.

.

Thursday, 29 March 2018

Aktivis Surati Kades Buntu Matabing, Minta Klarifikasi Terkait Kasus Sero atau Belat

Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Faisal Syam

Kasat Reskrim : Itu Sementara dalam Penyelidikan

LUWU, Tabloid SAR- Merespon protes masyarakat atas terbitnya Peraturan Desa (Perdes) Buntu Matabing Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penertiban Tempat Sero/Balla (Belat- red). Maka kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah, menyurati Kepala Desa (Kades) dan Ketua BPD terkait.

Kelompok aktivis ini, melalui Direktur Eksekutifnya Rahmat K Foxchy dalam perihal surat pertamanya yang ber-Nomor : 001-DE/Aktivis/Adv.Masy/2018 tanggal 21 Maret 2018, meminta klarifikasi dasar hukum terbitnya Perdes ini.

Aktivis yang dikenal vokal tersebut, menyampaikan bahwa pihaknya akan menjadikan perhatian serius terhadap permasalahan ini.

“Yah, kasus ini akan menjadi perhatian serius LSM kami. Itu sebagai bentuk rasa keprihatinan kami terkait Perdes tersebut, karena hal ini bisa berakibat pada proses permiskinan secara massif terhadap masyarakat khususnya para nelayan,” kata Rahmat.

Menurutnya, Perdes itu diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku.

“Karena kita menduga, Pemerintah Desa Buntu Matabing tidak memiliki kewenangan untuk mengatur wilayah pesisir laut dengan Perdes tersebut,” ujar aktivis yang akrab disapa Bang Ories ini.

Kendati demikan, Bang Ories mengatakan bahwa ia bersama para pengurus LSM Aktivis Pembela Arus Bawah, akan melakukan kajian hukum terlebih dahulu, mengenai dasar hukum atas terbitnya Perdes ini.

“Jika penerbitan dan penerapan Perdes itu, ada unsur pelanggaran hukumnya, maka jelas kita akan mendorong pihak aparat penegak hukum untuk mengusutnya secara tuntas,” tandasnya.

Bang Ories menambahkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat pertamanya kepada Kades Buntu Matabing dan Ketua BPD-nya.

“Surat pertama itu, juga ditembuskan kepada Menteri Kelautan, Kapolri, termasuk pada Kapolda Sulsel dan Kapolres Luwu. Tapi tembusan surat tersebut, masih bersifat pemberitahuan,” akunya.

Namun aktivis yang dikenal banyak mengangkat kasus-kasus korupsi tersebut, justru tak terlepas pula mengapresiasi langkah Kades Buntu Matabing atas terbitnya Perdes ini.

Meski demikian, kata Bang Ories itu juga merupakan sebuah langkah dan terobosan baru yang inovatif dari pemerintahan desa dalam merespon permasalahan di desanya.

“Hanya saja acuan hukumnya mungkin belum memadai, sehingga menimbukan kontroversi di mata publik,” ucapnya.

Selain itu, Bang Ories mengaku jika dirinya sudah sempat bertemu dengan Kades Buntu Matabing Hidayat ketika bertandang ke-Mapolres Luwu, pada Senin (26/3/2018) lalu.

“Tapi waktu itu, kami belum membahas secara konprehensip mengenai surat permintaan klarifikasi yang telah kami layangkan sebelumnya kepada Kades Buntu Matabing,” bebernya.

Waktu itu, tambah dia, kami baru saling tukaran nomor handphone (HP) guna mengatur jadwal pertemuan lebih lanjut.

“Kan tidak mungkin kami membahas permasalahan ini di kantor polisi, sebab ranah penanganan LSM beda kamar dengan pihak kepolisian, meski tujuannya sama, yakni dalam rangka penegakan supremasi hukum,” terang Bang Ories.

Sementara itu, Kapolres Luwu AKBP Dwi Santoso melalui Kasat Reskrimnya, AKP Faisal Syam saat dikonfirmasi melalui HP-nya, Selasa (27/3/2018), membenarkan adanya penanganan kasus terkait alat tangkap ikan, Sero atau Belat tersebut.

“Itu sementara dalam penyelidikan Tim Reskrim Polres Luwu,” jawab Faisal di balik HP-nya.

Masalah ini, kata Faisal lagi, juga sudah ditangani oleh pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Luwu.

“Mereka menangani persoalan sosialnya. Sementara kami di kepolisian menangani masalah hukumnya,” tandas Kasat Reskrim Polres Luwu tersebut.

Untuk diketahui, Desa Buntu Matabing, berada di wilayah Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Sulsel.

Penulis   : Tim Lipsus
Editor     : William Marthom

No comments:

Post a Comment

.

.