.

.

Thursday, 22 March 2018

Mulyati Tegaskan Jika Langgar Garis Sempadan, Bangunan Sepanjang Bantaran Sungai Sa’dan di Torut Tidak akan Diberi IMB

Kepala DPMPTSP Kabupaten Torut, Dra. Mulyati S. Tikupadang

TORAJA, Tabloid SAR- Sungai Sa’dan adalah sebuah sungai terpanjang di Sulawesi Selatan (Sulsel). Bantaran Sungai Sa’dan terbentang ratusan kilometer (km), mulai dari hulu yang berada di wilayah Kecamatan Sa’dan, Kabupaten Toraja Utara (Torut), melalui Kabupaten Tana Toraja (Tator) dan Enrekang, hingga daerah hilir atau muara di Kabupaten Pinrang, Sulsel. 

Sayangnya dibalik predikat sebagai sungai terpanjang di Sulsel, Sungai Sa’dan yang oleh masyarakat luar Toraja (Kabupaten Tator dan Torut- red) lebih dikenal dengan sebutan Sungai Saddang tersebut, juga menyandang predikat negatif.

Pasalnya, pada sisi kiri dan kanan sungai Sa’dan terdapat sejumlah bangunan liar. Bangunan itu, tentunya tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena melanggar sejumlah regulasi dan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut, diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Torut Mulyati S. Tikupadang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/3/2018) siang.

Menurutnya, ia tidak akan pernah memberikan IMB kepada masyarakat Kabupaten Torut yang ingin membangun atau telah membangun di daerah sepanjang bantaran Sungai Sa’dan. Jika bangunan yang dimohonkan izin tersebut, melanggar Garis Sempatan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ), termasuk Garis Sempadan Bangunan (GSB).

“Sejak dilantik sebagai  Kepala DPMPTSP Torut, pada tanggal 18 Januari 2017 lalu, saya tidak pernah menandatangani apa lagi mengeluarkan IMB untuk daerah sepanjang bantaran Sungai Sa’dan yang melanggar GSS, atau GSJ dan atau GSB,” kata Mulyanti.

Dalam kesempatan ini, mantan Kabag Perekonomian Setda Torut ini, menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan GSS, GSJ dan GSB.

“GSS adalah garis batas luar pengamanan sungai yang membatasi pendirian bangunan di tepi sungai dan sebagai batas perlindungan sungai. Sedangkan GSJ atau garis batas terdepan pagar halaman bangunan dengan badan jalan yang boleh dibanguni. Sementara GSB merupakan batas jarak minimum dari bidang terluar suatu bangunan terhadap lahan yang dikuasai, baik pada batas tepi jalan, maupun sungai atau pantai, serta danau,” jelas Mulyanti.

Sayangnya Kepala DPMPTSP Torut ini, tidak menyebutkan radius atau jarak batas GSS, GSJ, dan GSB saat menyampaikan penjelasan tersebut.

“Dinas ini bukan bagian teknis menyangkut pelayanan IMB, di sini hanya memberikan pelayanan admistrasitif dalam penerbitan IMB. Karena kajian teknis menyangkut GSS, GSJ dan GSB, itu ditangani oleh isntansi terkait, yakni Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tataruang Kabupaten Torut,” jawabnya secara diplomatis ketika ditanya mengenai radius atau jarak batas garis sempatan tersebut.

Ia menambahkan bahwa terkadang ada masyarakat yang kurang paham mengenai mekanisme penerbitan IMB datang ngomel-ngomel di Kantor DPMPTSP Torut, jika IMB-nya lama baru terbit.

“Itu terjadi karena mereka tidak tau kalau proses penerbitan IMB melibatkan sejumlah instansi teknis yang terkait, seperti Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tataruang Kabupaten Torut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kepala DPMPTSP Torut menghimbau masyarakat agar memperhatikan bahwa dalam perencanaan sebuah pembangunan, jangan cuma memikirkan hal-hal yang menyangkut tentang biaya, baik biaya material, desain atau gambar, serta gaji tukang dan buruhnya.

“Karena pembangunan sebuah rumah atau bangunan permanen lainnya, ada sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi, yakni berbagai macam regulasi aturan perundang-undangan. Termasuk regulasi yang mengatur GSS, GSJ dan GSB,” himbau Mulyati sembari mengatakan regulasi tersebut, salah satunya adalah UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Tidak hanya itu, Mulyati juga menegaskan bahwa jika melanggar aturan perundang-undangan dan regulasi yang ada, tentu ada konsekuensi hukumnya.

“Setiap pelanggaran pasti ada reziko atau sanksinya. Termasuk sanksi administratif jika melanggar. Misalnya, melanggar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Sanksinya bertahap, pertama adalah peringatan tertulis. Jika peringatan tersebut, tidak diindahkan oleh pemilik bangunan, maka pekerjaan pembangunan akan diberhentikan sementara, bahkan pihak berwenang dapat mencabut IMB-nya dan membekukan sertifikat laik fungsi lokasi pembangunan itu. Termasuk sanksi berupa pembongkaran bangunan,” tegasnya.

Alumni Fakultas Sospol Universitas Hasanuddin (Unhas) tahun 1993 tersebut, menerangkan pula bahwa selain sanksi administratif juga ada sanksi berupa denda dan pidana penjara.

“Sanksi denda dan pidana penjara bisa dikenakan kepada pemilik bangunan jika melanggar. Dendanya bisa sampai 20 persen dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. Dan hukuman penjara dikenakan kepada pemilik bangunan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Jika mengakibatkan kerugian harta benda, atau kecelakaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, apa lagi jika sampai menghilangkan nyawa orang lain,” terangnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Daerah Kabupaten Torut, telah membentuk Tim Terpadu untuk penertipan sejumlah bangunan yang tidak memiliki IMB di Torut, terutama bangunan liar di sepanjang bantaran Sungai Sa’dan.  Tim tersebut, melibatkan Kodim 1414 Tator, Polres Tator dan Cabang Kejaksaan Negeri Tator di Rantepao.

Selain UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, ada pula sejumlah regulasi yang mengatur tentang GSS dan GSJ, serta GSB, antaralain UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau, serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 441 Tahun 1998 tentang Pesyaratan Teknis Bangunan Gedung, dan Perda Povinsi Sulsel No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulsel Tahun 2009-2029, termasuk berbagai macam regulasi lainnya.

Penulis   : William Marthom
Editor     : Zottok

No comments:

Post a Comment

.

.