.

.

Wednesday, 25 April 2018

Ketua IKT Papua John Rende Mangontan, Resmi Ditahan Kejaksaan Negeri Tator

Tersangka John Rende Mangontan

JRM Ditahan Terkait Kasus Penganiayaan Kadis PU Papua Djuli Mambaya

TORAJA, Tabloid SAR- Setelah melalui proses panjang di Polres Tana Toraja (Tator) dan sempat menjadi polemik di kalangan masyarakat Toraja, serta mendapat kritikan pedas dari sejumlah komponen masyarakat Toraja baik yang berada di Kabupaten Tator dan Toraja Utara (Torut), maupun di daerah perantauan di luar wilayah Toraja.

Namun pada akhirnya, Penyidik Polres Tator menyerahkan berkas dan barang bukti, serta tersangka John Rende Mangontan (JRM) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tator di Makale Ibukota Kabupaten Tator, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (24/4/2018) siang.

Tersangka JRM langsung ditahan dan dititipkan di Rumah Tahan Negara (Rutan) Makale Kelas II B oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tator, hari itu juga.

Informasi mengenai proses P21 tahap kedua atau penyerahan berkas perkara dan barang bukti, serta tersangka JRM dari Penyidik Polres Tator kepada Kejari Tator dibenarkan Kasat Reskrim Polres Tator AKP Jon Paerunan, saat dikonfirmasi Tim Liputan Khusus (Lipsus) Tabloid SAR, Selasa (24/4/2018).

Hal senada juga diungkapkan JPU Kejari Tator Abu Patandean, ketika dikonfirmasi di kantornya.

“Iya P21 tahap kedua tersangka JRM pelaku penganiayaan Kepala Dinas PU Papua Djuli Mambaya (DJM), sudah dilaksanakan kemarin siang. Tersangka langsung kami tahan dan dititip pada Rutan Kelas II B Makale,” kata Abu kepada wartawan, Rabu (25/4/2018).

JPU yang menangani perkara tersebut, menjelaskan bahwa meski tersangka JRM, sebelumnya tidak ditahan oleh Penyidik Polres Tator. Namun setelah P21 tahap kedua dilakukan, pihaknya langsung menahan tersangka JRM dengan berbagai pertimbangan.

“Kami langsung melakukan penahan terhadap tersangka JRM, karena secara objektif dimungkinkan oleh Undang-Undang jika mengacu pada pasal 351 KUHPidana yang dikenakan oleh Penyidik Polres Tator pada tersangka JRM. Sedangkan secara subjektif, tersangka JRM  dapat ditahan sebab tidak berdomisili di Toraja. Tersangka JRM berdomisili di Provinsi Papua,” jelas Abu seraya mengatakan kasus ini, akan segera diajukan ke Pengadilan Negeri Makale untuk disidangkan secepatnya.

Kasus ini bermula ketika, Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Provinsi Papua JRM dan Kadis PU Papua DJM, menghadiri ibadah pembukaan Pertemuan Raya (Praya) X Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT) yang dirangkaikan dengan ibadah Pentabisan Gereja Toraja Jemaat Palangi’ di Malakiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Torut, Senin 25 September 2017 lalu.  

Di lokasi Praya X PPGT tersebut, JRM menampar DJM. Beberapa saat pasca kejadian DJM selaku korban melaporkan peristiwa yang menimpa dirinya ke Mapolres Tator.

Meski tiga hari kemudian pasca kejadian, tepatnya pada Kamis 28 September 2017 lalu, JRM menggelar Konprensi Pers di Hotel Puri Artha Makale yang berada di Ibukota Kabupaten Tator, guna menyampaikan permohonan maafnya atas kejadian tersebut, namun Penyidik Polres Tator tetap memproses kasus ini, karena DJM selaku korban dan pelapor tidak mencabut laporannya.

Sekitar bulan Oktober 2017 lalu, Penyidik Polres Tator menetapkan JRM sebagai tersangka dalam kasus yang dilaporkan oleh DJM ini.

Kemudian pada awal Januari 2018 berkas perkara tersebut, dinyatakan P21 atau telah terpenuhi syarat materil dan syarat formilnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, ketika berkas perkara ini dilimpahkan oleh Penyidik Polres Tator kepada JPU Kejari Tator.

Dalam proses penanganan perkara tindak pidana di Indonesia, setelah sebuah perkara dinyatakan P21 oleh JPU, maka selanjutnya wajib dilaksanakan P21 tahap kedua yakni menyerahkan berkas perkara dan barang bukti, serta tersangka kepada JPU guna diajukan dakwaannya ke Pengadilan yang berwenang untuk menyidangkan dan memutuskan perkaranya.

Menariknya, kasus ini sempat menjadi kontra versi di kalangan masyarakat Toraja, bahkan diberbagai tempat, yakni di Kota Makassar dan Mapolres Tator terjadi beberapa kali gelombang aksi unjukrasa yang intinya mendesak Penyidik Polres Tator untuk segera menahan tersangka JRM.

Sejumlah pihak selain menuntut profesionalitas Penyidik Polres Tator, ada pula yang menuding bahwa ada ketidak beresan dalam penanganan perkara ini.
Tudingan miring yang demikian, mendapat tanggapan dari Kapolres Tator AKBP Julianto Sirait pada tanggal, 15 Januari 2018.

Dalam menanggapi tudingan miring tersebut, Kapolres Tator kepada sejumlah wartawan menjelaskan bahwa meski JRM telah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sudah P21 tahap pertama.

“Namun, pihak penyidik tidak melakukan penahanan  terhadap tersangka JRM karena yang bersangkutan dianggap koperatif, serta tidak dikuatirkan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri,” jelas Julianto kepada para awak media saat itu.

Berbeda dengan pernyataan KBO Reskrim Polres Tator AKP Marthen Manan, saat menemui perwakilan massa yang berunjukrasa  pada Jumat 23 Februari 2018 di Mapolres Tator.

Menurut, AKP Marthen bahwa P21 tahap kedua belum dilaksanakan oleh Penyidik Polres Tator, karena DJM selaku korban dan pelapor dalam kasus ini, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya menyelesaikan persoalan itu,  secara kekeluargaan.

Penulis   : Tim Lipsus
Editor     : William Marthom

No comments:

Post a Comment

.

.