.

.

.

Jumat, 16 Maret 2018

Jelang Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019 Plt Sekda Torut Himbau ASN Menjaga Netralitas

Plt Sekda Torut Roni Rede Bare', SPd, MPd

TORAJA, Tabloid SAR- Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, dan pemilihan legislatif (Pileg) 2019, serta pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2019 yang akan diselenggarakan secara nasional di Indonesia pada masa mendatang.

Sehingga Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Kabupaten Toraja Utara (Torut) Roni Rede Bare’ menghimbau dan mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada para ASN se-Kabupaten Torut.

Hal tersebut, selalu disampaikan Roni Rede pada setiap kesempatan. Baik pada waktu pelaksanaan upacara, apel pagi/sore, rapat-rapat, maupun dalam pertemuan resmi lainnya bersama para ASN pada lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Torut.  

Menurutnya hal itu, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para ASN tentang pentingnya menjaga netralitas ASN selaku abdi negara dan sebagai pelayan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada, Pileg dan Pilpres sesuai dengan aturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ditegaskan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” kata Roni Rede saat ditemui wartawan Tabloid SAR di ruang kerjanya, Rabu (14/3/2018) siang.

Selain itu, Asisten I Pemkab Torut yang didaulat sebagai Plt Sekda Torut tersebut, juga menjelaskan bahwa dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (UU Pilkada), pasangan calon dilarang melibatkan para ASN, termasuk anggota Polri dan anggota TNI, serta para kepala desa, tak terkecuali para perangkat desa.

Ia menambahkan bahwa hal itu, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Dalam PP tersebut, ditegaskan bahwa PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” tandas Roni Rede.

Lebih lanjut, Roni Rede menyebutkan contoh-contoh larangan yang dimaksud dalam regulasi tersebut.

“Larangan bagi ASN itu antara lain, larangan menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik, dan larang mengunggah menanggapi atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial, serta larangan melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan, tak terkecuali larangan menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik,” urainya.
  
Dalam kesempatan ini, mantan Plt Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Torut tersebut, juga menyebutkan beragam sanksi bagi ASN jika tidak menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada, Pileg dan Pilpres.

“Jika larangan-larangan tersebut, dilanggar maka PNS dapat dikenakan sanksi moral, sebagaiman diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 42 Tahun 2004. Bagi PNS yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral dapat pula dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” sebut Roni Rede.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Torut tersebut, juga menerangkan bahwa tindakan administratif bagi PNS yang melanggar ketentuan itu, bisa berupa sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, dan atau berat.

“Hukuman ringannya dapat berupa  sanksi administratif. Sedangkan hukuman disiplin tingkat sedang bisa berupa sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, atau penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sementara hukuman disiplin tingkat berat, berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, dan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,” terang Roni Rede.

Pejabat struktural setingkat Eselon II yang malang melintang pada sejumlah SKPD di Kabupaten Torut ini, menjelaskan pula bahwa penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam PP Nomor 53 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor  21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Melalui kesempatan ini, Roni Rede menghimbau kepada semua elemen masyarakat agar ikut berpatisipasi dalam mengawasi seluruh proses dan rangkaian tahapan pelaksanaan pesta demokrasi yang akan dihelat secara nasional di Indonesia dalam waktu mendatang.

“Dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi itu, baik Pilkada serentak 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019, maka semua pihak diharapkan ikut berpatisipasi untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan ketiga pesta demokrasi tersebut. Termasuk mengawasi para ASN atau PNS agar tidak terlibat dalam politik praktis, dan melaporkan mereka (ASN/PNS) kepada pihak berwenang atau Panwaslu jika ada melanggar undang-undang dan ketentuan yang berlaku,” himbaunya.   

Penulis   : William Marthom
Editor     : Zottok

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.