.

.

Wednesday, 28 March 2018

Sejumlah Warga Persoalkan Perdes Buntu Matabing dan Pembongkaran Paksa Sero atau Belat Milik Nelayan


Tampak Sero atau Belat alat tangkap ikan tradisional milik para nelayan di wilayah pesisir pantai Desa Buntu Matabing, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang dibongkar paksa menggunakan parang karena dianggap melanggar Perdes setempat.


LUWU, Tabloid SAR- Sejumlah warga Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel) mempersoalkan pemberlakuan Peraturan Desa (Perdes) Buntu Matabing Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penertiban Tempat Sero/Balla (Belat- red) di wilayah perairan sepanjang pesisir pantai desa itu.

Pasalnya dalam memberlakukan Perdes tersebut, Pemerintah Desa Buntu Matabing, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, mewajibkan warga yang berprofesi sebagai nelayan untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah desa setempat, ketika mereka (nelayan- red) memasang alat tangkap ikan tradisionalnya yakni Sero atau Belat.

Bahkan para nelayan yang menggunakan Sero itu, dikenakan tarif cukup fantastis karena jumlahnya mencapai ratusan ribu, hingga jutaan rupiah bagi setiap pengguna alat jenis Sero.

Hal tersebut, diungkapkan oleh nelayan asal Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, yang berbatasan langsung dengan Desa Buntu Matabing.

Menurut warga Dusun Batu Lotong, Desa Rantebelu ini, bahwa mereka  menyangkan ulah Pemerintah Desa Buntu Matabing yang membongkar paksa Sero milik para nelayan dengan dalil melanggar Perdes karena tidak membayar tarif atau sewa lokasi wilayah pesisir pantai tempat memasang alat tangkap ikan tersebut.

“Kami sangat menyangkan pembongkaran paksa Sero milik kami yang dilakukan atas perintah, Pemerintah Desa Buntu Matabing dengan dalil melanggar Perdes mereka, karena alat tangkap ikan kami dipasang di wilayah perarian atau pesisir pantai Desa Buntu Matabing, tanpa membayar tarif atau sewa laut mereka” kata Muhammad Hernan kepada Wartawan Tabloid SAR baru-baru ini.

Ia menambahkan bahwa dengan pembongkaran paksa Sero milik mereka, selain mengakibatkan kerusakan alat tangkap ikan tersebut, para nelayan juga kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya.

“Sero milik kami dibongkar paksa dan dirusak, serta disita dan entah di mana mereka menyimpannya. Kalau begini bukan cuma alat tangkap ikan kami yang dirusak, tapi juga mata pencaharian kami turut dirusak. Lalu apa yang harus kami lakukan untuk menghidupi keluarga kami,” ujar Hernan dengan rada kesal.

Lanjut Hernan menjelaskan bahwa mereka tidak bisa membayar kewajiban berdasarkan Perdes itu, karena biayanya cukup besar.

“Hasil tangkapan ikan kami dengan menggunakan Sero, sangat tidak menentu dan terkadang jauh dari apa yang kami harapkan. Sementara di sisi lain, kami diwajibkan membayar uang sewa laut tempat kami memasang alat tangkap ikan kami. Nominalnya juga sangat fantastis karena mencapai ratusan, hingga jutaan rupiah,” jelasnya.

Hal senada juga dungkapkan oleh Mahaluddin warga Dusun Batu Lotong, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

“Kakek saya juga berprofesi sebagai nelayan yang menggunakan Sero untuk menangkap ikan di wilayah pesisir pantai Desa Buntu Matabing. Kakek saya dan rekan-rekannya diwajibkan membayar sewa atau retribusi lokasi yang ditempati memasang Seronya,” ketus Mahaluddin dengan rada protes.

Selain itu, pemuda tersebut juga mempertanyakan dasar dan legalitas pemberlakuan Perdes Buntu Matabing yang mewajibkan untuk membayar lokasi tempat memasang Sero milik nelayan.

“Setahu saya, wilayah perairan laut sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Lalu apa wewenang Pemerintah Desa Buntu Matabing, sampai bertindak arogan membongkar paksa Sero milik nelayan dengan dalil penertiban berdasarkan Perdes bagi nelayan yang tidak membayar sewa laut,” tandas Mahaluddin seraya mempertanyakan dasar dan legalitas Perdes tersebut.

Tidak hanya itu, cucu nelayan asal Desa Rantebelu tersebut, juga menegaskan bahwa Kepala Desa Buntu Matabing dan BPD-nya telah keliru dalam membuat Perdes itu, karena bertentangan dengan sejumlah regulasi dan aturan perundang-undangan yang ada.

“Negara kita adalah negara hukum, maka berdasarkan hirarki regulasi yang ada. Sehingga aturan yang lebih rendah harus tunduk (gugur- red) kepada aturan yang lebih tinggi. Termasuk Perdes Buntu Matabing Nomor 04 Tahun 2016, karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Termasuk sejumlah peraturan lainnya,” tegasnya.

Mahaluddin berharap kepada Pemerintah Kabupaten Luwu dan seluruh stakeholder terkait, untuk membatalkan Perdes tersebut, agar tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi. Supaya Perdes itu, tidak menimbulkan pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya.

Selain itu, Mahaluddin juga berharap agar Pemerintah Desa Buntu Matabing mengembalikan Sero milik nelayan yang mereka bongkar paksa di wilayah pesisir pantainya.

“Kami juga berharap agar alat tangkap ikan para nelayan, dapat dikembalikan kepada para pemiliknya dan diganti rugi kerusakannya akibat pembongkaran paksa berdalil penertiban berdasarkan Perdes itu,” pintanya.

Sementara Kepala Desa Buntu Matabing Hidayat, ketika dikonfirmasi oleh wartawan Tabloid SAR melalui telpon selulernya pada akhir pekan lalu, justru menjawab secara arogan dengan nada bahasa yang keras.

“Yaa kalau mau diberitakan, silakan muat saja di media,” jawab Hidayat dengan rada kasar dari balik telpon genggam miliknya.

Untuk diketahui, Desa Buntu Matabing adalah sebuah desa yang dimekarkan dari Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

Penulis   : Solihin
Editor     : William Marthom

No comments:

Post a Comment

.

.