kata aktivis yang akrab disapa Bang Ories ini, pihaknya akan segera melayangkan surat laporannya kepada Kapolri, Jaksa Agung dan Pimpinan KPK.

“Pokoknya, kita akan melihat siapa diantara ketiga pimpinan institusi penegak hukum itu, yang nantinya dapat memberikan respons penanganan lebih cepat,” tukasnya.

Kasus ini, kita juga mau laporkan kepada KPK, sambung Bang Ories, sebab dugaan korupsi DPRD adalah juga ranahnya KPK.

“Itu karena DPRD termasuk bagian dari pejabat negara di daerah, maka ada kewenangan KPK dalam mengusut dugaan korupsi dana TKI dan BPOP ini,” paparnya.

Jadi dengan alasan itulah, lanjut Bang Ories menuturkan, sehingga dugaan korupsi yang sifatnya menasional di kalangan Anggota DPRD periode 2004-2009, supaya proses hukumnya dapat pula ditangani secara nasional.

“Karena saya pikir, kasus ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Luwu saja, namun juga terjadi pada sejumlah daerah di Indonesia,” imbuhnya.

Lalu ia menyampaikan, bahwa kasus dugaan korupsi dana TKI dan BPOP ini, sebenarnya sudah menjadi issu lama, tapi karena kurang didorong laporannya, jadi tidak mendapat perhatian penanganan hukum secara tegas.

Harapannya agar kasus dana TKI dan BPOP ini, supaya dapat dibuka proses hukumnya secara cepat, tepat dan transparan. Apalagi sudah ada temuan BPK yang menyatakan telah merugikan negara secara nasional sebesar Rp 208 miliar.

“Jadi untuk mengungkap kasus ini, bagi aparat penegak hukum sebenarnya sudah tidak susah lagi,” ucap Bang Ories.

Tidak lupa pula ia menyampaikan harapannya kepada pihak penyidik Tipikor Polres Luwu, supaya segera mengusut dana TIK dan BPOP DPRD Kabupaten Luwu ini. Maksudnya agar tradisi Polres Luwu yang dikenal pro aktif menangani kasus-kasus korupsi selama ini, supaya kembali memperoleh ekspektasi kuat dari masyarakat.

Kemudian ia menambahkan, bahwa saya percaya pada pihak penyidik Tipikor Polres Luwu akan segera mengusut dugaan korupsi ini secara tuntas.

”Soalnya Polres Luwu, dulunya kan pernah dikenal memiliki prestasi yang membanggakan dalam menangani sejumlah kasus korupsi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, bahwa dana TKI dan BPOP DPRD Kabupaten Luwu yang jumlahnya berada pada kisaran Rp 1,8 miliar sesuai temuan BPK ini, sebenarnya telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), namun rupanya masih tidak dilunasi oleh sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Luwu periode 2004-2019.

Penulis   : Tim Redaksi
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.